Outcome of negotiations on compensation by the Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) to citizens Rahayu Village, District Soko, Tuban for 5 hours in the pavilion local districts did not find a solution, Wednesday (1/3). The meeting in follow SKK Migas Jabanusa, Pimpian Forum Tuban regency, Forum Pimpian Kecamtan and along with residents in the pavilion Rahayu Village District of Soko. The discussion still surrounds the issue of compensation since 2016 ago.
In mediation, the village head Rahayu, Sukisno said during kesepekatan since 2009 and, between the villages with no cancellation beIum company. During that time, the law still applies. That is, JOB PPEJ still be obliged to pay compensation to citizens.
He added, referring to the initial agreement compensation Since January 2016, JOB PPEJ must still pay to the affected residents. Because the results of research conducted by a team independent of Instirut Technology Surabaya (ITS) still makes people not trust. Although in the study results are below the threshold.
"JOB PPEJ will provide ex-gratia only two months, but we reject, and we ask kompesasi," he said. After mediation floating and not achieved a solution It takes almost 5 hours there is no meeting point of the two sides. Finally, make the village lower the tension compensation claims. "We have sent a request for compensation, to be paid seven months from January to July 2016," said Sukisno.
Answer the questions that citizens Rahayu said the head of SKK Migas jabanusa, Ali Masyhar said, it will make a payment of compensation, but matters of state assets should be used as a basis for accountability footing.
In response to the residents asked 7 months JOB PPEJ will ration the compensation to be 3 months. However, the answer seems to ignite the atmosphere becomes hot face rejection residents who attend hotter. Because the residents refused so the JOB PPEJ raised the ex-gratia to about 4 months, from January to April 2016. "If approved, two weeks after the administration finished, compensation can be liquid, he said.
However, the offer was not responded to by the people who attended that makes time that afternoon at 16.30 pm and still be a problem that complicated to 2 sides. Until finally, the Vice Regent of Tuban, Noor Nahar Hussein took mediation as moderator and facilitator of local residents. He tried to negotiate compensation from 7 months to 4 months.
"We'll give you a week from now, we lock compensation 4 months. The Company (SKK Migas Jabanusa) filed a compensation of 6 months, which is half a year old, was brought to Jakarta," said the Vice Regent of Tuban.
Although the vice-regent request an increase, but the SKK Migas Jabanusa not dare affirm request of citizens. Because, the assumption that demand will not necessarily produce results if taken to Jakarta.
IN INDONESIAN
Perundingan Kompensasi JOB PPEJ Berjalan Susah
Hasil perundingan tentang kompensasi oleh Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) kepada warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban selama 5 jam di pendopo kecamatan setempat tidak menemukan solusi, Rabu (1/3). Pertemuan di ikuti SKK Migas Jabanusa, Forum Pimpian Daerah Kabupaten Tuban, Forum Pimpian Kecamtan dan beserta bersama warga Desa Rahayu di pendopo Kecamatan Soko. Adapun pembahasan masih seputar persoalan kompensasi sejak 2016 lalu.
Dalam mediasi itu, Kepala Desa Rahayu, Sukisno mengatakan, selama kesepekatan sejak 2009 lalu, antara pihak desa dengan perusahaan beIum ada pembatalan. Selama itu pula peraturan tersebut masih berlaku. Artinya, JOB PPEJ tetap berkewajiban membayar kompensasi kepada warga.
Ia menambahkan, merujuk perjanjian awal kompensasi Sejak januari 2016, JOB PPEJ harus tetap membayar kepada warga terdampak. Pasalnya, hasil penelitian yang dilakukan tim Independen dari Instirut Teknologi Surabaya (ITS) tetap membuat warga tidak percaya. Meski dalam penelitian tersebut hasilnya dibawah ambang batas.
"JOB PPEJ akan memberi tali asih hanya dua bulan, tapi kami tolak, dan kami minta kompesasi saja," ujarnya. Setelah mediasi mengambang dan tidak dicapai solusi kurang lebih memakan waktu hampir 5 jam tidak ada titik temu dari kedua belah pihak. Akhirnya, membuat pihak desa menurunkan tensi tuntutan kompensasi. "Kami turunkan permintaan kompensasi, bisa dibayarkan 7 bulan terhitung Januari hingga Juli 2016," kata Sukisno.
Menjawab soal yang dikatakan warga Rahayu itu, Kepala SKK Migas jabanusa, Ali Masyhar mengatakan, tetap akan melakukan pembayaran kompensasi, tapi hal yang menyangkut aset negara harus menggunakan dasar sebagai pijakan pertanggung jawaban.
Untuk menanggapi warga meminta 7 bulan pihak JOB PPEJ akan menjatah kompensasi menjadi 3 bulan. Namun, jawaban itu memantik suasana menjadi panas nampak raut wajah penolakan warga yang hadir makin memanas. Karena warga menolak sehingga pihak JOB PPEJ menaikkan tali asih menjadi 4 bulan, mulai Januari hingga April 2016. "Jika disetujui, 2 minggu setelah administrasi kelar, kompensasi bisa cair, tandasnya.
Tetapi, tawaran itu tidak direspons oleh warga yang hadir yang membuat waktu semakin sore pukul 16.30 WIB dan masih terjadi masalah yang rumit dari ke 2 belah pihak. Sampai akhirnya, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengambil mediasi sebagai moderator dan fasilitator warga setempat. Ia mencoba menegosiasikan kompensasi dari 7 bulan menjadi 4 bulan.
"Kita beri waktu seminggu dari sekarang, kompensasi 4 bulan kita kunci. Perusahaan (SKK Migas Jabanusa) mengajukan kompensasi 6 bulan, yang setengah dari satu tahun, di bawa ke Jakarta,"kata Wakil Bupati Tuban.
Meskipun wakil bupati meminta menaikkan, tapi pihak SKK Migas Jabanusa tidak berani mengiyakan permintaan warga. Karena, asumsinya permintaan tersebut belum tentu akan membuahkan hasil jika dibawa ke Jakarta.
Harian Bangsa, Page-4, Thursday, March, 2, 2017
No comments:
Post a Comment