Pemerintah diminta segera memutuskan skema pembangunan Kilang Bontang di Kalimantan Timur untuk memberikan kepastian pasokan minyak mentah sebagai bahan baku. Keputusan proyek kilang yang molor akan menyebabkan eskalasi biaya yang signifikan karena ada potensi kenaikan harga minyak ke depan. Pengamat ketahanan energi dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Dirgo Purbo mengatakan, pemerintah perlu segera memutuskan skema pembangunan Kilang Bontang dan memberikan kepastian pasokan minyak mentah.
Pemerintah menginginkan pembangunan kilang dipercepat, salah satunya dengan mengkaji perubahan skema pembangunan Kilang Bontang. Pasalnya, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) butuh waktu sekitar dua tahun dari proses sampai pemilihan mitra proyek. Jika menggunakan skema penugasan, hanya butuh waktu 5-8 bulan sehingga mempercepat proses konstruksi proyek dan kilang cepat terbangun. Dalam skema KPBU, Pertamina ditunjuk pemerintah melalui Kementerian ESDM sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK).
Dengan skema ini, Pertamina harus menunggu rekomendasi dari International Finance Consultant (IFC) yang telah ditunjuk pemerintah sebagai konsultan dalam pemilihan mitra untuk bisa membangun kilang. Menurut Dirgo, seharusnya pemerintah menyerahkan sepenuhnya ke Pertamina karena memiliki rangkaian unit bisnis sebagai penjamin untuk pemasok energi ke kilang tersebut. Jika menggunakan skema KPBU, proyek pembangunan Kilang Bontang ditargetkan bisa rampung pada penengahan 2023 dan memproduksi bahan bakar berstandar Euro 5.
Kilang Bontang akan bisa diselesaikan lebih cepat, yakni pada 2022 jika skema yang dipilih adalah penugasan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM~ IGN Wiratmaja Puja mengatakan, skema pembangunan Kilang Bontang masih dalam pembahasan. Yang jelas Bontang butuh investor, bagaimana pun cara seleksinya, kita tunggu surat resmi dari pemerintah, kata Wiratmaja.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, jika menggunakan skema KPBU, Waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 48 bulan hingga mendapatkan mitra. Berbeda jika skema penugasan yang dipilih, Pertamina bisa menyelesaikannya dalam Waktu 5-8 bulan. Menurut Arcandra, semua pihak berkepentingan terhadap percepatan pembangunan kilang.
Apalagi mengingat defisit bahan bakar minyak yang sudah mencapai 800.000 barel per hari. Meski belum ada keputusan, arahnya pemerintah akan memilih skema penugasan. Hal itu mempertimbangkan pembangunan kilang bisa dipercepat. Vice President Corporate Commtmication Pertamina Wianda Pusponegoro menegaskan, perseroan siap menjalankan apapun keputusan pemerintah terkait dengan pembangunan Kilang Bontang.
IN ENGLISH
Project Scheme Bontang Soon Resolved
Government asked to decide development schemes Bontang in East Kalimantan to provide certainty of supply of crude oil as a raw material. Decision delayed refinery projects which will lead to significant cost escalation due to the potential increase in oil prices in the future. Observers energy security of the National Defense Institute (National Resilience Institute) Dirgo Purbo said the government should immediately decide Bontang development schemes, and to ensure the supply of crude oil.
The government wants to build a refinery accelerated, one of them by assessing changes in Bontang refinery construction scheme. Because the scheme of government cooperation with business entities (KPBU) took about two years until the election of the project partners. If using the assignment scheme, only takes 5-8 months so as to accelerate the construction process and refinery project quickly awakened. In KPBU scheme, Pertamina appointed by the government through the Ministry of Energy in charge of the cooperation project (PJPK).
With this scheme, Pertamina must await the recommendations of the International Finance Consultant (IFC) which has been appointed by the government as a consultant in the selection of partners in order to build a refinery. According Dirgo, the government should surrender completely to Pertamina because it has a series of business units as a guarantor for energy suppliers to the refinery. If using KPBU scheme, Bontang refinery construction project is targeted to be completed in mediation in 2023 and producing Euro 5 standard fuel.
Bontang refinery will be completed more quickly, ie in 2022 if the scheme is selected assignment. Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources ~ IGN Wiratmaja Puja said Bontang development schemes are under discussion. What is clear Bontang need investors, no matter how the selection, we are waiting for an official letter from the government, said Wiratmaja.
Deputy Minister Arcandra Tahar said, if using KPBU scheme, time needed to reach the 48 months to get a partner. In contrast, if the selected assignment scheme, Pertamina could finish in 5-8 months time. According Arcandra, all stakeholders towards the accelerated development of the refinery.
Moreover, given the deficit of fuel oil has reached 800,000 barrels per day. Although there is no decision, the government will choose the direction assignment scheme. It was considering the construction of refineries can be accelerated. Pertamina Vice President Corporate Commtmication Wianda Pusponegoro asserted, the company is ready to run any government decisions related to the construction Bontang.
Bisnis Indonesia, Page-30,Wednesday, Nov,30,2016
No comments:
Post a Comment