Korban lumpur yang belum mendapat sisa ganti rugi akhirnya bisa tersenyum lega. Ganti rugi sebkmyak 84 berkas tersebut akan dibayar bulan ini. Kepastian ini setelah pemerintah pusat mencairkan anggaran Rp 54 miliar untuk pembayaran sisa ganti rugi korban lumpur yang belum terbayar sebelumnya. Ketua Tim Verifikasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Khusnul Khuluk mengatakan, korban lumpur pemilik 84 berkas tersebut bisa me- ngurus verifikasi langsung ke kantor BPLS di Surabaya.
Berkas yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap langsung dibayar. Sebelum dicairkan, seperti biasa, BPLS melakukan Verifikasi data bersama PT Minarak Lapindo Jaya. Setelah ada persetujuan dan datanya cocok, baru bisa dicairkan. Khusnul berharap sebelum tutup tahun 2016 persoalan ganti rugi korban lumpuryang tersendat selama 10 tahun bisa selesai. Selain aset korban lumpur, menurut Khusnul, tahun ini juga sudah dialokasikan anggaran untuk tanah wakaf.
BPLS belum bisa memproses karena menunggu rekomendasi dari kementerian agama (kemenag). Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Isa Hasanudin me-ngaku belum mendapat laporan terkait pembayaran aset warga korban lumpur. Dia berharap anggaran ganti rugi dari APBN bisa terserap semuanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan dana talangan kepada Lapindo Brantas Inc untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan para pengusaha yang lokasi usahanya berada di dalam peta area terdampak lumpur.
Menurut dia, dana talangan hanya untuk mengganti kerugian masyarakat yang berstatus rumah tangga, bukan pengusaha. Sri Mulyani menambahkan, pemerintah konsisten melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa yang bertanggung jawab mengganti rugi unsur pengusaha adalah Lapindo. Dalam rapat kami dengan Lapindo, mereka menolak pemerintah masuk. Mereka mengatakan pemerintah jangan masuk, kami yang bertanggung jawab.
Radar Sidoarjo, Halaman : 3, Selasa, 1 Nop 2016
No comments:
Post a Comment