Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) tentang kewajiban penyediaan dana pasca penambangan atau Abandonment and Site Restoration (ASR). Poin utamanya, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) baru yang berencana mengelola blok minyak dan gas (migas), Wajib menyedjakan dana ASR. Sebaliknya, KKKS lama yang tak lagi memiliki hak kelola atas sebuah blok migas, terlepas dari tanggung jawab tersebut. Karena hak dan kewajiban itu akan berpindah ke KKKS baru, termasuk kewajiban dana ASR itu, jadi kalau mau masuk atau membeli blok seharusnya sudah memperhitungkan," kata Susyanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Kementerian ESDM mengaku, peraturan menteri sudah tersusun dalam bentuk rancangan. Selanjutnya, mereka akan membahas rancangan Peraturan Menteri bersama dengan SKK Migas. PT Pertamina berniat menjadi pengelola Blok East Kalimantan. Namun, BUMN tersebut menolak menanggung dana ASR dengan alasan kontrak lama blok migas tak mengatur ketentuan tersebut. Kalau memang pemerintah akan membuat Peraturan Menteri di public service commission (PSC) baru ada ASR tidak masalah, karena kan itu sudah bagian dari PSC term, kata Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam.
IN ENGLISH
ESDM/EMR will Makes Regulation of the Minister Post-Mining Fund
Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM/ERM) is preparing a Regulation of the Minister (Beleid) on the obligation to provide post-mining funds or Abandonment and Site Restoration (ASR). The main point, cooperation contract (PSC) which plans to manage the block of oil and gas (oil and gas), Mandatory menyedjakan ASR funds. In contrast, the old PSC no longer has management rights on an oil and gas block, regardless of the responsibility. Due to the rights and obligations it will move to the new PSC, including the ASR fund liabilities, so if you want to enter or buy blocks should be take into account, "said Susyanto, Secretary of the Directorate General of Oil and Gas.
The Ministry of Energy admitted, a ministerial regulation has been arranged in the form of the draft. Furthermore, they will discuss the draft regulation together with SKK Migas. PT Pertamina intends to become a manager of Block East Kalimantan. However, the state refused to bear the ASR fund on the grounds of the old contract oil and gas blocks do not regulate the provision. If the government would make the regulation in the public service commission (PSC) has no ASR is not a problem, because it is already part of the PSC term, said Pertamina Upstream Director Syamsu Alam.
Kontan, Page-14, Tuesday, Nov,22,2016
No comments:
Post a Comment