Pengoptimalan sumber daya alam minyak dan gas selalu menyimpan tantangan tersendiri bagi industri hulu minyak dan gas di Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan agar potensi migas di Indonesia bisa dimanfaatkan secara optimal memerlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Sebagai Salah satu industri yang padat modal, sektor hulu migas tetap mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, Jumlah pekerja lokal di sektor strategis ini bahkan sudah jauh melampaui jumlah tenaga kerja asing (TKA).
Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), pada 2015 jumlah tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mencapai 31.742 pekerja atau sekitar 97persen dari total jumlah pekerja. Sedangkan jumlah tenaga kerja asing sebanyak 1.022 orang atau hanya berkisar 3 persen. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah TKI di industri hulu migas mengalami kenaikan seiring bertambahnya kegiatan operasi yang dilaksanakan KKKS.
Sebaliknya, jumlah TKA yang bekerja di industri ini cenderung tidak mengalami penambahan meski banyak proyek besar yang sedang berlangsung. “Sektor hulu migas berkomitmen penuh untuk mengembangkan kapabilitas dan kapasitas nasional dalam bidang sumber daya manusia,” kata Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi. Menurut Amien, komitmen untuk memprioritaskan TKI tetap dipegang industri hulu migas pasca diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Komitmen tersebut diwujudkan salah satunya masalah pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Hulu minyak dan gas (LSP Hulu Migas). Lembaga ini mewadahi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di industri hulu minyak dan gas melalui program program sertifkasi kompetensi pekerja. Pemerintah sendiri mewajibkan pekerja sektor hulu minyak dan gas untuk memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) seperti diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 05 Tahun 2015.
Dalam aturan tersebut, ada 35 jenis SKKNI yang Wajib dipenuhi oleh pekerja di industri hulu migas Amien mengatakan, selain kewajiban mengikuti sertifikasi, sumber daya Manusia di sektor hulu migas didorong untuk terus mengembangkan kompetensi yang dimiliki. keterlibatan pihak lain, seperti perguruan tinggi serta balai pendidikan dan pelatihan, turut dibutuhkan dalam mencetak tenaga kerja Indonesia yang profesional. “Sedini mungkin, sumber daya manusia yang ada di Indonesia harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional dindustri hulu migas,” katanya.
Melalui berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi pekerja, tenaga kerja lokal diharapkan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kesempatan tersebut akan makin terbuka apabila investasi di Sektor hulu migas terus meningkat.
IN ENGLISH
Upstream Oil and Gas Industry Labor Priority Indonesia
Optimization of natural resources of oil and gas have always save a challenge for the upstream oil and gas industry in Indonesia. Various efforts were made so that the potential oil and gas in Indonesia can be utilized optimally require human resources support qualified and competent. One of the industry as capital intensive upstream oil and gas sector while maintaining the utilization of Indonesian workers (TKI) in meeting the human resource needs, Number of local workers in strategic sectors, and it even has far exceeded the number of foreign workers (TKA).
Based on data from Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas), in 2015 the number of workers from Indonesia who work in the Contractor of Cooperation Contract (PSC) reached 31 742 workers, or about 97persen of the total number of workers. While the number of foreign workers as many as 1,022 people or only about 3 percent. In the last 10 years, the number of migrant workers in the upstream oil and gas industry has increased with increasing operations conducted by KKKS.
In contrast, the number of foreign workers who work in this industry tend to be no increase in spite of many large projects are ongoing. "Upstream oil and gas sector is fully committed to develop national capabilities and capacities in the field of human resources," said Head of SKK Migas, Amien Sunaryadi. According to Amien, a commitment to prioritize migrant workers still held upstream oil and gas industry after the entry into force of the ASEAN Economic Community (AEC).
The commitment is embodied one problem formation Professional Certification Institute Upstream Oil and Gas (Oil and Gas Upstream LSP). These institutions facilitate the activities of human resource development in the upstream oil and gas industry through competency certification program workers. The government itself require workers upstream oil and gas to meet the Indonesian National Work Competence Standards (SKKNI) as stipulated in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) No. 05 of 2015.
In these rules, there are 35 types of SKKNI Mandatory filled by workers in the upstream oil and gas industry Amien said, in addition to the obligation to follow the certification, human resources in the upstream oil and gas sector are encouraged to continue to develop their competence. involvement of other parties, such as universities and centers of education and training, also required in print professional Indonesian workers. "As early as possible, the human resources that exist in Indonesia must be prepared to meet the needs of professionals in industry upstream oil and gas," he said.
Through various efforts to improve the competence of workers, the local labor force is expected to be able to host in their own country. The occasion will be more open when investments in upstream oil and gas sector continues to increase.
Koran Tempo, Page-3,Tuesday, Dec,6,2016
No comments:
Post a Comment