google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Pemerintah Menolak Dua Permintaan Inpex - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Wednesday, December 7, 2016

Pemerintah Menolak Dua Permintaan Inpex


    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman menolak dua dari lima permintaan Inpex Corporation terkait proyek Lapangan Aba di Blok Masela. Permintaan Inpex yang ditolak itu adalah moratorium 10 tahun. Moratorium atau penangguhan kontrak diminta lnpex, karena pemerintah mengubah desain proyek dari di laut menjadi di darat. Harapannya, dengan moratorium ini kontrak Inpex bisa diperpanjang dari yang sebelumnya akan berakhir tahun 2028 bertambah menjadi 2038.

    Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan pihaknya tidak akan memberikan moratorium kontrak kepada Inpex selama 10 tahun. Alasannya, karena sewaktu proyek ini di pindahkan dari ofshore menjadi offshore masih banyak komponen yang bisa dipakai. Jadi, tidak sebagian besar  proyek berubah. “Kami akan memberikan (moratorium) tapi tidak 10 tahun, Hitungannya kurang jauh dari itu, lagi negosiasi," terangnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Arcandra masih belum mau memberikan detail berapa moratorium yang akan diberikan dan yang pantas diberikan ke Inpex. "Yang jelas kami menghitung atas dasar perhitungan yang masuk akal," ujarnya.

    Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, keputusan soal permintaan waktu moratorium kontrak 10 tahun kepada Inpex sudah dibuat dan tidak dikabulkan. Selain itu, kapasitas kilang LNG tetap 7,5 juta ton per tahun atau million tons pertahun. (MTPA). Jadi, tidak akan diubah menjadi 9,5 MTPA. "Jadi di petrochemical dan pupuk bisa sampai 9,5 MTPA, malah lebih. Jadi 9,5 bukan di LNG nya. LNG tetap 7,5 MTPA dan plus-plusnya tadi," ungkap Arcandra.  Arcandra juga menanggapi permintaan lain yang sampai saat ini masih dibahas, yakni soal permintaan Inpex soal biaya eksplorasi US$ 1,6 miliar yang mestinya masuk cost recovery.

    Dia menyatakan, pemerintah sedang menghitung besaran sunk cost atau biaya yang bisa dikembalikan ketika melakukan eksplorasi. Tapi, Tidak sampai segitu US$ 1,6 miliar. Janganlah, ini buat kepentingan bangsa, yang mana bisa di recovery mana yang tidak. Tidak bisa sepihak, harus diaudit, ujarnya. Sedangkan terkait permintaan Inpex mendapatkan tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) yang eknomis dan percepatan perizinan sejauh ini masih terus dibahas. Senior Communciation Manager Inpex Usman Selamet mengatakan sejauh ini pihaknya terus bertemu dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas membahas kondisi yang dibutuhkan agar proyek Abadi mencapai keekonomian proyek yang baik.

    Pihaknya juga masih tetap optimistis bahwa pemerintah memahami dan memberikan keputusan terbaik terkait rencana pengembangan Iapangan gas Abadi di Blok Masala. Sehingga proyek dapat Segera dimulai. Sebagaimana keinginan kita semua, ungkap Usman.

IN ENGLISH
Government Refuses Two Requests Inpex


    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) together with the Coordinating Ministry for maritime rejected two out of five requests related projects Inpex Masela Courses in Aba. Inpex rejected the request is a moratorium of 10 years. Moratorium or suspension of the contract requested lnpex, because the government changed the design of the project in the sea into land. Hopefully, with this moratorium Inpex contract can be extended from the previous one will expire in 2028 increased to 2038.

    Deputy Minister Arcandra Tahar said it would not give the contract to Inpex moratorium for 10 years. The reason is that when the project is on the move from ofshore be offshore are many components that can be used. So, do not most of the project changed. "We will give (the moratorium) but not 10 years, count less than that, the negotiations," he explained in the Office of the Coordinating Ministry for maritime. Arcandra still not willing to provide details of how the moratorium to be provided and which deserve to be given to Inpex. "The obviously we calculate on the basis of the calculation reasonable, "he said.

    Coordinating Minister asserted maritime Luhut Binsar Panjaitan, a decision on the moratorium request 10-year contract to Inpex has been made and was not granted. In addition, the capacity of the LNG plant remains 7.5 million tonnes per year or a million tons per year. (MTPA). So it will not be changed to 9.5 MTPA. "So in the petrochemical and fertilizer can be up to 9.5 MTPA, even more. So 9.5 is not in its LNG. LNG remains 7.5 MTPA and a plus-plusnya before," said Arcandra. Arcandra also respond to other requests until now still being discussed, which is about the matter of the request Inpex exploration expenditures of US $ 1.6 billion that should go in cost recovery.

    He said the government was calculating the amount of sunk costs or expenses that may be returned when exploration. But, not to much of US $ 1.6 billion. Do not, is for the interests of the nation, which can be recovered which are not. Can not be unilateral, should be audited, he said. While demand related Inpex get the return on investment or internal rate of return (IRR) is economical and acceleration of licensing is still being discussed so far. Inpex communciation Senior Manager Usman Slamet said so far it has continued to meet with the Ministry of Energy and Oil and Gas SKK discuss the conditions necessary for the project to achieve the economics Abadi good project.

    It also remains optimistic that the government understands and provides the best decisions related to the development plan Iapangan Abadi gas in Block Masala. So the project can soon begin. As we all desire, said Usman.

Kontan, Page-14,Tuesday, Dec,6,2016

No comments:

Post a Comment

POP UNDER

Iklan Tengah Artikel 1

NATIVE ASYNC

Iklan Bawah Artikel