Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan terus mematangkan pembahasan revisi Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Perpajakan Bagi Industri Hulu Migas. Kedua kementerian ini masih belum sepaham mengenai masa transisi yang akan diberlakukan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 79.
Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja, pertimbangan pemerintah memberlakukan masa transisi dikaji mulai dari penerbitan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 79, hingga nantinya muncul revisi PP 79 pada tahun 2017. Kementerian ESDM juga ingin revisi PP 79 hanya berlaku untuk kontrak baru.
Kementerian ESDM ingin kontrak yang ada dihormati, tidak berlaku mundur," terang Wiratmaja. Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan akan kembali melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) di Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membahas hal tersebut secepatnya. Berdasarkan data Kementerian ESDM, beberapa poin-poin dalam revisi PP 79 telah disepakati adalah tidak mengatur assume and discharge, namun akan diberikan fasilitas fiskal dan non fiskal yang setara dengan assume and discharge. Lalu prinsip sharing the pain and sharing the gain, penyelesaian dispute perpajakan, dan kepastian hukum terhadap KKKS eksisting.
IN ENGLISH
Energy and the Ministry of Finance's Difficult Discuss Government Regulation Cost Recovery
Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) and the Ministry of Finance continues to finalize discussion of revision of Government Regulation No. 79 of 2010 on Costs and Operating Refundable Tax Treatment For Upstream Oil and Gas Industry. Both ministries are still not in agreement on a transition period that will be implemented in the revision of Government Regulation (PP) 79.
According to the Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources IGN Wiratmaja Puja, the government's discretion to impose a transitional period studied starting from the issuance of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, issuance of Government Regulation (PP) 79, until a later appeared revision of Regulation 79 on in 2017 the Ministry of Energy also wants revision of Regulation 79 applies only to new contracts.
The Ministry of Energy wants existing contracts honored, not retroactive, "said Wiratmaja. The Ministry of Energy and the Ministry of Finance will resume Coordination Meeting (Rakor) at the Coordinating Ministry for the Economy to discuss the issue as soon as possible. Based on data from the Ministry of Energy, several points in the revision PP 79 has been agreed is not set assume and discharge, but will be given the fiscal and non fiscal facilities equivalent to assume and discharge. Then the principle of sharing the pain and share the gain, the tax dispute settlement and legal certainty to the existing PSC.
Kontan, Page-14,Thursday, Dec,22,2016
No comments:
Post a Comment