google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 DPR Want Police Investigate Illegal Oil Drilling Completed Actors in Muba - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Wednesday, January 18, 2017

DPR Want Police Investigate Illegal Oil Drilling Completed Actors in Muba



Commission VII of the House of Representatives (DPR) in charge of energy and natural resources, requesting the Regional Police (Polda) South Sumatra investigate illegal drilling practices (illegal drilling) oils in Musi Banyuasin, South Sumatra. In addition to endangering the safety and security of the miners, illegal practice of drilling hundreds of oil wells in Muba also potentially harm the country because the drilling is done in the earth which is state-owned.

"The practice of illegal drilling should not be allowed to happen again, let alone to inflict casualties. Fortunately there was no loss of life, "said Chairman of Commission VII Gus Irawan Pasaribu.

On Wednesday (11/1) night last week there was an explosion at an oil well in Talang Saba Dusun III, Desa Tanjung Keputran, District Plaque High, Muba regency, South Sumatra. The blast occurred at night when workers are transferring oil into the drum.

At the same time appeared the explosion of pumps and cause a spark and then grabbed an oil drum. Lightning caused major fires and fire workers difficulty out of the flames. A total of 18 people suffered burns and were taken to a health center for first aid beehive Court, hereinafter referred to hospitals Sekayu Banyuasin.

Gus Irawan asked the local police to investigate the perpetrators behind the illegal drilling practices in Muba. Because the practice of drilling illegal endanger the safety of miners and ignore the environmental aspects it is not just happening in the oil wells on public land, but also on Iahan who are in the working area of ​​the contractor cooperation contract (PSC) Unit Special Upstream Oil and gas (SKK Migas).

"We asked (the police) investigate, who was playing behind him. The law must be enforced indiscriminately, "said Gus Irawan. Observers oil and gas Ibrahim Hashim said, the practice of illegal oil drilling in Muba longstanding. However, until now the law enforcement and local governments and the Ministry of Energy and Mineral Resources, has not provided effective action.

According to Ibrahim, Muba including one of the potential areas of oil although the amount is not large. Therefore, there is not optimized KKKS oil from the wells of the era decades ago for its production possibility minimalist so inefficient when do exploits. On the other hand, said Ibrahim, the presence of oil and even gas is also present in the soil or land assets owned privately by citizens.

According to Ibrahim, the drilling of oil wells on land owned by a private / public is very dangerous because of the practice of drilling conducted Iradisional and ignore the standard operating procedures of oil and gas drilling. In addition to safety hazards and safety for themselves miners, illegal drilling practices it is also harmful to health and the environment. "Who is responsible for the B3 waste from an illegal oil drilling practices," he said.

Meanwhile, Chief of Police of South Sumatra Inspector General (Police) Agung Budi Maryoto said related illegal act drilling triggered an explosion and caused 18 injuries in Talang Saba Dusun III, District Plaque Cleaner, Muba, it has fielded a joint consisting of police officers from the Directorate Special Crime, doctors, PT Pertamina EP and others to investigate the causes of the explosion of illegal wells.

"In addition to explosive event, we will investigate the activities related to the illegal well drilling. We will investigate this matter to its roots, anticipate that does not happen again and no casualties anymore, "he said. Police Commissioner David Irawan Shah, Director of the Special Criminal Police of South Sumatra, adding, South Sumatra Police immediately set suspect illegal oil explosion in Talang Sabah Dusun III

IN INDONESIAN

DPR Minta Polisi Usut Tuntas Pelaku Pengeboran Minyak Ilegal di Muba


Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi sektor energi dan sumber daya alam, meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan mengusut tuntas praktik pengeboran ilegal (illegal drilling) minyak di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Selain membahayakan keselamatan dan keamanan para penambang, praktik illegal drilling pada ratusan sumur minyak di Muba juga berpotensi merugikan negara karena pengeboran dilakukan di dalam perut bumi yang merupakan milik negara.

“Praktik illegal drilling tak boleh dibiarkan terjadi lagi, apalagi sampai menimbulkan korban. Untung tak ada korban nyawa,” ujar Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu.

Pada Rabu (11/1) malam pekan lalu terjadi ledakan pada sebuah sumur minyak di Talang Saba Dusun III, Desa Tanjung Keputran, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan. Ledakan itu terjadi malam saat pekerja sedang memindahkan minyak ke dalam drum.

Pada saat bersamaan muncul ledakan dari mesin pompa dan menimbulkan percikan api lalu menyambar drum minyak. Sambaran api menyebabkan kebakaran besar dan para pekerja kesulitan ke luar dari kobaran api. Sebanyak 18 orang menderita luka bakar dan dibawa ke Puskesmas Pembantu Sialang Agung guna pertolongan pertama, selanjutnya dirujuk ke RSUD Sekayu Musi Banyuasin.

Gus Irawan meminta pihak kepolisian daerah untuk mengusut tuntas pelaku di belakang praktik pengeboran ilegal di Muba. Pasalnya, praktik pengeboran ilegal yang membahayakan keselamatan penambang dan mengabaikan aspek lingkungan itu bukan hanya terjadi pada sumur minyak di lahan masyarakat, tapi juga pada Iahan yang berada pada wilayah kerja milik kontraktor kontrak kerja sama (KKS) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

“Kami minta (polisi) mengusut tuntas, siapa yang bermain di belakangnya. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar Gus Irawan. Pengamat minyak dan gas bumi Ibrahim Hasyim mengatakan, praktik pengeboran minyak ilegal di Muba sudah lama berlangsung. Namun, hingga kini penegak hukum dan pemerintah daerah serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, belum memberikan tindakan yang efektif. 

Menurut Ibrahim, Muba termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi minyak kendati jumlahnya tidak besar. Karena itu, ada KKKS yang belum mengoptimalkan minyak dari sumur-sumur dari era puluhan tahun lalu karena produksinya kemungkinan minimalis sehingga tidak efisien bila dilakukan eksploitasi. Di sisi lain, lanjut Ibrahim, keberadaan minyak dan bahkan gas juga terdapat di dalam tanah yang aset atau lahannya dimiliki secara pribadi oleh warga masyarakat. 

Menurut Ibrahim, pengeboran sumur minyak di lahan milik pribadi/masyarakat sangat membahayakan karena praktik pengeboran dilakukan secara Iradisional dan mengabaikan prosedur operasi standar pengeboran migas. Selain bahaya keselamatan dan keamanan bagi diri penambang, praktik pengeboran ilegal itu juga membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan. “Siapa yang bertanggungjawab atas limbah B3 dari praktik pengeboran minyak ilegal itu,” katanya. 

Sementara itu, Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal (Polisi) Agung Budi Maryoto mengatakan terkait aksi illegal drilling yang memicu ledakan dan menyebabkan 18 korban luka di Talang Saba Dusun III, Kecamatan Plakat Tingi, Muba, pihaknya telah menerjunkan gabungan yang terdiri atas kepolisian dari unsur Direktorat Kriminal Khusus, dokter, PT Pertamina EP dan lainnya untuk menyelidiki penyebab ledakan sumur ilegal tersebut.

“Selain peristiwa ledakan, kami pun akan menyelidiki terkait kegiatan pengeboran sumur ilegalnya tersebut. Ini pun akan kami selidiki hingga akarnya, antisipasi agar tidak terjadi lagi dan tidak memakan korban lagi,” ujarnya. Komisaris Besar Polisi Irawan David Syah, Direktur Kriminal Khusus Polda Sumsel, menambahkan, Polda Sumsel segera menetapkan tersangka meledaknya minyak ilegal di Talang Sabah Dusun III

Investor Daily, Page-9, Tuesday, Jan, 17, 2017

No comments:

Post a Comment

POP UNDER

Iklan Tengah Artikel 1

NATIVE ASYNC

Iklan Bawah Artikel