Daerah Migas Dituntut Kreatif

    Pemerintah daerah tingkat II/kabupaten penghasil minyak dan gas Serta batu bara diminta untuk kreatif memanfaatkan dana bagi hasil untuk menghasilkan sumber pendapatan baru. Saran itu disampaikan oleh Perencana Utama Bidang Sumber Daya Alam Bappenas Hanan Nugroho, berkaitan dengan berlakunya UU No.23/ 2014 yang mengamanatkan pelimpahan kewenangan pengelolaan sumber daya alam.

    Hal Ini khususnya terkait dengan pertambangan dan kehutanan kepada pemerintah pusat dan provinsi. “Pasca transisi UU N023/2014, ada kekhawatiran akan berkurangnya sumbér pendapatan. Dulu kan perizinan masih di bawah pemerintah kota dan kabupaten. Itu bisa jadi pendapatan bagi daerah. Sekarang tidak lagi. Kendati demikian, dia mengatakan pemda masih bisa memanfaatkan pembagian dana bagi hasil yang diberikan sesuai kontribusi daerah masing-masing untuk menunjang pencarian sumber pendapatan baru dengan berbagai cara.

    Dia memberi contoh dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang banyak memanfaatkan dana bagi hasil migas dari produksi pengolahan minyak mentah di lapangan Banyu Urip dan Blok Cepu, untuk investasi di sektor penunjang sumber pendapatan daerah. Dana bagi hasil di Bojonegoro itu dimanfaatkan untuk pembangunan langsung infrastruktur. Ada yang untuk memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat sekitar. Materi ajar disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan usaha setempat.

    Sebagian lagi di investasikan pada BPD,” ujarnya. Dia berharap pemerintah daerah tingkat II di Kalimantan Timur pun dapat mencontoh pola pemanfaatan DBH tersebut. Dia optimistis dengan cara yang demikian, perlahan-lahan ketergantungan terhadap DBH migas dan batu bara akan berkurang. Apalagi, Kalimanatn Timur masih memiliki sektor industri yang berpotensi sebagai sumber pendapatan baru. Hanya saja, penggarapannya belum dilakukan secara maksimal dan terarah.

    Beberapa sektor yang dinilai potensial adalah pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Pemerintah Kota Balikpapan sendiri telah mencoba mengelola industri pada sektor non ekstraktif, seperti pengembangan perkebunan pepaya mini yang digadang-gadang menjadi komoditas perkebunan unggulan Kota Minyak itu.

IN ENGLISH

Regional Oil and Gas Charged Creative
    The local government level II / district oil and gas well as coal are asked to creatively utilize the funds for the results to generate new sources of revenue. The suggestion was presented by Top Planner Bappenas for Natural Resources Hanan Nugroho, with regard to the enactment of Law No.23 / 2014, which mandates the delegation of authority to the management of natural resources.

    It's particularly related to the mining and forestry to the central government and the provinces. "After the transition of Law N023 / 2014, there are concerns about the reduction in sources of income. It used to be the licensing is still under city and county governments. That could be revenue for the region. Not anymore. Nevertheless, he said the government could still take advantage of the distribution of funds for the results provided in accordance with the contribution of each region to support finding new sources of revenue in various ways.

    He gave an example of the Government of Bojonegoro that heavily utilize funds for oil and gas revenue from the production of crude oil processing in Banyu Urip and Cepu, for investment in supporting local revenue sources. Funds for the results in Bojonegoro was used to direct the development of infrastructure. There are to provide free education to the surrounding community. Teaching materials tailored to the needs of local business activities.

    Partly invested in BPD, "he said. He hoped the second level governments in East Kalimantan can imitate the pattern of the DBH utilization. He is optimistic in this way, slowly DBH dependence on oil and coal will be reduced. Moreover, East Kalimanatn still have the industrial sector as a potential new source of revenue. Only, one priority has not performed optimally and focused.

    Some sectors that are considered potential are tourism, agriculture, and gardening. Balikpapan City Government itself has tried to manage non-extractive industry sector, such as mini papaya plantation development is predicted into the commodities featured in this the Oil City.

Bisnis Indonesia, Page-9, Friday, Dec,16,2016