Pemerintah berkomitmen untuk segera merampungkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan revisi PP No 79/2010 harus segera diselesaikan. "Dalam pekan-pekan ini, PP harus cepat keluar, agar eksplorasi naik," ungkapnya.
Ia berharap, pembahasan final tentang revisi Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang cost recovevy akan bisa digelar pada Senin (19/12) pekan depan. Sebab, menurutnya dalam revisi Peraturan Pemerintah 79/2010 ini ada beberapa aturan peralihan yang masih menjadi perbedaan pendapat antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Arcandra berharap dengan revisi beleid ini, produksi rnigas bisa ditingkatkan. Apalagi bila Kementerian Keuangan ingin mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor migas.
Sebab, menurut Arcandra selama ini tantangan Kementerian ESDM adalah soal efisiensi hulu dan hilir. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah sudah sejak lama membahas revisi PP No 79/ 2016. "Semua substansinya sudah dilihat sejak masa jabatan Pak Luhut. Lalu, ada beberapa item yang dibahas kembali oleh menteri ESDM sekarang, terutama pada pasal-pasal transisi.
IN ENGLISH
EMR Wanted Revised Rules of Cast Recovery Immediately Publication
The Government is committed to soon finalize the revision of Government Regulation (PP) No. 79/2010 on Fees and Operating Refundable Income Tax Treatment in the Field Upstream Oil and Gas. Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said the revision of Regulation No 79/2010 must be resolved. "In recent weeks, the PP had to get out, so the exploration upside," he said.
He hoped that the final discussion on the revision of Government Regulation governing cost recovevy will be held on Monday (19/12) next week. Because, according to the revision of Government Regulation 79/2010 are some transitional rules are still a difference of opinion between the Ministry of Finance and the Ministry of Energy. Arcandra hope with this policy revision, rnigas production can be increased. Moreover, when the Ministry of Finance wants to reduce non-tax revenues (non-tax) in the oil and gas sector.
Because, according to this challenge Arcandra for the Ministry of Energy is about efficiency of upstream and downstream. Finance Minister Sri Mulyani Indrawati said the government has long discussed the revision of Government Regulation No. 79/2016 "All substance has been seen since the tenure of Mr. Luhut. Then, there are some items were discussed again and Energy Minister now, especially in the transition clauses.
Kontan, Page-2, Friday, Dec,16,2016
No comments:
Post a Comment