Ilegal drilling (pengeboran ilegal) di Indonesia kian marak. Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Jatim, Supoyo menjelaskan, pengelolaan sumur tua diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 01 tahun 2008 tentang Pedoinan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua. Dalam aturan itu, ditetapkan bahwa KUD atau BUMD yang ingin bekerja sama memproduksi minyak bumi pada sumur ma, dapat mengajukan permohonan kepada KKKS dengan tembusan kepada Menteri ESDM cq Dirjen Migas dan BPMIGAS (kini SK Migas).
Jika permohonan disetujui, maka Dirjen Migas atas nama Menteri ESDM memberikan persetujuan rnemproduksi kepada KKKS. Selanjutnya, KKKS dan KUD atau BUMD wajib menindaklanjuti dengan perjanjian memproduksi minyak bumi. Jangka waktu perjanjian tidak melebihi sisa waktu KKS dan diberikan paling lama 5 tahun serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun. Perpanjangan ini wajib mendapat persetujuan Menteri ESDM. Supoyo menerangkan, KUD atau BUMD dapat mulai memproduksi minyak setelah ada perjanjian dengan KKKS.
Hasil yang diperoleh, harus diserahkan kepada KKKS dan untuk itu, KUD atau BUMD mendapat imbalan jasa yang besarannya didasarkan kesepakatan kesepakatan kedua helah pihak. Ketika ditanya, daerah di Jatim yang masih memanfaatkan sumur tua, Supoyo menerangkan, Jatim ada empat daerah yakni Kota Surabaya sebanyak 800 sumur, Kabupaten Gresik kurang lebih 10 sumur, Kabupaten Tuban kurang lebih 10 sumur dan Kabupaten Bojonegoro kurang lebih 250 sumur. Saat ini, hanya Surabaya yang memilih menutup sumur tersebut.
IN ENGLISH
Illegal drilling in Indonesia increasingly prevalent. Secretary of the Department of Energy and Mineral Resources (ESDM) East Java Province, Supoyo explained that the management of old wells arranged in the Minister of Energy and Mineral Resources No. 01 of 2008 on Guidelines for Oil Mining Concessions In the old well. Under the rules, it was determined that the Village Unit Cooperatives KUD) or Regional Owned Enterprises (enterprises) that want to work together to produce oil in old wells, may apply to the Contractor of Cooperation Contract (PSC) with a copy to the Minister of Energy and Mineral Resources cq Directorate General of Oil and Gas and Oil and Gas Regulatory Agency (now the Special Unit oil and gas).
If the application is approved, the Directorate General of Oil and Gas on behalf of the Minister of Energy and Mineral Resources rnemproduksi gave approval to the PSC. Furthermore, the PSC and KUD or local government shall follow up with an agreement to produce petroleum. Term of agreement not exceeding the PSC and given time a maximum of 5 years and can be renewed for a period of 5 years. This extension shall be approved by the Minister. Supoyo explained, cooperatives or enterprises can begin producing oil after the agreement with the PSC.
The results obtained, shall be submitted to the PSC and for the cooperatives or local government services has been rewarded with the amount based on the deal agreed by both parties. When asked, the areas in East Java that still utilize old wells, Supoyo explained, there are four areas namely East Java city of Surabaya as many as 800 wells, Gresik approximately 10 wells, approximately 10 Tuban and Bojonegoro wells of approximately 250 wells. Currently, only Surabaya who choose to close these wells.
Harian Bangsa, Page : 2, Tuesday, Nop,8, 2016
No comments:
Post a Comment