Executives in state-owned enterprises, such as PT Pertamina should be able to collaborate and not in the intervention with various interests. Viewed assets and strategic state enterprises, many are regarded very concerned and affect the management of SOEs. It was announced by Professor of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia Rhenald Kasali, Friday (3/2) in Jakarta. "Pertamina bears the burden of becoming an example of the formation of the holding company. Outside, there might be interested parties who are not happy, "said Rhenald respond to the turn of the Managing Director (CEO) of PT Pertamina Soetjipto and Vice President Director of PT Pertamina Ahmad Bambang.
In a general meeting extraordinary shareholders (EGM) in the Office of the Minister for State Owned Enterprises (SOEs), Pertamina commissioners dismiss Dwi Soetjipto and Ahmad Bambang. Furthermore, the board of commissioners appointed Yenni Andayani as Acting Managing Director of Pertamina up to 30 days ahead. Commissioners immediately nominate candidates for president to shareholders. It was also decided in the meeting of the post of Vice-President is removed.
Not suitable
Rhenald rate, there may be only outsiders who interfere with the leadership of PT Pertamina internally. He considered, Soetjipto as a president who comes from outside Pertamina, Pertamina is to maintain and easy to follow
Cadence others. On the other hand, Ahmad Bambang as vice president come from internal Pertamina. "Maybe this is the beginning of a mismatch," he said.
Separately, Minister of BUMN Rini Soemarno admit, previously Pertamina commissioners proposed the post of Vice-president so that the president of the business to concentrate on upstream and Mega Project, while the vice president concentrates on the downstream business. "But, in fact the situation becomes unstable. In fact, what is produced by Pertamina can not be separated from teamwork. If the team is not running, we worry later good results already in 2016 can not be good in 2017 "said Rini. Moreover, in 2017 many large projects that start running.
In the Presidential Palace Complex, Rini said the dismissal of the two had after careful consideration. "Basically the problem of leadership. This assessment on the proposed board of directors with consideration of the responsibility Pertamina in 2017 is huge, "said Rini. Because of the magnitude of the responsibility, Pertamina is required to have a solid team. However, teamwork was not as expected. In fact, the heavier the target can be achieved if there is cooperation. Departing from it, the board not only change the position of president and vice president of Pertamina, but also add to the position of directors
Meanwhile, Commissioner of PT Pertamina Mr. Abeng said the EGM is set, the nomenclature of the post of vice president is eliminated. He admitted, with the post of president and vice president, many things that should be done more quickly and synergize it slow. "Maybe there are 20 strategic force that should have been replaced or filled, but not filled and replaced," said Tanri. Substitution President Director of PT Pertagas too late to be replaced. From handling the projects, he said, quick decision-making process is not running.
IN INDONESIAN
BUMN Harus Bebas Pengaruh Kepentingan
Eksekutif dibadan usaha milik negara, seperti PT Pertamina seharusnya mampu berkolaborasi dan tidak di intervensi dengan berbagai kepentingan. Melihat aset-aset BUMN yang besar dan strategis, banyak pihak dinilai sangat berkepentingan dan memengaruhi manajemen BUMN. Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali, Jumat (3/2) di Jakarta. ”Pertamina menyandang beban besar untuk menjadi contoh pembentukan perusahaan induk. Di luar, mungkin ada pihak berkepentingan yang tidak senang,” kata Rhenald menanggapi pergantian Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama PT Pertamina Ahmad Bambang.
Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Kantor Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dewan komisaris Pertamina memberhentikan Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang. Selanjutnya, dewan komisaris menunjuk Yenni Andayani sebagai Pelaksana Tugas Dirut Pertamina hingga 30 hari ke depan. Dewan komisaris segera mengajukan calon dirut kepada pemegang saham. Dalam rapat itu juga diputuskan jabatan Wakil Dirut dihapus.
Tidak Cocok
Rhenald menilai, mungkin ada saja pihak dari luar yang mengganggu kepemimpinan PT Pertamina secara internal. Ia menilai, Dwi Soetjipto sebagai dirut yang berasal dari luar Pertamina sangat menjaga Pertamina dan tidak mudah mengikuti
irama orang lain. Di sisi lain, Ahmad Bambang sebagai Wakil dirut berasal dari internal Pertamina. ”Mungkin ini awal ketidakcocokan,” katanya.
Secara terpisah, Menteri BUMN Rini Soemarno mengakui, sebelumnya dewan komisaris Pertamina mengusulkan adanya jabatan Wakil dirut sehingga dirut dapat lebih berkonsentrasi pada bisnis hulu dan Mega Proyek, sementara Wakil dirut berkonsentrasi pada bisnis hilir. ”Tapi, malah situasi menjadi tidak stabil. Padahal, apa yang dihasilkan Pertamina tidak lepas dari kerja tim. Kalau tim tidak berjalan, kita khawatir nanti hasil yang sudah bagus pada 2016 bisa tidak bagus pada 2017” tutur Rini. Apalagi, pada 2017 banyak proyek besar yang mulai berjalan.
Di Kompleks Istana Presiden, Rini mengatakan, pemberhentian keduanya sudah melalui pertimbangan matang. ”Pada dasarnya masalah kepemimpinan. Penilaian ini atas usulan dewan komisaris dengan pertimbangan tanggung jawab Pertamina pada 2017 sangat besar,” kata Rini. Karena besarnya tanggung jawab, Pertamina dituntut memiliki tim solid. Namun, kerja sama tim itu tidak seperti yang diharapkan. Padahal, target yang lebih berat itu dapat tercapai jika ada kerja sama. Berangkat dari hal itu, dewan komisaris tidak hanya mengganti posisi dirut dan Wakil dirut Pertamina, tetapi juga menambah posisi direksi
Sementara itu, Komisaris Utama PT Pertamina Tanri Abeng mengungkapkan, dalam RUPSLB ditetapkan, nomenklatur jabatan wakil dirut dihilangkan. Ia mengakui, dengan jabatan dirut dan wakil dirut, banyak hal yang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan saling bersinergi justru berjalan lambat. ”Barangkali ada 20 tenaga strategis yang semestinya sudah diganti atau di isi, tetapi tidak terisi dan diganti,” kata Tanri. Pergantian Direktur Utama PT Pertagas pun terlambat diganti. Dari penanganan proyek-proyek, ia menilai, proses pengambilan keputusan yang cepat tidak berjalan.
Kompas, Page-1, Saturday, Feb, 4, 2017
No comments:
Post a Comment