The government officially give 100 per cent ownership of the Offshore North West Java or ONWJ to PT Pertamina. Production sharing contract signed between both parties in Jakarta, yesterday.
"We assign Pertamina manage these work areas, on condition that production may not decline and disturbed," said Minister of Energy and Mineral Resources Ignatius Jonan after signing.
ONWJ well as a work area using the first management contract for gross proceeds (gross split production sharing contract). The new scheme was set up in the Ministry of Energy No. 8 of 2016, which was signed on January 13 last Jonan.
Suctioning oil and gas in the area of work had been done since the Independent Indonesian American Company contracting with the government in 1966 ago. Management then switched to Pertamina since 2009. Because of relatively weak oil and gas fields.
Jonan agree on oil revenue to Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ subsidiary of Pertamina amounted to 57.5 percent and 62.5 percent gas section. The government only take part of oil and gas by 42.5 percent to 37.5 percent. This figure is far less than the previous contract, in which part of government to 85 percent of oil and gas as much as 65 percent.
The government promised additional revenue by 2.5 percent if oil prices reach US $ 85 per barrel. Conversely, if the price on top of that, the revenue share of 2.5 percent would be acceptable state.
Deputy Minister of Energy Arcandra Tahar said the government received the results are final, with no replacement cut operational costs (cost recovery). In the old contract, the amount of the average cost of replacement would make oil and gas portion of the government is reduced to 45 percent. "Based on studies of the contract in 10 areas of work. (portion of the countries) could be 40 percent. "
He assured split gross scheme will not harm the contractor. Instead, the contract could make the company's revenue to grow if its operations efficiently.
IN INDONESIAN
Bagian Hasil Pemerintah di Blok ONWJ Anjlok
Pemerintah secara resmi memberikan 100 persen kepemilikan Blok Offshore North West Java atau ONWJ kepada PT Pertamina. Kontrak bagi hasil ditanda-tangani kedua pihak di Jakarta, kemarin.
“Kami tugaskan Pertamina mengelola wilayah kerja ini, dengan syarat produksi tidak boleh menurun dan terganggu,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan seusai penandatanganan.
Blok ONWJ sekaligus menjadi wilayah kerja pertama yang pengelolaannya menggunakan kontrak bagi hasil kotor (gross split production sharing contract). Skema baru itu diatur dalam Peraturan Menteri Energi Nomor 8 Tahun 2016 yang diteken Jonan pada 13 Januari lalu.
Penyedotan minyak dan gas di wilayah kerja itu sudah dilakukan sejak Independent Indonesia American Company berkontrak dengan pemerintah pada 1966 silam. Pengelolaan kemudian beralih ke Pertamina sejak 2009. Karena tergolong ladang migas uzur.
Jonan menyepakati bagi hasil minyak untuk Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ anak usaha Pertamina sebesar 57,5 persen dan bagian gas sebesar 62,5 persen. Pemerintah hanya mengambil bagian minyak 42,5 persen dan gas sebesar 37,5 persen. Angka ini jauh lebih sedikit dibanding kontrak sebelumnya, di mana bagian minyak pemerintah mencapai 85 persen dan gas sebanyak 65 persen.
Pemerintah menjanjikan tambahan bagi hasil sebesar 2,5 persen jika harga minyak mencapai US$ 85 per barel. Sebaliknya, jika harga di atas itu, bagi hasil sebesar 2,5 persen bakal diterima negara.
Wakil Menteri Energi Arcandra Tahar mengatakan bagi hasil yang diterima pemerintah itu bersifat final, tanpa dipotong biaya pengganti operasional (cost recovery). Dalam kontrak lama, besaran biaya pengganti rata-rata justru membuat porsi migas pemerintah berkurang sampai 45 persen. “Berdasarkan studi dari kontrak di 10 wilayah kerja. (Bagian negara) bisa 40 persen.”
Dia meyakinkan skema gross split tidak akan merugikan kontraktor. Justru, kontrak tersebut bisa membuat pendapatan perusahaan bertambah jika kegiatan operasionalnya efisien.
Koran Tempo, Page-16, Thursday, Jan, 19, 2017
No comments:
Post a Comment