KPK Guard megaproject Pertamina

Pertamina president director Elia Massa Manik also asked the Commission to escort the fuel policy of one price in order to run on time and are not abused.

     PT Pertamina holding the Corruption Eradication Commission (KPK) in relation to a number of major project development plans that require a budget of up to US $ 30 billion to $ 40 billion. This was done in order that Pertamina mega project goes according to plan and to avoid abuse of authority and corruption.

"So, we will live in mega project that we will be a lot of consultation with a team from the Commission, as we face many obstacles because such projects require sizeable resources. So, starting from the system, ranging from procurement, "said Recruited PT Pertamina Elia Massa Manik after meeting with leaders of KPK KPK building, Jakarta.

Elijah admitted it discussed at a meeting with the leadership of the Commission as a form of consultation about the new work plan which served as Managing Director of Pertamina. The meeting also aims to ensure measures can work in accordance with the rules and prevent abuse of authority.

"Moreover, we currently have a number of projects with large-scale projects such as the construction of new refineries were not playing games, namely up to US $ 30 billion to US $ 40 billion in the next five years," he added. A number of mega-projects include capacity building Pertamina refinery or refinery development master plan (RDMP) in Cilacap, Balikpapan, Balongan, and Dumai. Each project is estimated to cost US $ 4 billion to US $ 5 billion. Two plans new refinery in Tuban and Bontang each would cost up to US $ 12 billion-US $ 14 billion.

Elijah continued, the Commission also asked to oversee a number of policies. One of them is the price of fuel policy that requires input and oversight to run on time, and prevent irregularities. "Of course, in carrying the program as it should be with good project management and ontime. If we're late, losses could be huge. "

Finally, Elijah asked the Commission escort transparency on all fronts Pertamina. "With transparency, I hope to form a solidity that makes strong teamwork so it does not appear again suspicion."

Often hampered

KPK chairman Agus Rahardjo welcomed the new Pertamina chief visits. It shows good Elia committed to establishing good governance, transparency-building, as well as encouraging the prevention of corruption. "Our promise at the Commission along well intentioned, the goal for many people, it will be our guard," he said.

Agus also promised the Commission would help Pertamina to create professional performance. Admittedly, a number of institutions that have large projects are often hampered by bureaucracy and lack of transparency. "So, it may be worth remembering that the Commission related tasks. One of them, in addition to enforcement, as well as prevention.

If there is a mega project with great value, it's often bureaucratic obstacles, such as the regents if the governor does not want to be called, but if dipangil Commission, regents want to come, "he said.

That is why the Commission will help facilitate the flow of bureaucracy in Pertamina. "We help expedite the process, affairs, and maintain integrity. Hopefully, this assistance can accelerate Pertamina in pushing this nation so prosperous faster.

IN INDONESIAN

KPK Kawal MegaProyek Pertamina

Dirut Pertamina Elia Massa Manik juga meminta KPK mengawal kebijakan BBM satu harga agar berjalan tepat waktu dan tidak disalahgunakan. 

     PT Pertamina menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan sejumlah rencana pembangunan proyek besar yang membutuhkan anggaran hingga US$30 miliar-US$ 40 miliar. Hal itu dilakukan agar megaproyek Pertamina berjalan sesuai dengan rencana dan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan korupsi.

“Jadi, nanti kita dalam menjalani megaproyek itu kita akan banyak berkonsultasi dengan tim dari KPK, saat kita menghadapi banyak hambatan karena proyek seperti itu memerlukan resources yang cukup besar. Jadi, mulai dari sistem, mulai dari pengadaan,” kata Direkrut Utama PT Pertamina Elia Massa Manik seusai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta.

Elia mengakui hal itu dibicarakan pada pertemuan dengan pimpinan KPK sebagai bentuk konsultasi seputar rencana kerjanya yang baru menjabat Dirut Pertamina. Pertemuan juga bertujuan memastikan langkah kerjanya bisa sesuai dengan aturan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

“Apalagi kami saat ini ada sejumlah proyek dengan skala project besar seperti proyek pembangunan kilang yang tidak main-main, yaitu hingga US$30 miliar-US$40 miliar pada lima tahun ke depan,” tambahnya. Sejumlah megaproyek Pertamina antara lain peningkatan kapasitas kilang atau refinery development master plan (RDMP) di Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai. Setiap proyek diperkirakan membutuhkan dana US$4 miliar-US$5 miliar. Dua rencana kilang baru di Tuban dan Bontang masing-masing butuh biaya hingga US$ 12 miliar-US$ 14 miliar.

Elia melanjutkan, KPK juga diminta mengawal sejumlah kebijakan. Salah satunya kebijakan BBM satu harga yang membutuhkan masukan dan pengawasan agar berjalan tepat waktu serta mencegah penyimpangan. “Tentunya dalam mengusung program seperti itu harus dengan project management yang baik dan ontime. Kalau kita terlambat, kerugiannya bisa besar.”

Terakhir, Elia meminta KPK mengawal transparansi di semua lini Pertamina. “Dengan transparansi, saya harap bisa membentuk soliditas yang membuat teamwork kuat sehingga tidak muncul lagi kecurigaan.”

Kerap terhambat

Ketua KPK Agus Rahardjo menyambut baik kunjungan Dirut Pertamina yang baru. Itu menunjukkan Elia memiliki komitmen yang baik untuk menciptakan good governance, membangun transparansi, serta mendorong pencegahan korupsi. “Janji kami di KPK sepanjang tujuannya baik, tujuannya untuk rakyat banyak, itu akan kami kawal,” katanya.

Agus pun berjanji KPK akan membantu Pertamina untuk menciptakan kinerja profesional. Diakuinya, sejumlah lembaga yang memiliki proyek besar memang sering terhambat oleh faktor birokrasi yang berbelit dan tidak transparan. “jadi, mungkin perlu diingat terkait tugas KPK itu. Salah satunya, selain penindakan, juga pencegahan.

Kalau ada megaproyek dengan nilainya besar, sering ada hambatan birokrasi, seperti bupati kalau dipanggil gubernur tidak mau, tapi kalau dipangil KPK, bupati mau datang,” katanya. 

Itu sebabnya, KPK akan membantu memperlancar alur birokrasi di Pertamina. “Kami bantu memperlancar proses, urusan, dan menegakkan integritas. Semoga pendampingan ini bisa mempercepat akselerasi Pertamina dalam mendorong bangsa ini jadi sejahtera lebih cepat.

 Media Indonesia, Page-18, Tuesday, March, 21, 2017