google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Gas volume Masela Agreed - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Thursday, January 19, 2017

Gas volume Masela Agreed



Arcandra has a gas pipeline development schemes.


Ministry of Energy and Mineral Resources requested operator Masela block in the Arafura Sea, Inpex, conduct pre Study of front-end engineering design (pre-FEED). The goal was to determine the best scheme so that gas can be immediately aspirated. "If necessary, Inpex tomorrow can start to study," said Arcandra

Government and Inpex agreed on the Abadi field gas production reached 10.5 million tonnes million tonnes per year (metric tons per annual / MTPA) to refineries onshore. But the two sides have not agreed on development schemes since narrowed to two options. Two options that needs to be investigated for feasibility by the contractor first option, then aspirated gas is sold in liquid form (liquid natural gas) refineries with a capacity of 7.5 MTPA. The rest, 474 million standard cubic feet per day (MMSCFD) or the equivalent of 3 million MTPA, channeled through a pipe or CNG (compressed natural gas).

The second option is the development of a gas pipeline of 150 MMSCFD (1 MTPA). Most of the production is directed into the shape of 9.5 MTPA of LNG, Arcandra more inclined to choose the first scheme. Thus, the petrochemical industry is likely to grow. Currently, there is only one producer of polyethylene and polypropylene industry, raw material plastics factory, PT Chandra Asri. "Thailand has seven petrochemical industry, he said.

He admitted least absorbent industry also affects the certainty of gas sales. That is a problem that must be solved Arcandra Inpex in the study. If most of the produced gas to LNG, he worried about the results of Indonesia's natural gas instead enjoyed by importers of gas. Arcandra predicts that much gas actually enjoyed Japan.

Inpex also asked to assess the best location for the placement of the refinery. Two places that are currently considered feasible is Tanimbar Islands and the Aru Islands. The government rejected the request Inpex, which proposes the replacement of the production period of 10 years. Earlier, the Director of Upstream Oil and Gas, Single, said the moratorium proposal was born due to gas Masela until now has not been vacuumed. Though already in production contracts signed in 2007. With the target of the development plan could be signed before 2019, gas production began only in
2026.

This deadline, according Tunggal, Inpex considered too close to the expiration time of the contract in 2028. If the moratorium is approved, the 2007-2017 production period Inpex considered a failure. The past 10 years and then be replaced, so that Inpex contract extended until 2038.

Arcandra says it can only approve the replacement of the production period of seven years. Thus, Inpex guaranteed contract extension until 2035. This agreement will be loaded through a contract amendment. Unfortunately, he was reluctant to mention the grounds for granting such time.

Energy Minister Ignatius Jonan promising legal certainty for the development of the Masela through the signing of a memorandum of understanding along with Inpex before the revision of the development plan was signed. Inpex spokesman, Usman Slamet, said the company actually waiting for an answer about the government's proposed development project. Last letter

Inpex to the Ministry of Energy on January 6, 2017. "We continue to meet with the Ministry of Energy and Oil and Gas SKK to discuss the conditions necessary for the project to achieve the economics Abadi good project," he said. Masela gas project is a strategic project because currently there are no new significant gas production. Rising demand make Indonesia threatened to 1,777 MMSCFD gas imports by 2019.

IN INDONESIAN

Volume Gas Masela Disepakati

Arcandra memiliki skema pengembangan gas pipa.


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta operator Blok Masela di Laut Arafura, Inpex, melakukan Studi pre front-end engineering design (pre-FEED). Tujuannya adalah mengetahui skema terbaik supaya gas bisa segera disedot. “Kalau perlu, besok Inpex sudah bisa memulai studi,” ujar Arcandra

Pemerintah dan Inpex menyepakati produksi gas Lapangan Abadi tersebut mencapai 10,5 juta ton juta ton per tahun (metrik ton per annual/MTPA) dengan kilang darat. Namun kedua belah pihak belum menyepakati skema pengembangannya karena mengerucut pada dua opsi. Dua pilihan itulah yang perlu dikaji kelayakannya oleh kontraktor Opsi pertama, gas disedot lalu dijual dalam bentuk cair (liquid natural gas) di kilang berkapasitas 7,5 MTPA. Sisanya, 474 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau setara 3 juta MTPA, disalurkan melalui pipa atau CNG (compressed natural gas). 

Adapun opsi kedua adalah pengembangan gas pipa sebesar 150 MMSCFD (1 MTPA). Sebagian besar produksi diarahkan ke dalam bentuk LNG sebanyak 9,5 MTPA, Arcandra lebih condong memilih skema pertama. Dengan demikian, industri petrokimia lebih berpeluang untuk tumbuh. Saat ini, hanya ada satu industri penghasil polietilen dan polipropilen, bahan baku pabrik plastik, yaitu PT Chandra Asri. “Thailand punya tujuh industri petrokimia, ujarnya.

Ia mengakui sedikitnya industri penyerap juga mempengaruhi kepastian penjualan gas. Itulah masalah yang menurut Arcandra harus dipecahkan Inpex dalam studi. Jika sebagian besar gas diproduksi untuk LNG, ia khawatir hasil gas bumi Indonesia justru dinikmati oleh importir gas. Arcandra memprediksi gas sebanyak itu justru dinikmati Jepang.

Inpex juga diminta mengkaji lokasi terbaik untuk penempatan kilang. Dua tempat yang saat ini dianggap layak adalah Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Aru. Pemerintah menolak permintaan Inpex, yang mengusulkan penggantian masa produksi selama 10 tahun. Sebelumnya, Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Tunggal, mengatakan usul moratorium lahir karena gas Blok Masela sampai sekarang belum disedot. Padahal kontrak produksi sudah di teken pada 2007. Dengan target rencana pengembangan bisa diteken sebelum 2019, produksi gas baru dimulai pada
2026. 

Tenggat ini, menurut Tunggal, dianggap Inpex terlalu dekat dengan masa kedaluwarsa kontrak pada 2028. Jika moratorium disetujui, masa produksi Inpex pada 2007-2017 dianggap gagal. Masa tersebut kemudian diganti 10 tahun, sehingga kontrak Inpex diperpanjang sampai 2038. 

Arcandra mengatakan hanya bisa menyetujui penggantian masa produksi selama tujuh tahun. Dengan demikian, Inpex mendapat jaminan perpanjangan kontrak hingga 2035. Kesepakatan ini bakal dimuat melalui amendemen kontrak. Sayangnya, ia enggan menyebutkan alasan pemberian waktu tersebut.

Menteri Energi Ignasius Jonan menjanjikan kepastian hukum bagi pengembangan Masela melalui penandatanganan memorandum of understanding bersama Inpex sebelum revisi rencana pengembangan diteken. Juru bicara Inpex, Usman Slamet, mengatakan perusahaan justru sedang menunggu jawaban pemerintah soal usul pengembangan proyek ini. Surat terakhir   

Inpex kepada Kementerian Energi pada 6 Januari 2017. “Kami terus bertemu dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk membahas kondisi yang dibutuhkan agar proyek Abadi mencapai keekonomian proyek yang baik,” katanya. Proyek gas Masela merupakan proyek strategis karena saat ini tidak ada produksi gas baru yang signifikan. Permintaan yang terus naik membuat Indonesia terancam mengimpor gas hingga 1.777 MMSCFD pada 2019.

Koran Tempo, Page-13, Wednesday, Jan, 18, 2017

No comments:

Post a Comment

POP UNDER

Iklan Tengah Artikel 1

NATIVE ASYNC

Iklan Bawah Artikel