Many people see the state visit of Japanese Prime Minister Shinzo Abe appears logical to on Sunday (15/1) one of them to agree on the project Abadi field, Masela.
Masela dioperatori by Japanese company Inpex Masela Ltd. with a stake (65%) and Shell (35%). After the government decided the development of the Abadi field, Masela using LNG plant on land (onshore liquefied natural gas / OLNG) on March 23, 2016, the investment plans already built Inpex collapsed instantly. The plan that has been initiated during the 10 years it returned to zero as Inpex and Shel must reconstitute the plan after the government changed the refinery scheme floating into refineries onshore.
With the change in the scheme, Inpex and Shell had to recalculate the investment for the development of the oil and gas blocks including the scale of the return on investment (investment rate of return / IRR). It becomes natural because with the change of the investment scheme was changed. Masela project IRR is currently only about 9%. While Inpex and Shell hope that the investment rate reached 15%.
To achieve an IRR of 15%, Inpex and Shell propose the replacement of lost time during the 10 years (2007-2017). The grounds to prepare investment plans since 2007 with the scheme of offshore plant becoming extinct. To that end, Inpex asked for reimbursement as long as 10 years.
Oil and gas block contracts signed in 1998 will be out of contract in 2028. Meanwhile, with the change of the scheme to build a refinery, a new project is projected to produce (onstream) in 2026. Since the scheme became transformed from an offshore plant onshore refineries, government and Inpex yet to strike a deal new.
In addition to proposing the addition of 10 years, Inpex also asked onshore LNG plant capacity was increased from 7.5 million tonnes per year (million metric tonnes per annum / mtpa) to 9.5 mtpa and 150 MMSCFD gas pipeline. Inpex also proposed to the government the location of LNG development in the Tanimbar Islands, West Southeast Maluku District.
The Indonesian government proposed adding time to the Masela four years. To accommodate the Inpex proposal, the Coordinating Minister for maritime Luhut Binsar Pandjaitan and Deputy Minister Tahar Arcandra fly to Tokyo on December 19, 2016 meeting with the CEO Inpex to discuss issues about the development of the block located in Arafuru Sea, Maluku.
YET REACHED
Based on the information, the meeting has not reached an agreement between the Government of Indonesia and Inpex associated with three points (reimbursement period of 10 years, additional capacity of 9.5 mtpa, and the location of an LNG plant in Tanimbar). However, the representative of Indonesia at the meeting offered reimbursement within seven years instead of 10 years, however, the basis for the government deals up for lost time was questionable foundation.
Inpex proposes replacing 10-year contract due as compensation for time lost during 2007-2017. Is the number of seven years was obtained from the addition of four years and 10 years later halved? If the base is used as it is really not appropriate. There should be a study of why the government provide additional period of seven years instead of six years for example.
Until Abe ahead of a visit to Indonesia, the government and Inpex have not agreed related to the three points. The latest information, the government provided an additional seven-year contract Masela, refinery capacity is still 7.5 mtpa LNG and gas pipeline 475 MMSCFD.
Allocation of 475 MMSCFD gas pipeline intended for the petrochemical industry, which is planned to be built around the LNG plant. However, the doubts Inpex gas pipeline of prospective buyers because there are no parties interested in building the petrochemical industry in the region.
Meanwhile, with regard to the location of the refinery, there are some internal request from the government to be built in the Aru Islands. In fact, the distance from the location of oil and gas wells to achieve 600 km Aru Islands. Meanwhile, the location Tanimbarese only about 200 km.
Deputy Minister Arcandra Tahar admitted he had met with Inpex and the Japanese Ambassador to Indonesia Yasuaki Tanizaki. He hoped the visit Shinzo Abe opportunity can bring fresh air to the development of the Masela. Hope can be signed [RI-Japan agreement about Masela]
IN INDONESIAN
Kunjungan Perdana Menteri Jepang
Tarik Ulur Blok Masela
BAnyak kalangan berpendapat kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ke Indoesia pada Minggu (15/1) salah satunya untuk menyepakati proyek Lapangan Abadi, Blok Masela.Blok Masela dioperatori oleh perusahaan asal Jepang Inpex Masela Ltd. dengan kepemilikan saham (65%) dan Shell (35%). Setelah pemerintah memutuskan pengembangan Iapangan Abadi, Blok Masela menggunakan kilang LNG di darat (onshore Liquefied natural gas/OLNG) pada 23 Maret 2016, rencana investasi yang telah dibangun Inpex pun runtuh seketika. Rencana yang sudah dirintis selama 10 tahun itu kembali ke titik nol karena Inpex dan Shel harus menyusun kembali rencana setelah pemerintah mengubah skema kilang terapung menjadi kilang darat.
Dengan perubahan skema itu, Inpex dan Shell pun harus menghitung ulang investasi untuk pengembangan blok migas tersebut termasuk skala pengembalian investasi (investment rate of return/IRR). Hal itu menjadi wajar karena dengan perubahan skema maka investasi pun berubah. IRR proyek Masela saat ini hanya sekitar 9%. Sementara Inpex dan Shell berharap agar tingkat pengembalian investasi mencapai 15%.
Untuk mencapai IRR 15%, Inpex dan Shell mengusulkan penggantian waktu yang hilang selama 10 tahun (2007-2017). Dengan alasan penyusunan rencana investasi sejak 2007 dengan skema kilang terapung menjadi musnah. Untuk itu, Inpex meminta penggantian waktu selama 10 tahun.
Kontrak blok migas yang diteken pada 1998 itu akan habis masa kontrak pada 2028. Sementara itu, dengan perubahan skema pembangunan kilang, proyek diproyeksikan baru berproduksi (onstream) pada 2026. Sejak skema berubah dari kilang terapung menjadi kilang darat, pemerintah dan Inpex belum memperoleh kesepakatan baru.
Selain mengajukan usulan penambahan waktu 10 tahun, Inpex juga meminta kapasitas kilang LNG di darat dinaikkan dari 7,5 juta ton per tahun (million metric ton per annum/mtpa) menjadi 9,5 mtpa dan gas pipa 150 MMscfd. Inpex juga mengusulkan kepada pemerintah lokasi pembangunan kilang LNG di Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Pemerintah Indonesia mengusulkan penambahan waktu kepada Masela empat tahun. Untuk mengakomodasi usulan Inpex tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar terbang ke Tokyo pada 19 Desember 2016 bertemu dengan CEO Inpex untuk membicarakan berbagai hal soal pengembangan blok migas yang berlokasi di laut Arafuru, Maluku.
BELUM TERCAPAI
Berdasarkan informasi, dalam pertemuan tersebut belum tercapai kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Inpex terkait dengan tiga poin (penggantian waktu 10 tahun, penambahan kapasitas 9,5 mtpa, dan lokasi kilang LNG di Tanimbar). Namun, perwakilan dari Indonesia pada pertemuan itu menawarkan penggantian waktu tujuh tahun bukan 10 tahun, Namun, dasar penawaran pemerintah untuk mengganti waktu yang hilang itu dipertanyakan dasarnya.
Inpex mengusulkan penggantian kontrak 10 tahun karena sebagai kompensasi waktu yang hilang selama 2007-2017. Apakah angka tujuh tahun itu diperoleh dari penambahan empat tahun dan 10 tahun kemudian dibagi dua? Kalau dasar yang dipakai seperti itu sesungguhnya kurang tepat. Seharusnya ada kajian kenapa pemerintah memberikan tambahan waktu tujuh tahun bukan enam tahun misalnya.
Hingga jelang kunjungan Abe ke Indonesia, pemerintah dan Inpex belum sepakat terkait dengan tiga poin tersebut. Informasi terakhir, pemerintah memberikan tambahan kontrak masela tujuh tahun, kapasitas kilang LNG masih tetap 7,5 mtpa dan gas pipa 475 MMscfd.
Alokasi gas pipa 475 MMscfd bertujuan untuk industri petrokimia yang rencananya akan dibangun di sekitar kilang LNG. Namun, pihak Inpex meragukan calon pembeli gas pipa tersebut karena belum ada pihak yang tertarik membangun industri petrokimia di wilayah itu.
Sementara itu, terkait dengan lokasi kilang, ada beberapa permintaan dari internal pemerintah agar dibangun di Kepulauan Aru. Padahal, jarak dari lokasi sumur migas dengan Kepulauan Aru mencapai 600 km. Sementara itu, lokasi Tanimbar hanya sekitar 200 km.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengakui, pihaknya telah bertemu dengan Inpex dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki. Dia berharap kesempatan lawatan Shinzo Abe dapat membawa angin segar bagi pengembangan Masela. Semoga bisa ditandatangani [kesepakatan RI-Jepang soal Blok Masela]
Bisnis Indonesia, Page-30, Friday, Jan, 13 , 2016
No comments:
Post a Comment