The government is trying to improve a number of rules in the upstream sector of the oil and gas related work areas little interest in the auction of oil and gas. The improvements are expected to encourage the return of upstream investment in the sector.
Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said, one of the rules are being repaired is Government Regulation (PP) No. 35 of 2004 on Upstream Oil and Gas. In addition, some of the rules at the ministerial level that supports the stimulation of upstream oil and gas investment will also be published.
"We will improve policies, one of which the Government Regulation No. 35/2004. Then, a new ministerial decree which will also be published, which is about setting up the required fee, ready fix a number of rules to increase production before the contract expires, "said Arcandra.
At the auction work areas of non-conventional oil and gas in 2016, of the three areas of work offered, none are in the interest of investors. The working area is the third Regional Coal Methane Gas (GMB) Batu Ampar in East Kalimantan as well as the King and GMB GMB Bunga Mas in South Sumatra.
Separately, Executive Director of the Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong said investors desperately need the ease of investing in the upstream oil and gas sector in Indonesia is sluggish. Policies that burden for investors can lose the interest of investors to do business. "Any policy issued should have gone through exhaustive studies and are not issued in a hurry," said Marjolijn.
At the beginning of this year, the government issued Decree No. 8/2017 about EMR Sharing Contract Gross Split. This concept is the concept of profit sharing based on gross production. However, a number of people called this concept remains to be seen, whether it is better than the results of the component model for cost recovery or operating costs that can be replaced.
Sealing
Meanwhile, responding to sealing his office as Vice President Commissioner of PT Pertamina Arcandra declined to comment. He claimed to know nothing about the sealing. According to him, not only his office sealed. However, workspaces other commissioners participated sealed.
"I just returned from iran. I do not know about that, "he said.
On Wednesday (1/3), the Federation of Workers Trade Unions Unity (FSPBB) sealing the workspace commissioners at Pertamina's headquarters in Jalan Medan Merdeka Timur, Central Jakarta. Circulating information, sealing it related to the removal of directors of Pertamina.
Additional information, FSPBB referred to disagree with foreign capital participation in the development program Pertamina refinery in Cilacap, Central Java. In this program, Pertamina took Saudi Aramco, Saudi Arabia's oil and gas company. As of Friday, at 20:00, the president did not respond to questions FSPBB Noviandri Compass, either via text message or phone.
IN INDONESIAN
Pemerintah Siap Memperbaiki Sejumlah Aturan
Pemerintah berupaya memperbaiki sejumlah aturan di sektor hulu minyak dan gas bumi terkait sedikit peminat lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi. Perbaikan tersebut diharapkan dapat menggairahkan kembali investasi hulu di sektor tersebut.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, salah satu peraturan yang sedang diperbaiki adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, beberapa peraturan di tingkat menteri yang mendukung bergairahnya investasi hulu migas juga akan diterbitkan.
”Kami akan memperbaiki sejumlah kebijakan, salah satunya Peraturan Pemerintah No 35/2004. Lalu, peraturan menteri yang baru juga akan diterbitkan, yaitu tentang pengaturan biaya yang diperlukan, siap memperbaiki sejumlah aturan untuk meningkatkan produksi sebelum kontrak berakhir,” kata Arcandra.
Pada lelang Wilayah kerja migas non-konvensional pada 2016, dari tiga wilayah kerja yang ditawarkan, tidak satu pun yang di minati investor. Ketiga Wilayah kerja tersebut adalah Wilayah Gas Metan Batubara (GMB) Batu Ampar di Kalimantan Timur serta GMB Raja dan GMB Bunga Mas di Sumatera Selatan.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA) Marjolijn Wajong mengatakan, investor sangat membutuhkan kemudahan berinvestasi di tengah sektor hulu migas di Indonesia yang lesu. Kebijakan-kebijakan yang memberatkan investor bisa menurunkan minat para investor tersebut untuk berbisnis. ”Setiap kebijakan yang diterbitkan sebaiknya telah melalui kajian yang lengkap dan tidak dikeluarkan dengan tergesa-gesa,” kata Marjolijn.
Pada awal tahun ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Konsep ini adalah konsep bagi hasil berdasar produksi bruto. Namun, sejumlah kalangan menyebut konsep ini masih perlu dibuktikan, apakah lebih baik dibandingkan dengan model bagi hasil dengan komponen cost recovery atau biaya operasi yang dapat digantikan.
Penyegelan
Sementara itu, merespons penyegelan ruang kerjanya selaku Wakil Komisaris Utama PT Pertamina Arcandra menolak berkomentar. Ia mengaku tak tahu-menahu soal penyegelan tersebut. Menurut dia, tidak hanya ruang kerjanya yang disegel. Namun, ruang kerja komisaris yang lain turut disegel.
”Saya baru pulang dari iran. Saya tidak tahu soal itu," katanya.
Pada Rabu (1/3), Federasi Serikat Pekerja Pekerja Bersatu (FSPBB) menyegel ruang kerja komisaris di kantor pusat Pertamina di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Beredar informasi, penyegelan itu terkait pencopotan direksi Pertamina.
Informasi lain, FSPBB disebut tidak setuju dengan penyertaan modal asing dalam program pengembangan kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam program ini, Pertamina menggandeng Saudi Aramco, perusahaan migas Arab Saudi. Hingga Jumat, pukul 20.00, Presiden FSPBB Noviandri tidak merespons pertanyaan Kompas, baik melalui pesan singkat maupun telepon.
Kompas, Page-20, Saturday, March, 4, 2017
No comments:
Post a Comment