Government Open International Auctions

Mega Port Project Patimban

Contractors not necessarily a Japanese company.

The government will open an international tender (international competitive bidding / ICB) to determine the international port megaproject contractor Patimban in Subang, West Java. International auction held because of the cost of mega projects worth Rp 43 trillion, mostly budget of the foreign debt is untight loans (loans not tight). "The contractor does not have the company of lending," said Director General of Sea Transportation Ministry, Tonny Boediono.

According to Tony, the government will hold a tender contractor megaproject after Japan and Indonesia signed a loan agreement. The agreement is targeted to be done in June-July 2017. A little retreat from the original target of May 2017, "said Tonny. However, for port operators, the government appointed PT Pelindo II. Tonny explained, it requires the appointment of a Presidential Regulation as a condition for acceleration without passing Ielang. "This month will be no determination about the operator," said Tonny. Furthermore, Pelindo II will work closely with national private companies and private Japanese became Patimban designated operator through "Beauty Contest".

Director of Ports Ministry of Transportation, Mauritz Sibarani, said while the auction is opened internationally, companies participating auction will be cooperating with local partners. According Mauritz, the provision will be discussed in detail in the document of the loan agreement. "It will be a joint operation or a form of cooperation in other forms," ​​said Mauritz.

Senior representatives of the Japan International Cooperation Agency for Indonesia, Hiromichi Muraoka, said did not know where the private company interested venture with operator Pelindo II became Patimban. However, according to Muraoka, Japanese companies need to be sure of the detailed provisions in the loan agreement between Japan and Indonesia. "If it is possible many of our companies show interest, they do not know the provisions of the concession," says Muraoka.

Mid-January, the Coordinating Minister maritime Luhut Panjaitan said that one of the major Japanese companies, Mitsubishi, interested in becoming operators Patimban. Based on the information, Mitsubishi will enter into Patimban through its subsidiary, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line).

According Muraoka, today Japan is still waiting for the completion of the project's environmental permit Patimban. After that, Japan requires a formal request for a loan of Indonesia. "Otherwise, we can not conclude the loan agreement," says Muraoka.

Environmental permit is one of the most important issues that concern the Japanese in the development process Patimban. Previously, the port megaproject Cilamaya in Karawang, which will initially be financed by Japan, were canceled due to PT Pertamina protest. Cilamaya project site is considered to threaten the existence of gas pipelines Off Shore North West Java. "Must avoid such a thing," says Muraoka.

Executing tasks Subang Regent, Imas Aryumningsih, said it had published the Spatial Plan (RTRW) for Patimban district level. Documents that have long existed, when Piers Patimban which was originally built for the national level. "Now it will draw up a buffer zone RTRW for Patimban international ports," says Imas.

IN INDONESIAN

Mega Proyek Pelabuhan Patimban

Pemerintah Buka Lelang Internasional

Kontraktor tak mesti perusahaan asal Jepang.

Pemerintah akan membuka lelang internasional (international competitive bidding/ICB) untuk menentukan kontraktor megaproyek pelabuhan internasional Patimban di Subang, Jawa Barat. Lelang internasional digelar karena biaya mega proyek senilai Rp 43 triliun yang sebagian besar anggarannya dari utang luar negeri tersebut bersifat untight Loan (pinjaman tidak ketat). “Kontraktor-nya tidak harus perusahaan dari negara pemberi pinjaman,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Tonny Boediono.

Menurut Tonny, pemerintah akan membuka lelang kontraktor megaproyek setelah Jepang dan Indonesia menandatangani perjanjian pinjaman. Perjanjian itu ditargetkan terlaksana pada Juni-Juli 2017. Agak mundur dari target semula Mei 2017 ,” kata Tonny. Namun, untuk operator pelabuhan, pemerintah menunjuk PT Pelindo II. Tonny menerangkan, penunjukan itu memerlukan Peraturan Presiden sebagai syarat percepatan tanpa lewat Ielang. “Bulan ini akan ada penentuan soal operator-nya,” kata Tonny. Selanjutnya, Pelindo II akan bekerja sama dengan perusahaan swasta nasional dan swasta Jepang menjadi operator Patimban yang ditunjuk melalui "Beauty Contest".

Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan, Mauritz Sibarani, mengatakan, kendati lelang dibuka secara internasional, perusahaan-perusahaan yang ikut lelang akan menggandeng mitra lokal. Menurut Mauritz, ketentuan tersebut akan dibahas secara rinci dalam dokumen perjanjian pinjaman. “Nanti bentuknya bisa joint operation atau kerja sama dalam bentuk lain,” kata Mauritz.

Perwakilan senior Japan International Cooperation Agency untuk Indonesia, Hiromichi Muraoka, mengatakan tidak tahu perusahaan swasta mana yang tertarik berkongsi dengan Pelindo II menjadi operator Patimban. Namun, menurut Muraoka, perusahaan Jepang perlu mengetahui pasti ketentuan rinci dalam perjanjian pinjaman antara Jepang dan Indonesia. “Jika mungkin banyak perusahaan kami menunjukkan minat, mereka belum tahu ketentuan konsesinya,” kata Muraoka.

Pertengahan Januari ini, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan salah satu perusahaan besar Jepang, Mitsubishi, berminat menjadi operator Patimban. Berdasarkan informasi, Mitsubishi bakal masuk ke Patimban melalui anak usahanya, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line).

Menurut Muraoka, saat ini Jepang masih menunggu selesainya izin lingkungan proyek Patimban. Setelah itu, Jepang memerlukan permintaan resmi pinjaman dari Indonesia. “Kalau tidak, kita tidak bisa menyimpulkan perjanjian pinjaman,” ujar Muraoka.

Izin lingkungan merupakan salah satu isu terpenting yang dikhawatirkan Jepang dalam proses pembangunan Patimban. Sebelumnya, megaproyek pelabuhan Cilamaya di Karawang, yang awalnya akan dibiayai Jepang, dibatalkan lantaran PT Pertamina memprotes. Lokasi proyek Cilamaya dianggap mengancam keberadaan jaringan pipa gas Off Shore North West Java. “Harus menghindari hal seperti itu,” kata Muraoka.

Pelaksana tugas Bupati Subang, Imas Aryumningsih, mengatakan telah menerbitkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat kabupaten untuk Patimban. Dokumen itu sudah lama ada, ketika Pelabuhan Patimban yang awalnya untuk tingkat nasional dibangun. “Sekarang akan menyusun RTRW untuk kawasan penyangga pelabuhan internasional Patimban,” kata Imas.

Koran Tempo, Page-13, Tuesday, Jan, 24, 2017