Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) berencana melonggarkan prosedur perpanjangan kontrak pertambangan. Jika saat ini, pengajuan perpanjangan kontrak pertambangan bisa dilakukan dua tahun sebelum habis kontrak, nantinya menjadi lima tahun. Itu artinya, pemerintah akan merombak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba).
Asal tahu saja, rencana revisi beleid ini sempat bergaung oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya, yakni Sudirman Said. Namun, rencana revisi tersebut tidak jadi dilakukan lantaran banyak yang menolak. Draft revisi PP 77/2014 dibahas satu paket dengan PP 01/2014 mengenai insentif ekspor mineral yang akan dilakukan pada 12 Januari 2017 mendatang. Dalam penjelasannya, perbaikan keempat untuk revisi PP 77/2014 dilakukan agar iklim investasi di Indonesia bisa lebih baik. Pasalnya, permohonan pengajuan perpanjangan izin yang dibatasi dua tahun sebelum habis kontrak menyulitkan pebisnis merencanakan bisnis, terutama yang berinvestasi miliaran dolar Amerika Serikat (AS).
Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM hanya bilang, revisi PP 77/2014 hingga saat ini masih dievaluasi di kantor Menko Perekonomian. Sujatmiko, Kepala Biro Komunikasi Layanan Inforinasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, menjelaskan, soal revisi PP 77/2014 akan dijelaskan oleh Kementerian ESDM kepada publik, media, dunia usaha, serta stakeholders lainnya. Rencana pemerintah melonggarkan kebijakan waktu perpanjangan kontrak taMbang mendapat sambutan positif dari Irwandy Arif, Ketua Indonesia Mining Institute (IMI).
Menurut Irvsandy, perpanjangan waktu perrnohonan perpanjangan izin usaha. tambang tersebut akan memudahkan investor melakukan perencanaan bisnis. Kelonggaran Waktu pengajuan perpanjangan kontrak pertambangan dari dua tahun menjadi lima tahun sebelum kontrak berakhir akan memberikan kepastian bagi investor Sebab, ada beberapa perusahaan tambang perlu merencanakan banyak hal untuk melanjutkan usahanya misalnya mengatur tentang permodalan.
IN ENGLISH
Immediately Mining Permits Revised Contract Extension
The Government through the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) and the Coordinating Ministry of Economic Affairs (CMEA) plans to loosen mining contract renewal procedures. If today, the filing of the mining contract extension can be done two years before the expiry of the contract, there will be another five years. That means the government will overhaul the Government Regulation (PP) No. 77 of 2014 concerning Third Amendment to Government Regulation No. 23 Year 2010 on the Implementation of Mineral and Coal Mining (Mining).
Just so you know, the plan to revise this policy was resonated by the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) before the Sudirman Said. However, the revised plan is not so done because many refuse. Draft revision of PP 77/2014 discussed the package with PP 01/2014 regarding mineral export incentives which will be conducted on January 12, 2017. In his explanation, the fourth amendment to the revision of PP 77/2014 is done so that the investment climate in Indonesia could be better. Because the filing of applications is restricted license extension two years before the contract runs business planning difficult for businesses, especially those that invest billions of dollars the United States (US).
Bambang Gatot Ariyono, Director General of Mineral and Coal Mining (Directorate General of Mineral and Coal) Ministry of Energy and Mineral Resources just said, the revision of PP 77/2014 is still evaluated at the office of Coordinating Minister for Economy. Sujatmiko, Head of Communications Services Public Inforinasi and Cooperation Ministry of Energy, explained about the revision of PP 77/2014 is explained by the Ministry of Energy and Mineral Resources to the public, the media, the business community and other stakeholders. The government's plan to allow greater flexibility contract renewal time mine received a positive response from Yusuf Arif, Chairman of the Indonesian Mining Institute (IMI).
According Irvsandy, overtime perrnohonan business license renewal. The mine will allow investors to business planning. Time Allowance filing mining contract extension from two years to five years before the contract expires would provide certainty for investors because there are several mining companies need to plan a lot of things to continue his efforts for example governing capital.
Kontan, Page-14, Monday, Nov,28,2016
No comments:
Post a Comment