Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan, pemerintah telah menyiapkan 58,32 kargo gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG) untuk bahan bakar pembangkit listrik pada 2017. Menurutnya, alokasi tersebut di atas kebutuhan pembangkit guna mengamankan bahan bakar gas bagi beberapa proyek pembangkit. Berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan gas untuk kelistrikan naik setiap tahun. Berdasarkan data ESDM, kebutuhan gas untuk pembangkit listrik pada 2017 sekitar 51,18 kargo, naik menjadi 56,63 kargo pada 2018, pada 2019 sebanyak 93,13 kargo.
Alokasi gas untuk pembangkit pada tahun depan berasal dari proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) Bangka 4,8 kargo, 17 kargo dari kontrak penjualan LNG Blok Mahakam ke Nusantara Regas, kontrak BP kepada PLN 20 kargo, ENI Tranche A dan B melalui PT Pertamina 12 kargo dan pasokan dari Lapangan Gas Wasambo, Kalimantan Tengah 4,5 kargo. Wirat menjelaskan, pemerintah hanya akan menetapkan alokasi gas secara keseluruhan untuk menyuplai kebutuhan PLN. PLN akan mengatur sendiri pasokan gas tersebut untuk pembangkit listrik perseroan. PLN tidak perlu menanggung biaya ketika permintaan listrik turun di wilayah tenentu yang menyebabkan kebutuhan gas menyusut. Ketentuan lebih detail terkait mekanisme tersebut akan diatur dalam keputusan menteri.
Dari proyeksi alokasi tersebut, katanya, pada periode tertentu mulai terjadi defisit gas. Sebagai contoh, bila kegiatan di Blok Mahakam terganggu, kekurangan pasokan gas bisa terjadi pada 2019. Namun, bila terdapat proyek penghasil gas yang beroperasi seperti Masela, pasokan gas di Tanah Air kembali naik. Wirat memperkirakan, pasokan gas dari Blok Masela bisa mulai berkontribusi terhadap suplai dalam negeri pada 2026. Saat ini, pemerinlah masih mengkaji regulasi tentang impor LNG. Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan, perseroan telah bersepakat dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas perihal pasokan gas.
Beberapa sumber gas seperti dari Bontang di Kalimantan Timur, Lapangan Jangkfik dan Lapangan Bangka di Selat Makassar sudah siap memasok gas. Namun, dia menyebut, harga menjadi masalah lain karena perseroan memiliki batas harga beli LNG. Dia menambahkan, pemerintah telah menjamin ketersediaan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik hingga 2019. Total kebutuhan gas untuk pembangkit listrik sekitar 3.000-5.000 MMscfd. Angka tersebut dengan asumsi setiap 1 MMscfd menghasilkan 4 megawatt (MW) untuk pembangkit gas beban puncak. Pembangkit listrik tenaga gas dengan beban dasar membutuhkan 1 MMscfd per 6 MW.
Beberapa pembangkit yang belum aman dad segi pasokan gas antara lain PLTGU Peaker Jawa-Bali 3 dengan kapasitas S00 MW PLTGU Jawa I berkapasitas 1.600 MW serta PLTGU Riau Peaker berkapasitas 250 MW. Presiden Direktur PT Badak NGL Salis S. Aprilian mengatakan, produksi LNG Bontang saat ini mencapai 146 kargo. Dia menargetkan, produksi LNG dari Bontang bisa mencapai 172 kargo pada akhir tahun ini atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan 162 kargo. Salis menyebut, pihaknya ingin mengusulkan kepada pemerintah untuk membongkar satu train kilang LNG untuk mengurangi biaya operasi seperti yang terjadi di Arun, Aceh. Kini, terdapat tiga train atau tangki yang beroperasi penuh, sedangkan satu tangki hanya berfungsi sebagai cadangan.
Bisnis Indonesia, Halaman : 30, Senin, 7 Nop 2016
No comments:
Post a Comment