The division of duties and authorities of the director and deputy managing director of the amendments PT Pertamina rated disproportionate. Member of the House Energy Committee, Harry Poemomo, said the strategic authority in the new structure more held by the vice president. "It does not matter if the vice president. But the division of duties is too lame, "he said,
According to Harry, one of the authorities which should have held the chief executive is the decision of imported crude oil or biofuel He hears, control it instead in the hands of the vice president.
Currently, Pertamina President Director Dwi Soetjipto held. Meanwhile, Marketing Director Ahmad Bambang is now the Deputy Director. Some sources revealed, Duo did not consulted in the preparation of a new structure in the mechanism of oil imports, according to the company officials, the chief executive only be a sort of rubber stamp. The decision was taken the vice president, the director in charge of processing and marketing director.
The power scheme, Harry considered, can be bad for the company's performance. However, the DPR Energy Commission can not summon the directors or commissioners Pertamina because it is the authority of the State Enterprises Commission of the House of Representatives.
Vice-Chairman of the Commission on Enterprise, Inas Nasrullah Zubir, states have asked for clarification from Pertamina's management and the Ministry of SOEs as shareholder. But, in a meeting on Monday, the two parties do not explicitly describe the problem. Therefore, the Commission will review the SOEs Lawmakers Statutes Pertamina. "The result would be a recommendation to be submitted to the government." The change in the articles of association to increase the number of directors from seven to nine people.
In addition to the vice president, emerging mega directorships processing and petrochemical projects in the new structure. Revision signed by participants of general meeting of shareholders on October 20, 2016.
Deputy Energy, Logistics and Tourism Region Ministry of SOEs, Edwin Hidayat Abdullah, rejected the assumption about the duality of the leadership. Edwin explained, vice president serves as chief operating officer who coordinates the processing and marketing sectors. Principal deputy director remains accountable to the chief executive.
The concept of the vice president filed by the Commissioner of Pertamina Mr. Abeng in May 2015. According to Edwin, Tanri holding financial consultant Accenture to compare the structure of Pertamina with other energy companies in the world. "So, do not hurry." Tanri assured that the structure of the current directors of Pertamina ideal, given the company's business scope is complex.
Deputy Managing Director Ahmad Bambang optimistic that Pertamina structure between directorates now make performance more transparent. "No more lies. Nothing is hidden, he said. Until now, the organization led by director of the directorate megaproject previous processing, Rachmad Hardadi, still empty.
Director of the Energy Research Institute, University of Indonesia, Iwa Garniwa, criticize it. According to him, structuring its organization for the refinery project should not be protracted, "If the old way, means there is interest.
IN INDONESIAN
Pembagian Wewenang Direksi Pertamina Dinilai Tak Proporsional
Pembagian tugas serta wewenang direktur utama dan wakil direktur utama dalam perubahan Anggaran Dasar PT Pertamina dinilai tidak proporsional. Anggota Komisi Energi DPR, Harry Poemomo, mengatakan kewenangan strategis dalam struktur baru lebih banyak dipegang wakil direktur utama. “Tidak masalah jika ada wakil direktur utama. Tapi pembagian tugasnya terlalu timpang,” ujar dia,
Menurut Harry, salah satu wewenang yang mestinya dipegang direktur utama adalah keputusan impor minyak mentah ataupun bahan bakan Dia mendengar, kendali itu malah berada di tangan wakil direktur utama.
Saat ini, Direktur Utama Pertamina dijabat Dwi Soetjipto. Sedangkan Direktur Pemasaran Ahmad Bambang kini menjadi Wakil Direktur Utama. Sejumlah sumber mengungkapkan, Dwi sama sekali tidak dimintai pendapat dalam penyusunan struktur baru Dalam mekanisme impor minyak, menurut beberapa pejabat perusahaan itu, direktur utama hanya menjadi semacam tukang stempel. Keputusan di ambil wakil direktur utama, yang membawahkan direktur pengolahan dan direktur pemasaran.
Skema kekuasaan itu, Harry menilai, bisa berdampak buruk bagi kinerja perusahaan. Meski demikian, Komisi Energi DPR tidak bisa memanggil direksi ataupun komisaris Pertamina karena hal itu adalah kewenangan Komisi Badan Usaha Negara DPR.
Wakil Ketua Komisi BUMN, Inas Nasrullah Zubir, menyatakan sudah meminta klarifikasi dari manajemen Pertamina maupun Kementerian BUMN sebagai pemegang saham. Tapi, dalam rapat Senin lalu, kedua pihak tidak gamblang menjelaskan masalah tersebut. Karena itu, Komisi BUMN DPR bakal meninjau Anggaran Dasar Pertamina. “Hasilnya akan menjadi rekomendasi untuk diserahkan kepada pemerintah.” Perubahan anggaran dasar perusahaan menambah jumlah anggota direksi dari tujuh menjadi sembilan orang. Selain wakil direktur utama, muncul jabatan direktur mega proyek pengolahan dan petrokimia dalam struktur baru. Revisi diteken peserta rapat umum pemegang saham pada 20 Oktober 2016.
Deputi Bidang Energi, Logistik, dan Kawasan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, menampik anggapan soal dualisme kepemimpinan tersebut. Edwin menerangkan, wakil direktur berfungsi sebagai chief operating officer yang mengkoordinasikan sektor pengolahan dan pemasaran. Wakil direktur utama tetap bertanggung jawab kepada direktur utama.
Konsep wakil direktur utama diajukan oleh Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng pada Mei 2015. Menurut Edwin, Tanri menggandeng konsultan keuangan Accenture untuk membandingkan struktur Pertamina dengan perusahaan energi lain di dunia. “Jadi, tidak terburu-buru." Tanri meyakinkan bahwa struktur direksi Pertamina saat ini ideal, mengingat lingkup bisnis perusahaan yang kompleks.
Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang optimistis struktur Pertamina sekarang membuat kinerja antar direktorat lebih transparan.“Tidak ada lagi dusta. Tidak ada yang disembunyikan, ujarnya. Sampai sekarang, organisasi direktorat megaproyek yang dipimpin direktur pengolahan sebelumnya, Rachmad Hardadi, masih kosong.
Direktur Lembaga Pengkajian Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, mengkritik hal itu. Menurut dia, penataan organisasi untuk menangani proyek kilang tidak boleh berlarut-larut,“Kalau lama begini, berarti ada kepentingan.
Koran Tempo, Page-5, Friday, Jan, 27, 2017
No comments:
Post a Comment