The government requested the production of the Mahakam block in East Kalimantan Kutai can be maintained during the transition from Total E & P Indonesie to Pertamina Hulu Mahakam on January 1, 2018.
"I'm still maintained production maintained its production capacity in order to remain good although many facilities are getting old. Later the government will make the regulation immediately so that production capacity does not go down," said Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) lgnasius Jonan
He also asked the Mahakam Block Shares deals can reach a maximum of 39% to the existing contractor. Pertamina can carry out production operations together with the existing contractor Total E & P Indonesie and lnpex Corporation in the Mahakam block. The tender offer 39% greater than the previous 30%.
In addition, Jonan also asked the Pertamina Hulu Mahakam offers 10% the right to manage the Mahakam block to local governments. Conditions participating interest (rights management) 10% This is a form of partiality central government to the oil-producing region.
It is also part of the implementation of EMR Ministerial Regulation No. 37/2016 about offering a 10% participating interest in the oil and gas working areas. This rule was signed on November 25, 2016. If this scenario well, meaning that Pertamina will have a 51% management rights Mahakam block. While total joint lnpex as much as 39%, and 10% owned by local governments.
"I've been told by Total, please talk with Pertamina and SKK Migas, Pertamina could offer share down 39% maximum share, it may be, because 10% of its shares to local governments. Shares Pertamina to be the majority, while the clerks, I guess not replaced, "he said.
In addition to continually strive to maintain and even increase oil production. Jonan asking Local Government should be involved in oil and gas production costs strive for a more effective and efficient. "Oil and gas industry can not decide the selling price of goods such as gas or crude oil because it is based on the market. We encourage the use of more precise technology and reduce costs of unnecessary," said Jonan.
In addition, he also asked SKK Migas can help the approval process can be faster not have to wait up to two years. It encourages SKK Migas can work with local authorities to speed up the permit process.
"If there is a document that inefficient local government, then we know the love of his local government, a government regulation on the PI 10% of its local governments should help because local governments get 10%," he said.
The government also seeks to provide easiness or fiscal incentives that are willing to carry out exploration activities in oil prices average $ 50 per barrel. "Improving this exploration is important but risky. Sometimes when he is conducting exploration, drilling get a dry hole, lost money US $ 50-100 million and so it was a risk, so we own it tries how fiscal incentives can help, "he said. "
Similar SKK Migas Head Sunaryadi Amien said local governments should help the efficiency of upstream oil and gas industry. "Because if the process of rapid exploration, discovery faster, faster production, local governments get the money too fast," said Amien.
IN INDONESIAN
Tingkat Produksi Harus Dijaga
Pemerintah meminta produksi Blok Mahakam di Kutai Kalimantan Timur dapat dijaga selama masa transisi dari Total E&P Indonesie ke Pertamina Hulu Mahakam pada 1 Januari 2018.
"Saya minta produksi tetap dijaga dipertahankan kapasitas produksinya agar tetap baik walaupun banyak fasilitas yang sudah mulai tua. Nanti pemerintah akan membuat peraturan segera supaya kapasitas produksinya tidak turun," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lgnasius Jonan
Dia juga meminta penawaran Saham Blok Mahakam dapat mencapai maksimal 39% kepada kontraktor existing. Pertamina bisa melaksanakan kegiatan operasi produksi bersama-sama dengan kontraktor existing yakni Total E&P Indonesie dan lnpex Corporation di Blok Mahakam. Penawaran saham 39% lebih besar dari sebelumnya yakni sebesar 30%.
Di samping itu, Jonan juga meminta kepada Pertamina Hulu Mahakam menawarkan 10% hak kelola Blok Mahakam kepada pemerintah daerah. Ketentuan participating interest (hak kelola) 10% ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pusat kepada daerah penghasil migas.
Hal tersebut juga bagian dari penerapan Peraturan Menteri ESDM No 37/ 2016 tentang penawaran participating interest 10% pada wilayah kerja migas. Aturan ini ditandatangani pada 25 November 2016. Jika skenario ini lancar, artinya Pertamina akan memiliki 51% hak kelola Blok Mahakam. Sedangkan Total bersama lnpex sebanyak 39%, dan 10% dimiliki pemerintah daerah.
"Saya sudah bilang dengan Total, silakan bicara dengan Pertamina dan SKK Migas. Pertamina bisa menawarkan share down 39% saham maksimum, itu boleh, karena 10% sahamnya ke pemerintah daerah. Saham Pertamina harus mayoritas, sementara para pegawai, saya kira tidak diganti," katanya.
Selain terus berupaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan produksi migas. Jonan meminta Pemerintah Daerah harus dilibatkan dalam mengupayakan agar biaya produksi migas lebih efektif dan efisien. "Industri migas tidak bisa menentukan sendiri harga jual barang seperti gas ataupun crude oil karena berdasarkan pasar. Kami mendorong penggunaan teknologi lebih tepat dan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu," kata Jonan.
Selain itu, dia juga meminta SKK Migas dapat membantu proses izin dapat lebih cepat tidak perlu menunggu sampai dua tahun. Pihaknya mendorong SKK Migas dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan mempercepat proses izin.
"Kalau ada dokumen pemerintah daerah yang tidak efisien, maka kami kasih tahu pemerintah daerah-nya. Peraturan Pemerintah tentang PI 10% itu pemerintah daerah-nya harus membantu karena pemerintah daerah mendapatkan 10%," kata dia.
Pemerintah juga berupaya memberikan kemudahan-kemudahan atau insentif fiskal agar bersedia melakukan kegiatan eksplorasi di saat harga minyak rata-rata US$ 50 per barel. ”Meningkatkan eksplorasi ini penting sekali tapi mengandung risiko. Kadang kalau dia melakukan eksplorasi, pengeboran mendapatkan dry hole, kehilangan uang US$ 50-100 juta dan sebagainya itu risiko, makanya kami sendiri itu mencoba bagaimana insentif fiskal itu bisa membantu,” ujarnya. ”
Senada Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan pemerintah daerah harus membantu efisiensi industri hulu migas. ”Karena kalau proses eksplorasinya cepat, discovery cepat, produksi cepat, pemerintah daerah dapat uangnya juga cepat,” kata Amien.
Koran Sindo, Page-8, Monday, March, 13, 2017
No comments:
Post a Comment