Menjelang berakhirnya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016, penyelesaian revisi Undang-Undang 22/2001 (UU Migas) tidak kunjung menunjukkan progres signifikan. Padahal, beragam kebijakan penting terkait dengan tata kelola migas sebagai upaya menghindari krisis energi nasional bergantung pada rancangan UU migas baru yang sudah dibahas di parlemen sejak 2010 itu. Pembahasan sudah terlalu lama. Tidak ada lagi alasan bagi DPR untuk menunda (penyelesaiannya).
Tata kelola migas kita masih mengacu ke UU Lama yang sangat liberal. Ini berbahaya karena ruang bagi asing sangat besar, sedangkan perusahaan migas Nasional Pertamina Tertekan. Menurut pengamat migas Universitas Gajah mada Fahmy Radhi, Pertamina harus diperkuat sebagai National Oil Company (NOC) dalam penguasaan dan pengusahaan wilayah kerja migas di Tanah Air. Salah satunya dengan menata sektor hulu terkait dengan status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Keglatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Sebaiknya SKK Migas dilebur ke Pertamina. Kalau SKK Migas dibentuk menjadi BUMN khusus, hanya berperan sebagai cost center, bukan profit center layaknya BUMN. Namun Pertamina juga harus diperkuat fungsi dan kelembagaannya sebagai regulator yang mengontrol operator agar tidak terjadi konflik kepentingan. Sebaliknya, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengusulkan transformasi SKK Migas dalam RUU Migas dilakukan dengan menjadikannya badan usaha khusus (BUK), bukan BUMN khusus.
BUK menerima konsesi migas dari pemerintah kemudian membuat kontrak kerja sama (KKS) dengan investor. Status SKK Migas yang sementara segera dipermanenkan untuk memberi kepastian bagi investor guna menjaga kegiatan eksplorasi dan produksi. Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Maryati Abdullah mendesak revisi UU Migas paling lambat akhlr 2016, Bila tidak selesai, Presiden perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perppu).
IN ENGLISH
Avoid Crisis revised Law on Oil and Gas Must Rushing
Toward the end of the National Legislation Program (Prolegnas) in 2016, the completion of the revision of Law 22/2001 (Gas Law) has not show significant progress. In fact, a variety of important policies related to the governance of oil and gas in an attempt to avoid national energy crisis depend on new oil and gas draft law which has been discussed in the parliament since 2010. The discussion has been too long. There is no longer any reason for the Parliament to postpone the (settlement).
Governance of the oil and gas we still refer to the Old Law was very liberal. This is dangerous because the space for a very large foreign, while national oil and gas company Pertamina Depressed. According to the University of Gajah Mada oil and gas analyst Fahmy Radhi, Pertamina must be strengthened as the National Oil Company (NOC) in the control and operation of oil and gas working areas in the country. One of them by arranging upstream sector related to the status of Special Implementation Task Force Keglatan Upstream Oil and Gas (SKK Migas).
Preferably SKK Migas merged into Pertamina. If SKK Migas formed into a special state enterprises, only serves as a cost center, not a profit center like SOE. However, Pertamina should also be strengthened and institutional functions as a regulator that controls the operator in order to avoid conflicts of interest. Instead, head of Oil and Gas Amien Sunaryadi SKK SKK Migas proposed transformation in oil and gas bill is done by making a special business entity (SBE/BUK), no state-owned special.
SBE/BUK receive oil and gas concessions from the government then made a cooperation contract (PSC) with the investor. SKK Migas temporary status made permanent immediately to provide certainty for investors in order to keep the exploration and production activities. Coordinator of Publish What You Pay (PWYP) Maryati Abdullah urged revision of the Oil and Gas Law slowest akhlr 2016 If not completed, the President should issue a government regulation in substitute of Law (Perppu).
Media Indonesia, Page-17, Tuesday, Nov,22,2016
No comments:
Post a Comment