google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 ESDM Menerapkan Syarat TKDN di Gross Split - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Thursday, December 15, 2016

ESDM Menerapkan Syarat TKDN di Gross Split



    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, penggunaan skema bagi hasil memakai gross split akan mensyaratkan beberapa hal. Terutama adalah pemakaian tingkat kandungan dalam ,negeri (TKDN). Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan, semakin banyak TKDN yang dipakai oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), akan semakin besar pula split yang didapat mereka.

    Kalau mereka (KKKS) tidak mau memakai TKDN maka split tidak dapat besar. Dan tidak ada insentif. Dia juga tidak ingin berandai-andai, jika pada penerapannya malah gagal meningkatkan pendapatan untuk negara. Sejauh ini pemerintah dan beberapa asosiasi penunjang migas juga akan melakukan diskusi soal masalah penerapan TKDN. Direktur Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong, belum mau menegaskan soal pemakaian TKDN bagi KKKS, jika nantinya skema gross split akan diterapkan pada Januari 2017.

    IPA mengaku diskusi belum sampai soal TKDN. Tapi yang saya bisa katakan bahwa soal TKDN dan soal teknologi, KKKS akan seefisien mungkin, karena cost akan ditanggung sepenuhnya oleh KKKS. Dia juga menerangkan, bahwa ide gfross split untuk conventional assets sebenarnya datang dari pemerintah. Saat ini pihaknya masih menganalisa positif dan negatif skema gross split tersebut.

    IPA saat ini bekerja sama dengan pemerintah untuk menganalisa positif-negatif atau kekuatan dan kelemahan konsep gross split dan saat ini diskusi masih berlangsung Serta masih di analisa," terang Marjolijn. Karena alasan masih didiskusikan, Marjolijn belum bisa membeberkan untung dan rugi skema gross split ini. Ia menegaskan, IPA bekerja sama dengan pemerintah agar memperoleh suatu model gross split yang baik, untuk pemerintah maupun investor.

    Namun berdasarkan kajian awal, skema gross split dianggap akan merugikan KKKS karena 'return of invesment (ROI) KKKS yang ditanamkan tidak bisa kembali dalam waktu singkat. "Itu tergantung model commercial yang akan diterapkan, dan hal tersebut yang sedang kami diskusikan saat ini dengan pemerintah," urainya.

    Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro menilai, jika memakai cost recovery maka ROI bisa kembali dalam lima tahun investasi atau bisa lebih cepat, karena ada kepastian biaya ditanggung pemerintah. Sedangkan gross split tidak," kata dia. Yang menjadi ketakutan juga, karena skema gross split ini diserahkan 100% ke KKKS.

Menurut Komaidi, KKKS berhak menentukan teknologi yang dibawa oleh perusahaan yang terintegrasi di luar negeri. Diperkirakan, KKKS akan takut memakai TKDN karena tidak efisien dan rugi. Mereka sepertinya akan ketakutan sendiri semakin tidak efisien, maka semakin mereka dirugikan. Kalau kondisi seperti ini, maka akan terjadi disinsentif.

IN ENGLISH

Implementing EMR Terms of DCL in Gross Split

    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) asserts, the use of profit-sharing scheme will split the gross wear requires several things. Primarily is the use of content level, domestic (DCL). Arcandra Tahar, Vice Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM), revealed that more and more local content used by the Contractor of Cooperation Contract (PSC), the greater the split obtained them.

    If they (PSC) does not want to wear DCL then split can not be great. And there is no incentive. He also did not want to suppose, if the application even failed to raise revenue for the state. So far the government and some of the supporting associations of oil and gas will also conduct a discussion on the problem of the application of DCL. Director of the Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong, would not insist on the use of local content for the PSC, if later split gross scheme will be applied in January 2017.

    IPA admitted that discussions had not yet reached a matter of DCL. But I can say that about DCL and about technology, PSC will be as efficient as possible, because the cost will be borne entirely by the PSC. He also explained that the idea for the conventional split gfross assets actually come from the government. The company is still analyzing the positive and negative gross scheme of the split.

    IPA is currently working with the government to analyze the positive-negative or strengths and weaknesses of the concept of gross split and now the discussion is still going on And still in the analysis, "said Marjolijn. For reasons still being discussed, Marjolijn can not disclose profit and loss schemes gross splitted . He asserted, IPA cooperate with the government in order to obtain a good model of gross split, for the government and investors.

    However, based on an initial review, gross scheme PSC split would have been detrimental for the 'return of investment as (ROI) KKKS invested can not go back in a short time. "It depends on commercial models that will be applied, and that's what we're discussing today with the government," he explained.

    Executive Director Reforminer Komaidi Notonegoro rate, if put on cost recovery, the ROI can be returned within five years of the investment or it could be faster, because there is no certainty the cost borne by the government. While gross split is not, "he said. Which was frightened, too, because this split gross scheme submitted to the PSC's 100%.

According Komaidi, PSC's right to determine the technology brought by integrated companies abroad. It is estimated that, PSC will be afraid to use DCL because inefficient and loss. They seem to be scared themselves increasingly inefficient, the more they are disadvantaged. If conditions like this, there will be a disincentive.

Kontan, Page-14,Thursday, Dec,15,2016

No comments:

Post a Comment

POP UNDER

Iklan Tengah Artikel 1

NATIVE ASYNC

Iklan Bawah Artikel