Certainty of the Middle East

       Several countries in the Middle East is committed to helping Indonesia to build infrastructure in the energy sector.

Energy potential in every region in Indonesia is different. Therefore, the policy in the energy sector implemented by the government is to optimize this potential by inviting investors from oil-rich countries in the Middle East. It was made the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan to entrepreneurs and officials of the United Arab Emirates (UAE), Saudi Arabia, and Qatar on the sidelines of the event Abu Dhabi Sustainability Week and World Future Energy Summit in Abu Dhabi on Monday night (16/1) . "Indonesia wants to get cheap energy from domestic, Development costs are expensive, but we should strive to be more efficient and economical," said Jonan.

Jonan exemplifies southern Sumatra and Kalimantan as a producer of coal. In both regions, the government build a coal-based power plants. Likewise, in the gas-producing areas in the development thrust of investors from the Middle East to participate in investing in renewable energy sector (EBT) as well as in other sectors.

When he met with the Minister of Energy and Industry of Qatar Abdulla Mohammed Saleh Al-Sada, Jonan received project funding certainty steam gas power plant in North Sumatra berka- capacities 2 x 250 megawatts worth Rp 7 trillion. Moreover, Indonesia had a chance purchase direct LPG and liquefied natural gas (LNG) from the oil and gas rich countries in the region,

In a meeting with the Minister of Energy, Industry and Mineral Resources of Saudi Arabia Khalid A. Al-Falih, Jonan ask for the application of the special price of oil imports from the country's petrodollars and ensure continuity RFCC Cilacap refinery project with an investment of Rp 80 trillion. "We also offer to be involved in the development of Saudi Aramco refinery Dumai, Riau, and Balongan," said jonan.

PT Pertamina president director Dwi Soetjipto ask Al-Sada facilitate Pertamina to be able to import LPG and LNG from Qatar without intermediaries. "The need for our LPG increases. We can maximize the supply of the domestic first. However, if it is cheaper imported gas, opens the possibility of imports. Al-Sada also promised to send a team from Qatar Petroleum to discuss it all with Pertamina. 

Imports of LPG 

      Vice President of Integrated Supply Chain Pertamina Daniel Purba said that this year imports of liquefied petroleum gas (LPG) Indonesia increased from 60% to 70% of the requirement. In 2016 the need of LPG in the country recorded 6.57 million tonnes and more than half, ie 4.37 million tonnes imported. "We are increasingly dependent on imports for consumption of LPG for domestic sources are limited. Today, most of the imports came from the Middle East, "said Daniel Purba in the event of LPG Indonesia Forum.

Deputy CEO Ahmad Bambang emphasized the continued increase in imports of LPG fueled increased consumption. In 2007 only 1 million tons. In 2016 to 7 million tons, up 700% Improvement was fairly reasonable for the government to direct people to switch to energy-saving and clean.

IN INDONESIAN

Kepastian dari Timur Tengah

        Beberapa negara di Timur Tengah berkomitmen membantu Indonesia untuk membangun infrastruktur di sektor energi.

Potensi energi di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Oleh karena itu, kebijakan di sektor energi yang diterapkan pemerintah ialah mengoptimalkan potensi tersebut dengan mengundang investor dari negara-negara kaya minyak di Timur Tengah. Hal itu dikemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kepada pengusaha dan pejabat Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, dan Qatar di sela perhelatan Abu Dhabi Sustainability Week and World Future Energy Summit di Abu Dhabi, Senin (16/1) malam. “Indonesia ingin mendapatkan energi murah dari dalam negeri, Biaya pengembangan memang mahal, tetapi kami harus berupaya lebih efisien dan ekonomis," kata Jonan. 

Jonan mencontohkan Sumatra bagian Selatan dan Kalimantan sebagai penghasil batu bara. Di kedua wilayah tersebut, pemerintah membangun pémbangkit listrik berbasis batu bara. Demikian halnya di daerah penghasil gas di dorong pengembangan investor dari Timur Tengah untuk turut menanamkan investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) maupun di sektor lain. 

Ketika bertemu Menteri Energi dan Industri Qatar Mohammed Saleh Abdulla Al-Sada, Jonan mendapat kepastian pendanaan  proyek pembangkit listrik tenaga gas uap di Sumatra Utara berkapasitas 2 x 250 megawatt senilai Rp 7 triliun. Selain itu, Indonesia mendapat peluang pembelian langsung elpiji dan gas alam cair (LNG) dari negara kaya migas di kawasan tersebut,

Dalam pertemuan dengan Menteri Energi, Industri, dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi Khalid A. AL-Falih, Jonan meminta penerapan harga khusus impor minyak dari negara petrodolar itu dan memastikan berlanjutnya proyek RFCC Kilang Cilacap dengan investasi Rp 80 triliun. “Kami juga menawarkan agar Saudi Aramco terlibat dalam pengembangan kilang Dumai, Riau, dan Balongan,” ungkap jonan. 

Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto meminta Al-Sada memfasilitasi Pertamina agar bisa mengimpor elpiji dan LNG dari Qatar tanpa perantara. “Kebutuhan elpiji kita semakin besar. Kita bisa memaksimalkan pasokan dari dalam negeri terlebih dulu. Namun, bila ternyata gas impor lebih murah, terbuka kemungkinan impor. Al-Sada pun berjanji mengirim tim dari Qatar Petroleum untuk membahas semua itu dengan Pertamina. 

Impor elpiji 

       Vice President Integrated Supply Chain Pertamina Daniel Purba mengatakan pada tahun ini impor liquefied petroleum gas (elpiji) Indonesia meningkat dari 60% menjadi 70% dari kebutuhan. Pada 2016 kebutuhan elpiji di Tanah Air tercatat 6,57 juta ton dan lebih dari separuhnya, yakni 4,37 juta ton diimpor. “Kita semakin bergantung pada impor untuk konsumsi elpiji karena sumber di dalam negeri terbatas. Kini, sebagian besar impor berasal dari Timur Tengah,” kata Daniel Purba dalam acara LPG Indonesia Forum.

Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang menekankan terus bertambahnya impor elpiji tersebut dipicu meningkatnya konsumsi. Pada 2007 hanya 1 juta ton. Pada 2016 menjadi 7 juta ton atau naik 700% Peningkatan itu terbilang wajar karena pemerintah mengarahkan masyarakat untuk beralih menggunakan energi yang hemat dan bersih.

Media Indonesia, Page-17, Wednesday, Jan, 18, 2017