The formation of state-owned holding oil and gas sector is still awaiting discussion between the Parliament and the government related to the revision of Law No. 22/2001 on Oil and Gas.
Vice Chairman of Commission VII Satya W. Yudha said that although the discussion was delayed today agreed the establishment of a special business entity. Special business entity. it became an arm of the government will sign a cooperation contract with the investors in the upstream sector.
Issues relating to the establishment of state-owned holding oil and gas sector, namely PT Pertamina and PT PGN Tbk., He mentioned no question at this time. According to Satya, the Parliament and the government will have the opportunity to communicate that advice from the government can be accommodated in the revised Law on Oil and Gas. "Just wait so immediately, so that there is no synchronization between the government and parliament," he said.
IN INDONESIAN
Holding BUMN Tunggu Pembahasan
Pembentukan holding BUMN sektor migas masih menunggu pembahasan antara DPR dan pemerintah terkait dengan revisi Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Wakil Ketua Komisi VII Satya W. Yudha mengatakan, kendati pembahasan sempat molor saat ini telah disepakati pembentukan badan usaha khusus. Badan usaha khusus . itu menjadi perpanjangan tangan pemerintah yang akan meneken kontrak kerja sama dengan investor di sektor hulu.
Terkait dengan rencana pembentukan holding BUMN sektor migas, yakni PT Pertamina dengan PT PGN Tbk., dia menyebut tidak perlu dipertanyakan saat ini. Menurut Satya, DPR dan pemerintah akan memiliki kesempatan untuk melakukan komunikasi agar saran dari pemerintah bisa diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Migas. "Tunggu saja supaya segera dilakukan agar ada sinkronisasi antara pemerintah dan DPR," ujarnya.
Bisnis Indonesia, Page-30, Monday, Feb, 20, 2017
No comments:
Post a Comment