House of Representatives Commission VII overseeing energy sector and demand for natural resources Police (Polda) South Sumatra to investigate the practice of illegal drilling (drilling illegal) of oil in Banyuasin, South Sumatra. In addition to endanger the safety and security of miners, illegal practices in the hundreds of oil wells is also detrimental to the country.
"The practice of illegal drilling should not happen again. Fortunately there were no casualties," said Commission Chairman Gus lrawan Pasaribu VLI Parliament. On Wednesday (11/1) night last week there was an explosion at an oil well in Talang Saba III Dusun, Desa Tanjung Keputran, District Plakat High, Muba regency, South Sumatra. The explosion occurred as workers were removing the oil into drums. A bolt of fire also caused a large fire which 18 people suffered burns and had to be hospitalized Sekayu in Banyuasin.
Gus Irawan asks local police to investigate the culprit behind the illegal drilling practices in Muba. Because illegal drilling practices endanger the safety of miners and ignore the environmental aspects not only in oil wells on public land, but also on the ground in the working area contractor cooperation contract (PSC) Special Unit for upstream oil and gas (SKK oil).
We asked (the police) to investigate, who was playing behind him. the law should be enforced indiscriminately, "said Gus lrawan. Observers oil and gas Ibrahim Hashim said, the practice of oil drilling illegal in Muba long. However, to date law enforcement and local government and the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) has not been made effective law enforcement.
According to Ibrahim, Muba including one of the areas of potential oil although the numbers are besar.Karena, no PSC is not oil wells decades ago era for the production of at least the possibility that when the exploitation inefficient. The existence of oil and even gas also contains land that the land belongs to private citizens. However, the drilling of oil wells on private land it is also illegal. Government and local law enforcement officers must ensure order
IN INDONESIAN
DPR Minta Pengeboran Minyak Ilegal Diusut Tuntas
Komisi VII DPR yang membidangi sektor energi dan Sumber daya alam meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan mengusut tuntas praktik pengeboran ilegal (illegal drilling) minyak di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Selain membahayakan keselamatan dan keamanan penambang, praktik ilegal di ratusan sumur minyak itu juga merugikan negara.
”Praktik illegal drilling tak boleh dibiarkan terjadi lagi. Untung tak ada korban nyawa,”ujar Ketua Komisi VII DPR Gus lrawan Pasaribu. Pada Rabu (11/1) malam pekan lalu terjadi ledakan di sebuah sumur minyak di Talang Saba Dusun III, Desa Tanjung Keputran, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan. Ledakan itu terjadi saat pekerja sedang memindahkan minyak ke dalam drum. Sambaran api juga menyebabkan kebakaran besar sehingga 18 orang menderita luka bakar dan harus dirawat di RSUD Sekayu di Banyuasin.
Gus Irawan meminta pihak kepolisian daerah untuk mengusut tuntas pelaku di belakang praktik pengeboran ilegal di Muba. Pasalnya, praktik pengeboran ilegal yang membahayakan keselamatan penambang dan mengabaikan aspek lingkungan itu bukan hanya terjadi pada sumur minyak di lahan masyarakat, tapi juga pada lahan yang berada pada wilayah kerja milik kontraktor kontrak kerja sama (KKS) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Kami minta (polisi) mengusut tuntas, siapa yang bermain di belakangnya. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Gus lrawan. Pengamat minyak dan gas bumi Ibrahim Hasyim mengatakan, praktik pengeboran minyak ilegal di Muba sudah lama berlangsung. Namun, hingga kini penegak hukum dan pemerintah daerah serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum juga melakukan penindakan yang efektif.
Menurut Ibrahim, Muba termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi minyak kendati jumlahnya tidak besar.Karena itu, ada KKKS yang belum mengoptimalkan minyak dari sumur-sumur dari era puluhan tahun lalu karena produksinya kemungkinan minimal sehingga tidak efisien bila dilakukan eksploitasi. Keberadaan minyak dan bahkan gas juga terdapat ditanah yang lahannya dimiliki secara pribadi oleh warga masyarakat. Namun, pengeboran sumur minyak di lahan pribadi itu juga ilegal. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu menertibkannya
Koran Sindo, Page-8, Tuesday, Jan, 17, 2017
No comments:
Post a Comment