Scheme of the oil and gas based on the gross production in six blocks evaluated. Six oil and gas blocks out of contract in 2018 that the government handed over to PT Pertamina Hulu Energi, a subsidiary of PT Pertamina to manage.
All six blocks the custody of the Pertamina Hulu Energi is Block South East Sumatra, East Kalimantan Block, Central Block in East Kalimantan, North Sumatra Block Offshore, Ogan Ogan JOB Block in South Sumatra, and Block JOB Tuban in East Java.
"Against all the six blocks were submitted to our management, we were given time to evaluate related gross split, (oil and gas revenue sharing based on gross production). Then we will submit the proposal contains advice to the government related to the implementation of gross split against all six blocks, "said President Director of Pertamina Hulu Energi Mount Sardjono Hadi in Jakarta, Wednesday (15/3).
According to Mount, in essence, it does not mind a split gross scheme applied throughout the economic value of the project are met and remain attractive in terms of investment. If based on the evaluation of the scheme compared to the concept of gross revenue share split with a component of cost recovery (recoverable operating costs) there are still shortcomings, it would apply for an additional incentive to the government.
"Before the first half of this year has been the evaluation results should we submit to the government," said Gunung.
The government has issued Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 8 of 2017 concerning the Production Sharing Contract Gross Split. This concept applies to new oil and gas contracts and contracts that have been terminated. As for the oil and gas contract extension result, contractors have two options, using the gross split or cost recovery.
Renewable energy
Chamber of Commerce and Industry (Kadin) Indonesia supports the government's efforts to reduce dependence on fossil fuels. Moreover, the potential for the development of new and renewable energy in Indonesia is great. However, Kadin rate, there are various issues that complicate the development of new and renewable energy in Indonesia.
"In addition to financial problems, there are a variety of other challenges," said Chairman of the Indonesian Chamber of the Standing Committee for Environment and Waste Management Donny Yoesgiantoro event and Biogas, Waste to Energy Indonesia Forum 2017 in Jakarta, Wednesday.
Other key issues include difficulty providing and preparing the land, the licensing process, and the overlap region. Director-General of New and Renewable Energy and Energy Conservation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Rida Mulyana said the government is committed to develop and take advantage of new and renewable energy.
IN INDONESIAN
Bagi Hasil di Enam Blok Migas Dievaluasi
Skema bagi hasil minyak dan gas berdasarkan produksi bruto di enam blok dievaluasi. Enam blok migas yang habis masa kontraknya pada 2018 itu diserahkan pemerintah kepada PT Pertamina Hulu Energi, anak usaha PT Pertamina untuk dikelola.
Ke-enam blok yang pengelolaannya diserahkan kepada Pertamina Hulu Energi itu adalah Blok South East Sumatera, Blok East Kalimantan, Blok Tengah di Kalimantan Timur, Blok North Sumatera Offshore, Blok Ogan Komering JOB di Sumatera Selatan, dan Blok Tuban JOB di Jawa Timur.
”Terhadap ke-enam blok yang diserahkan kepada kami pengelolaannya itu, kami diberi waktu mengevaluasi terkait gross split, (pembagian hasil minyak dan gas berdasarkan produksi bruto). Lalu kami akan mengajukan proposal berisi masukan kepada pemerintah terkait pemberlakuan gross split terhadap ke-enam blok itu,” ujar Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi di Jakarta, Rabu (15/3).
Menurut Gunung, pada intinya pihaknya tidak keberatan skema gross split diberlakukan sepanjang nilai keekonomian proyek terpenuhi dan tetap menarik dari sisi investasi. Apabila berdasarkan evaluasi skema gross split dibandingkan konsep bagi hasil dengan komponen cost recovery (biaya operasi yang bisa dipulihkan) masih ada kekurangan, pihaknya akan mengajukan penambahan insentif kepada pemerintah.
”Sebelum semester I tahun ini hasil evaluasi sudah harus kami serahkan kepada pemerintah,” kata Gunung.
Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Konsep ini berlaku bagi kontrak migas baru dan kontrak yang sudah diterminasi. Adapun untuk kontrak migas hasil perpanjangan, kontraktor mempunyai dua pilihan, menggunakan gross split atau cost recovery.
Energi terbarukan
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Apalagi, potensi pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia besar. Namun, Kadin menilai, ada berbagai masalah yang menyulitkan pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia.
”Selain masalah finansial, ada berbagai tantangan lain,” kata Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Donny Yoesgiantoro dalam acara Biogas and, Waste to Energy Indonesia Forum 2017 di Jakarta, Rabu.
Masalah itu antara lain kesulitan menyediakan dan menyiapkan lahan, proses perizinan, dan tumpang tindih Wilayah. Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan serta Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pemerintah berkomitmen mengembangkan dan memanfaatkan energi baru dan terbarukan.
Kompas, Page-18, Thursday, March, 16, 2017
No comments:
Post a Comment