Pertamina President Director of Downstream Business Control

The Ministry of State-Owned Enterprises to make sure the authority to coordinate downstream PT Pertamina is returned to the chief executive. The policy is in line with the abolition of the vice chief executive of the company's organizational structure. "Coordination downstream back to the president. Back to before, "said Deputy of Financial Services, Survey Services, and Consultant Ministry of SOEs, Gatot Trihargo.

Gatot targeting basic budget revision agreement containing the changes was completed up to 30 days ahead. The Ministry has asked the commissioners and directors of Pertamina counsel reviewing the ideal organizational structure with current conditions. They were also asked to propose a number of candidates among the main director of the Company. Under a statute Pertarnina this time, the vice president in charge of marketing directorate, directorate processing, and senior vice president of renewable energy. But the position of vice president director who appeared in October 2015 it creates dualism leadership in Pertamina.

National Energy Board Member 2009-2014 period, Mukhtasor assess noise in Pertamina shows that the Ministry of SOEs failed to create good governance of SOEs. Recruitment Pertamina commissioner also considered to have failed to put people who are truly independent and consistent. According to him, the removal of the chief executive occur precisely when the accomplishments Pertamina ride. "Dissolution Petral, as well as transformation and efficiency."

SOE Minister Rini Soemarno been dethroned Dwi Soetjipto and Ahmad Bambang last weekend, and appoint the Director of Gas and Renewable Energy Yenni Andayani became executive president director.

IN INDONESIAN

Dirut Pertamina Kendalikan Bisnis Hilir

Kementerian Badan Usaha Milik Negara memastikan wewenang mengkoordinasikan sektor hilir PT Pertamina dikembalikan ke direktur utama. Kebijakan itu seiring dengan penghapusan kursi wakil direktur utama di struktur organisasi perusahaan.  “Koordinasi sektor hilir kembali ke dirut. Kembali ke sebelumnya,” ujar Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo.

Gatot menargetkan kesepakatan revisi anggaran dasar yang memuat perubahan itu rampung maksimal 30 hari ke depan. Kementerian sudah meminta komisaris dan direksi Pertamina berembuk mengkaji struktur organisasi yang ideal dengan kondisi sekarang. Mereka pun diminta mengusulkan sejumlah nama calon direktur utama dari kalangan internal perusahaan. Berdasarkan anggaran dasar Pertarnina saat ini, wakil direktur utama membawahkan direktorat pemasaran, direktorat pengolahan, dan senior vice president energi baru terbarukan. Tapi posisi wadirut yang muncul pada Oktober 2015 itu justru menciptakan dualisme kepemimpinan di Pertamina.

Anggota Dewan Energi Nasional periode 2009-2014, Mukhtasor menilai kegaduhan di Pertamina menunjukkan bahwa Kementerian BUMN gagal menciptakan tata kelola BUMN yang baik. Rekrutmen komisaris Pertamina juga dinilai gagal menempatkan orang-orang yang benar-benar mandiri dan konsisten. Menurut dia, pencopotan direktur utama terjadi justru ketika prestasi Pertamina naik. “Pembubaran Petral, serta transformasi dan efisiensi.” 

Menteri BUMN Rini Soemarno telah mencopot Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang akhir pekan lalu, dan menunjuk Direktur Gas dan Energi Terbarukan Yenni Andayani menjadi pelaksana tugas direktur utama.

Koran Tempo, Page-16, Monday, Feb, 6, 2017