Pemerintah diminta segera memutuskan skema pembangunan New Grass Root Refinery (NGRR) Bontang di KalimantanTimur untuk memberikan kepastian jaminan pasokan bahan baku. Jika persoalan ini berlarut akan terjadi eskalasi biaya yang sangat signifikan mengingat potensi kenaikan harga minyak ke depan. Pemerintah harus segera memutuskan dan memberikan kepastian,” ujar pengamat ketahanan energi dan staf pengajar geoekonomi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Dirgo Purbo.
Pemerintah menginginkan pembangunan kilang dipercepat, salah satunya dengan mengkaji perubahan skema pembangunan kilang Bontang. Pasalnya, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) butuh waktu sekitar dua tahun dari proses sampai pemilihan siapa yang menjadi pengembang proyek, sedangkan jika menggunakan skema penugasan hanya lima sampai delapan bulan sehingga mempercepat proses konstruksi proyek dan kilang cepat terbangun.
Dalam skema KPBU, Pertamina ditunjuk pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penanggungjawab proyek kerja sama (PJPK). Dengan skema ini, Pertamina harusmenunggu rekomendasi dari International Finance Consultant (IFC) yang telah ditunjuk pemerintah sebagai konsultan dalam pemilihan mitra untuk bisa membangun kilang. Menurut Dirgo, seharusnya pemerintah menyerahkan sepenuhnya ke Pertamina karena memiliki rangkaian unit bisnis sebagai penjamin untuk pemasok energi ke kilang tersebut, Serahkan saja ke Pertamina sepenuhnya. pihak ketiga tidak perlu dilibatkan.
Hanya menambah rangkaian ketergantungan dalam segala aspek," tegas dia. Jika menggunakan skema KPBU, proyek pembangunan kilang Bontang ditargetkan bisa rampung pada pertengahan 2023 dan memproduksi bahan bakar berstandar euro 5. Kilang Bontang akan bisa diselesaikan lebih cepat, yakni pada 2022 jika skema yang dipilih adalah penugasan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja mengatakan skema pembangunan kilang Bontang masih dalam pembahasan.
Yang jelas Bontang butuh investor, bagaimana pun cara seleksinya, kita tunggu surat resmi dari pemerintah,” kata Wiratmaja. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan jika menggunakan skema KPBU, waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 48 bulan hingga mendapatkan mitra. Berbeda jika skema penugasan yang dipilih, Pertamina bisa menyelesaikannya dalam waktu 5-8 bulan. Kalau dihemat begini, kita harapkan kilang Bontang bisa dipercepat seperti kilang Tuban,” katanya.
Menurut Arcandra, semua pihak berkepentingan terhadap percepatan pembangunan kilang. Apalagi mengingat deisit bahan bakar minyak yang sudah mencapai 800 ribu barel per hari. Kapasitas kilang sekarang hanya 800 ribu bph, kebutuhan kita sekarang sudah méncapai 1,6 juta bph," tukas dia. Meski belum ada keputusan, arahnya pemerintah akan memilih skema penugasan. Hal ini mempertimbangkan pembangunan kilang bisa dipercepat. Tapi belum diputuskan, kami masih koordinasikan bagaimana caranya ini dipercepat.
Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, menegaskan Pertamina siap menjalankan apapun keputusan pemerintah terkait pembangunan kilang Bontang. Kami akan persiapkan apapun kebutuhan dengan berbagai opsi skema secara maksimal,” tandas Wianda. NGRR Bontang rencananya memiliki kapasitas 300 ribu bare per hari. Pemilihan Bontang sebagai lokasi NGRR dimaksudkan untuk dapat melakukan akselerasi pembangunan.
Apalagi, lokasi proyek berdampingan dengan lokasi operasi PT Badak NGL, anak perusahaan dengan 50% sahamnya .dikuasai Pertarnina, yang mengoperasikan kilang LNG. Selain ketersediaan lahan yang sangat krusial, beberapa fasilitas dan infrastruktur pendukung operasi kilang LNG, seperti 21 unit boiler kualitas tinggi, pembangkit listrik, tangki penyimpanan, dan fasilitas umum lainnya dapat digunakan untuk mendukung pengoperasian kilang NGRR Bontang nantinya.
IN ENGLISH
Government Asked To Decide Soon NGRR Development Scheme Bontang
Government asked to decide development schemes New Grass Root Refinery (NGRR) Bontang in East Kalimantan to provide assurance of supply of raw materials. If the issue is drawn will happen very significant cost escalation given the potential rise in oil prices in the future. The government must soon decide and provide certainty, "said an energy security and the teaching staff geoekonomi Institute of National Defense (Defense) Dirgo Purbo.
The government wants to build a refinery accelerated, one of them by assessing changes in Bontang refinery construction scheme. Because the scheme of government cooperation with business entities (KPBU) took about two years of the process until the election who is the developer of the project, whereas if you use the assignment scheme only five to eight months so as to accelerate the construction process and refinery project quickly awakened.
In KPBU scheme, Pertamina appointed by the government through the Ministry of Energy and Mineral Resources in charge of the cooperation project (PJPK). With this scheme, Pertamina must await the recommendations of the International Finance Consultant (IFC) which has been appointed by the government as a consultant in the selection of partners in order to build a refinery. According Dirgo, the government should surrender completely to Pertamina because it has a series of business units as a guarantor for energy supplier to refineries, Pertamina Leave it to the fullest. the third party does not need to be involved.
Just add a series of reliance in all aspects, "he stated. If using KPBU scheme, Bontang refinery construction project is targeted to be completed by mid 2023 and producing fuel standards euro 5. Bontang will be completed more quickly, ie in 2022 if the chosen scheme is assigned to. Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) IGN Wiratmaja Puja said Bontang refinery construction scheme is still under discussion.
What is clear Bontang need investors, no matter how the selection, we are waiting for an official letter from the government, "said Wiratmaja. Deputy Minister Arcandra Tahar said if using KPBU scheme, the time needed to reach the 48 months to get a partner. In contrast, if the selected assignment scheme, Pertamina can finish within 5-8 months. If you saved this way, we expect the Bontang refinery could be accelerated as Tuban refinery, "he said.
According Arcandra, all stakeholders towards the accelerated development of the refinery. Especially considering deisit fuel has reached 800 thousand barrels per day. Current refining capacity of 800 thousand bpd, our need has now reached 1.6 million bpd, "he said. Although there is no decision, the government will choose the direction assignment scheme. It is considering the construction of refineries can be accelerated. But it has not been decided, we still coordinate how is accelerated.
Vice President Corporate Communications of Pertamina Wianda Pusponegoro, confirmed Pertamina is ready to run any government decisions related to the construction of the Bontang plant. We will prepare any scheme needs with a variety of options to the fullest, "said Wianda. NGRR Bontang planned to have a capacity of 300 thousand bare per day. Bontang election as the location NGRR intended to accelerate development.
Moreover, the project site adjacent to the site of the surgery PT Badak NGL, a subsidiary with a 50% stake .dikuasai Pertamina, which operates the LNG plant. In addition to the availability of land are crucial, facilities and supporting infrastructure LNG plant operations, such as 21 units of high quality boiler, power plant, storage tanks, and other public facilities can be used to support the operation of the refinery NGRR Bontang later.
Investor Daily, Page-9, Wednesday, Nov,30,2016
No comments:
Post a Comment