Energy observers urge the Government and the Parliament to immediately determine the deadline for the stipulation of the draft oil and gas law to become law in order to improve the investment climate while at the same time encouraging the growth of the Indonesian economy.
The Government and the Parliament should immediately determine the completion of the discussion of the Draft Law (RUU) Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas.
"The ratification of the oil and gas law is faster, better," said energy observer Komaidi Notonegoro.
According to Komaidi, the discussion on the oil and gas bill has been going on for eight years.
It does not make sense if you are still struggling with the same problem. He argues, if the oil and gas bill continues to stagnate in the House of Representatives (DPR), the government should publish a Government Regulation in lieu of Law (Perppu). lieu of Law is a government domain, so there is no need to consult with the DPR, because the time is tight, only 3 years left, 2 years effective.
The same thing was expressed by energy experts from the University of Trisakti Pri Agung Rakhamanto who said that there had to be a target when the oil and gas bill would be passed into the oil and gas law. If it is not approved in the period (2014-2019), the story will get even longer.
He explained, in fact in the 2013 period the oil and gas bill could be passed, but at that time the momentum was not good, one of which was related to the Head of the Oil and Gas Implementing Agency (BP Migas) Rudi Rubiandini who was arrested by the KPK. As is known, the oil and gas bill has been discussed since 2008.
After the Supreme Court-dissolved BP oil and gas in 2012, then the government also dissolved the 2015 Special Task Force for Upstream Oil and Gas (SKK oil and gas), revision of the oil and gas bill became increasingly important.
The oil and gas law is needed as legal protection to decide on strategic matters related to oil and gas, in accordance with the mandate of the Constitutional Court (MK) that the replacement of SKK Migas must be in the form of BUMN. It was a point that had been discussed for a long time. It should be returned to the Court's decision.
IN INDONESIA
Revisi Undang-Undang (RUU) minyak dan gas Harus Segera Disahkan
Kalangan pengamat energi mendesak Pemerintah dan DPR segera menentukan batas waktu penetapan Rancangan Undang-Undang migas menjadi Undang-Undang agar dapat memperbaiki iklim investasi sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi Indonesia.
Pemerintah dan DPR seharusnya segera menentukan penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
“Pengesahan Undang-Undang minyak dan gas lebih cepat, lebih baik,” kata pengamat energi Komaidi Notonegoro.
Menurut Komaidi, pembahasan RUU minyak dan gas sudah berlangsung selama delapan tahun. Rasanya tidak masuk akal saja kalau masih berkutat dengan masalah yang sama.
Ia berpendapat, kalau RUU minyak dan gas terus stagnan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah sebaiknya terbitkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (perppu). Perppu adalah domain pemerintah sehingga tidak perlu konsultasi dengan DPR, soalnya waktu sudah mepet hanya tersisa waktu 3 tahun, efektif 2 tahun.
Hal senada diungkapkan pakar energi dari Universitas Trisakti Pri Agung Rakhamanto yang menyebutkan bahwa harus ada target kapan RUU minyak dan gas itu disahkan menjadi UU minyak dan gas. Jika tidak disahkan pada periode (2014-2019), maka akan makin panjang saja ceritanya.
Ia menjelaskan, sebenarnya di periode 2013 RUU minyak dan gas tersebut bisa disahkan, namun saat itu momentumnya kurang baik, salah satunya terkait Kepala Badan Pelaksana Migas (BP Migas) Rudi Rubiandini yang ditangkap KPK. Seperti diketahui, RUU minyak dan gas telah dibahas sejak 2008.
Setelah Mahkamah Agung membubarkan BP minyak dan gas tahun 2012, kemudian pemerintah juga membubarkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK minyak dan gas) tahun 2015, revisi RUU minyak dan gas menjadi kian penting.
UU minyak dan gas dibutuhkan sebagai perlindungan hukum untuk memutuskan hal-hal strategis terkait minyak dan gas, sesuai amanat Mahkamah Konstirusi (MK) bahwa pengganti SKK Migas haruslah berbentuk BUMN. Itu jadi titik yang sudah lama diperbincangkan. Sebaiknya dikembalikan saja ke keputusan MK.
Investor Daily, Page-9, Monday, Oct 24, 2016
No comments:
Post a Comment