Old Wells Managed proposed Village-Owned Enterprises

Contract management of oil wells in Wonocolo parents, Subdistrict Kedewean, Bojonegoro, by association ended in 2016. Therefore, management of old wells will be returned to the Minister in the Ministerial Regulation No. 1/2008 on Guidelines for Oil Mining Concessions in Old Well.

Secretary of Commission A DPRD Bojonegoro Doni Bayu Setiawan hoped the old oil wells can be managed village-owned enterprises because the legality of the law is clear and will have maximum impact on rural income.

The legal basis for the management of more obvious. In the Ministerial Regulation No. 1/2008 mentioned management of old wells is done by village-owned enterprises (enterprises) or the Village Unit Cooperatives (KUD). However, the evaluation results of Commission A, there is no income that management is optimal for village cooperatives. Whereas there should be a significant outcome that could drive rural economic turnaround.

Now the plan is still to be considered the owner of Mining Working Area (WKP) Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, "said Doni mentioning the plan submitted Commission A in the meeting along with a number of Contractor Cooperation Contract (PSC) and SKK Migas in DPRD Bojonegoro at 27 December 2016.

        While the Field Manager of Pertamina EP Cepu Asset 4, Amperianto Agus said, the contract two previous gatherings or manage the old wells are not extended. He hoped the management of old wells later did not violate the rules of the Ministerial Regulation No. 11/2008. But if the regents recommend whatever its form enterprises, Pertamina will learn it for approval SKK Migas and the Directorate General of Oil and Gas.

IN INDONESIAN

Sumur Tua Diusulkan Dikelola Badan Usaha Milik Desa

Kontrak pengelolaan minyak sumur tua di Wonocolo, Kecamatan Kedewean, Kabupaten Bojonegoro, oleh paguyuban berakhir pada 2016. Karena itu, pengelolaan sumur tua akan dikembalikan pada Peraturan Menteri pada Peraturan Menteri Nomor 1/2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi di SumurTua.
Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro Doni Bayu Setiawan berharap sumur minyak tua bisa dikelola Badan Usaha Milik Desa Sebab legalitas hukum sudah jelas dan akan berdampak maksimal terhadap pemasukan desa.

Landasan  hukum untuk pengelolaan lebih jelas. Dalam Peraturan Menteri Nomor 1/2008 disebutkan pengelolaan sumur tua dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) atau Koperasi Unit Desa (KUD). Namun, hasil evaluasi Komisi A, tidak ada pemasukan optimal selama pengelolaan dilakukan KUD desa. Padahal seharusnya ada hasil signifikan yang bisa mendorong perputaran ekonomi desa.

Sekarang rencana itu masih menjadi pertimbangan pemilik Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Pertamina EP Asset 4 Field Cepu,” kata Doni yang menyebutkan rencana itu disampaikan Komisi A dalam rapat bersama dengan sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan SKK Migas di DPRD Bojonegoro pada 27 Desember 2016.
Sementara Field Manager Pertamina EP Asset 4 Cepu, Agus Amperianto mengatakan, kontrak dua paguyuban yang sebelumnya mengelola sumur tua tidak diperpanjang. Dia berharap pengelolaan sumur tua nanti tak menyalahi aturan Peraturan Menteri Nomor 11/2008. Tapi apabila bupati merekomendasikan apa pun bentuk BUMD nya, maka Pertamina akan mempelajarinya dulu untuk persetujuan SKK Migas dan Ditjen Migas.

Koran Sindo, Page-9, Monday, Jan, 9, 2017