Terlebih lagi, dia mengungkapkan, ada investor dari Korea Selatan yang ingin memindahkan industrinya ke Kalimantan Timur. Ini keunggulan kami dibandingkan dengan provinsi lain. Tak ada provinsi lain yang mempunyai dua kilang sekaligus. Ini yang harus didukung secara bersama-sama, kata Awang. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menuturkan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang (RDTR) telah disahkan oleh pihak DPRD. Saat ini pihaknya masih mengkaji. rencana tata ruang wilayah (RTRW). Ada sebesar 40% zona yang tidak dapat dibebaskan karena dalam kawasan mangrove atau kawasan hijau. lni kami masih mencari cara apakah diganti wilayah mangrove atau bagaimana,” tuturnya.
Dari luas 565 hektare lahan yang diperlukan dalam pembangunan kilang, saat ini lahan yang tersertifikasi baru mencapai 165 hektare. Sertifikasi lahan ini diusahakan oleh PT Badak LNG karena merupakan lahan negara yang berada di industri perusahaan tersebut. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda] Kaltim Zairin Zain menuturkan dan 565 hektare lahan tersebut, lahan seluas 460 hektare telah dinyatakan clear. Lahan clear ini terdiri dari 4 zona yakni zona industri, zona hijau, mangrove, dan permukiman.
Sisanya yakni 95 hektare masih belum clear secara RTRW-nya. Dari 460 hektare itu yang sudah disertifikasi 165 hektare, tetapi kata Badak LNG sudah bertambah yang clear 100 hektare,” ucapnya. Legal Specialist PT Badak LNG Hardi Bahruddin menambahkan berdasarkan aturan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Aset Eks Pertamina menjadi barang milik Negara lahan yang saat ini masih dalam proses disertifikasi. Pihaknya menargetkan hingga akhir Desember ini masalah sertifikasi lahan dapat terselesaikan. lokasi ini sudah lengkap dokumennya dan kami koordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional
Kami targetkan bisa selesai akhir tahun ini,” katanya. Dedet Hendra, Vice President Production PT Badak LNG, meminta agar Pemerintah Provinsi dapat menutup Pulau Beras Basah yang saat ini menjadi objek wisata di kota Bontang. Pasalnya, Pulau Beras Basah ini merupakan Satu-Satunya pulau terluar dan berada dalam koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) & Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Tanjung Laut. Di pulau ini menjadi peruntukan sebagai penunjang sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) terkait dengan keamanan (ISPS Code) dan keselamatan pelayaran dalam wilayah pelabuhan tanjung laut dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) Badak LNG yang berada di tangan kewenangan Syahbandar Tanjung laut Kota Bontang.
Situasi dan kondisi keamanan di Wilayah TUKS yang memenuhi ISPS Code harus selalu dalam kondisi terjaga sesuai dengan port facility security plan (PFSP) atau rancangan 'keamanan pelabuhan. “Termasuk Pulau Beras Basah yang masuk dalam rancangan keamanan alur pelayaran TUKS Pertamina Badak LNG,” katanya. Menurutnya, adanya kegiatan pariwisata di Pulau Beras Basah dapat mengganggu kondisi keamanan di mana jika kondisi keamanan tidak dipenuhi maka kapal LNG tidak bersedia masuk dan sandar ke dalam TUKS tersebut.
Di wilayah tersebut, berdasarkan aturan harus clear dengan jarak 500 meter di sekitarnya agar tak mengganggu kapal yang akan masuk. Terlebih lagi, dengan adanya kilang Bontang ini tentu akan membuat trafik kapal menjadi ramai. Dalam posisi itu keselamatan diutamakan agar tidak ada tabrakan dengan kapal wisatawan maupun benda apapun. Itu karena posisinya sangat penting sebagai alur navigasi. Kalau posisinya belum aman ya kapal-kapal enggan masuk,” terang Dedet. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Awang menegaskan Pulau Beras Basah harus tetap jadi tujuan wisata di Bontang. “Wisata di Pulau Beras Basah itu dapat meningkatkan PAD kita. Jadi tidak benar terlambatnya bangun kilang karena Pulau Beras Basah.
IN ENGLISH
Governor Awang Accelerate Bontang
East Kalimantan province is targeting the groundbreaking for construction of mega-projects in the oil refinery city of Bontang can be accomplished in 2017. East Kalimantan Governor Awang Faroek Ishak said the construction of an oil refinery or grass mot refinery (GRR) with a capacity of 300,000 barrels per day in Bontang started to be built in the next year. Currently, a number of parties attempt to resolve the problem of land that still has not been certified. Awang optimistic development of this refinery will have an impact on the economy of the Earth Etam.
Moreover, he said, there is a South Korean investor who wants to move the industry to East Kalimantan. It's our advantage compared to other provinces. There are no other province that has two refineries at once. This should be backed up together, said Awang. Bontang Mayor Neni Moerniaeni said local regulations on detailed spatial plan (RDTR) was approved by the Parliament. The company is still reviewing. spatial plan (RTRW). There is a 40% zone that can not be released because the mangrove areas or green areas. This we are still looking for ways if replaced mangrove area or how, "he said.
Of the 565 hectares of land area required in the construction of refineries, currently certified land reached 165 hectares. Certification of this land cultivated by PT Badak LNG because it is state land located in the company's industry. Head of Planning and Regional Development (Bappeda] Kaltim Zain Zairin said and 565 hectares of land, an area of 460 hectares have been declared clear, clear land consists of four zones namely industrial zones, green zones, mangrove, and the neighborhoods.
The rest of the 95 hectares are still not clear as RTRW. Of the 460 hectares of the 165 hectares are already certified, but said Badak LNG already grown to clear 100 hectares, "he said. Legal Specialist PT Badak LNG Hardi Bahruddin added by rules Ministry of Finance No. 92 / KMK.06 / 2008 on Establishment Asset Former Pertamina became property of the state land, which is still in the process of being certified. It targets until the end of December this land titling problems can be resolved. This location is complete document and we coordinate with the National Land Agency
We target to be completed later this year, "he said. Dedet Hendra, Vice President Production PT Badak LNG, requested that the provincial government may close Beras Basah island which now became a tourist attraction in the city of Bontang. Because, Beras Basah island. This is the Only the outer islands and is located in the Regional coordinates Working Environment (DLKr) & Environment Regions of Interest (DLKp) Port of Tanjung Sea. On this island into a designation as supporting aids Navigational (SBNP) related to security (ISPS Code) and the safety of shipping in the region harbor harbor marine and terminal for its own sake (Tuks) Badak LNG in the hands of the authority of the harbor master Tanjung sea Bontang.
Situation and security conditions in the region that meets the ISPS Code Tuks should always be in the waking state in accordance with port facility security plan (PFSP) or a draft 'port security. "Including Beras Basah Pulau included in security plans Tuks Pertamina shipping lanes Badak LNG," he said. According to him, the tourism activities in Beras Basah Pulau can disrupt the security conditions in which if the security conditions are not met then the LNG vessels are not willing to enter and berth into the Tuks.
In the region, based on the rule should be clear with a distance of 500 meters in the vicinity so as not to interfere with the boats going in. Moreover, with this Bontang refinery will certainly make traffic of ships being crowded. Safety takes precedence in that position so that no collision with the tourist boats or any objects. It was very important because of its position as the navigation flow. If the position is not safe yes vessels are reluctant to enter, "said Dedet. In response, Governor Awang insists Beras Basah island should remain a tourist destination in Bontang. "Tourism in Beras Basah islad it can increase our revenue. So not really a delay in getting up refineries for Beras Basah island.
Bisnis Indonesia, Page-11, Saturday, Dec,3,2016
No comments:
Post a Comment