President Joko Widodo stressed a one-price policy on fuel oil was rolled out to boost the economy. This is also done to realize social justice for all Indonesian people. I hope this policy helps economic growth. Transportation costs, logistics costs, and prices can also be reduced.
Minister of Energy and Mineral Resources Ignasius Jonan believes that a one-price policy on fuel oil can be implemented. The policy was implemented at the consumer level which took effect on January 1, 2017. Meanwhile, the one-price policy is still in trial.
The President considered that the flow of development funds for Papua and West Papua was not much felt by local residents. Development programs carried out in the area are still focused in areas that are easily accessible. The President requested that all programs in eastern Indonesia be jointly synergized and synergized.
Joko Widodo considered that the development problems of Papua and West Papua were not related to the budget. Much of the budget has been disbursed in the province, but the changes are not significant. The President's Note said that in 2016 alone, the funds for the two provinces in the ministries, institutions and transfer funds to the regions reached Rp 85.7 trillion. This amount of funds is very large.
However, the budget flow was not proportional to the progress to be achieved. That is, the problem there is not solely on the amount of the budget, but on the planning process involving various sectors and regions that are not yet fully integrated and good so that development spending is not effective. One of the information received by the President stated that 46 percent of ministry and agency programs tend to be located in easy locations.
This fact occurs because there are indeed many areas of Papua and West Papua that are difficult to reach. But this pattern is not true if done continuously. Ministries must work together to improve social welfare. The President requested that his staff focus on access and quality of education and health.
In addition, the President also requested the acceleration of road infrastructure development between regencies in Papua. Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) Basuki Hadimuljono said development in Papua and West Papua was not related to the size of the allocation of funds.
Going forward, all development programs for Papua and West Papua are coordinated at the National Development Planning Agency (Bappenas). According to Basuki, the flow of funds given to the people there was not proportional to the impact felt by residents.
IN INDONESIA
Kebijakan Satu Harga Dorong Ekonomi
Presiden Joko Widodo menegaskan, kebijakan satu harga pada bahan bakar minyak digulirkan untuk mendorong perekonomian. Ini juga dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mengharapkan kebijakan ini membantu pertumbuhan ekonomi. Biaya transportasi, biaya logistik, dan harga-harga juga bisa diturunkan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan yakin bahwa kebijakan satu harga pada bahan bakar minyak dapat diterapkan. Kebijakan itu diberlakukan di tingkat konsumen yang berlaku efektif pada 1 Januari 2017. Sementara ini, kebijakan satu harga masih dalam uji coba.
Presiden menilai bahwa aliran dana pembangunan untuk Papua dan Papua Barat belum banyak dirasakan warga setempat. Program pembangunan yang dilakukan di wilayah itu masih terfokus di wilayah yang mudah dijangkau. Presiden meminta agar semua program di wilayah timur Indonesia itu dapat difinasliasi dan disinergikan bersama.
Joko Widodo menilai bahwa masalah pembangunan Papua dan Papua Barat bukan terkait dengan anggaran. Sudah banyak anggaran yang dialirkan di provinsi itu, tetapi perubahan tidak signifikan. Catatan Presiden menyebutkan, pada 2016 saja, dana untuk dua provinsi itu di kementerian, lembaga, dan dana transfer ke daerah mencapai Rp 85,7 triliun. Jumlah dana ini sangat besar.
Namun, aliran anggaran itu tidak sebanding dengan kemajuan yang ingin dicapai. Artinya, permasalahan di sana bukan semata-mata pada besaran anggaran, tetapi pada proses perencanaan yang melibatkan berbagai sektor dan daerah belum sepenuhnya terpadu dan baik sehingga belanja pembangunan tidak efektif. Salah satu informasi yang diterima Presiden menyebutkan 46 persen program kementerian dan lembaga cenderung berada di lokasi yang mudah.
Kenyataan ini terjadi karena memang banyak daerah Papua dan Papua Barat yang sulit dijangkau. Namun pola seperti ini tidak benar jika dilakukan terus-menerus. Kementerian harus bekerja bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Presiden meminta supaya jajarannya fokus pada akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan.
Selain itu, Presiden juga meminta percepatan pembangunan infrastruktur jalan antar kabupaten di Papua. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan di Papua dan Papua Barat bukan terkait dengan besarnya alokasi dana.
Ke depan, semua program pembangunan untuk Papua dan Papua Barat dikoordinasikan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurut Basuki, aliran dana yang diberikan untuk masyarakat di sana tidak sebanding dengan dampak yang dirasakan warga.
No comments:
Post a Comment