The government should have a presumption in favor of national interests by giving priority to state-owned enterprises to manage oil and gas assets in the country. "If state officials consider foreign nations so superior, it is the same as denying the capabilities of the nation itself. As a result, it will close chances and opportunities to the sons of the nation to work, because he prefers to foreign nations, "said the former member of the Governance Reform Team Migas Fahmy Radhi in Jakarta, Monday (27/2)
This was stated Fahmy respond to statements of state officials who doubt the ability of Pertamina in managing the Masela block. According to Fahmy, viewed from various aspects, Pertamina is very capable of managing oil and gas blocks, even including oil and gas exploration is a high risk. Both in terms of human resources (HR), technology, and capital.
Pertamina even have a good record. When they took over from Conoco Philips Madura block, two years later the block production increased dramatically. In fact, not only in the country, Pertamina also bepengalaman when it took over French oil and gas company; Maurel & Prom. And interestingly when working on wells or oil fields abroad, indirectly Pertamina also absorb the latest technology.
Fahmy compare Pertamina and Petronas. According to him, the Malaysian oil and gas company could be a world class player, because the Malaysian government gives confidence and the opportunity for Petronas to manage their oil and gas blocks.
The same thing was stated Coordinator of Indonesia Energy Watch (iew) Adnan Rarasina. According to him, doubted the ability of state-owned enterprises, it means dwarf their roles. As a result, this nation will never be the host in their own country for the management of the sector.
"Very strange. Other countries tried to make his NOC big and strong. But in Indonesia, it was castrated by his own officials. The President should evaluate such officials, "said Adnan. According to Adnan, in accordance with Article 33 UUD 1945, the government should restore sovereignty production branches that dominate the life of many. One of them, by giving greater confidence to state companies in managing oil and gas and gradually reduce the portion of the foreign contractors.
"It's not anti-foreign. But in such authorization, Pertamina can also cooperate with foreign partners, to remain under the control of Pertamina, "he said
IN INDONESIAN
BUMN Harus Jadi Prioritas Pengelola Migas
Pemerintah harus memiliki keberpihakan pada kepentingan nasional dengan memberi prioritas pada BUMN migas untuk mengelola aset migas di Tanah Air. “Jika pejabat negara menganggap bangsa asing sangat superior, hal itu sama dengan menafikan kemampuan yang dimiliki bangsa sendiri. Akibatnya, akan menutup peluang dan kesempatan kepada putra-putra bangsa untuk berkarya, karena lebih mengutamakan bangsa asing,” kata mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi di Jakarta, Senin (27/2)
Hal ini dikemukakan Fahmy menanggapi pernyataan pejabat negara yang meragukan kemampuan Pertamina dalam mengelola blok Masela. Menurut Fahmy, dilihat dari berbagai aspek, Pertamina sangat mampu mengelola blok migas, bahkan termasuk melakukan eksplorasi migas yang memiliki risiko tinggi. Baik dari segi sumber daya manusia (SDM), teknologi, maupun permodalan.
Pertamina bahkan memiliki prestasi yang baik. Ketika mereka mengambil alih Blok Madura dari Conoco Philips, dua tahun kemudian produksi blok tersebut meningkat drastis. Bahkan, tidak hanya di dalam negeri, Pertamina juga bepengalaman ketika mengambil alih perusahaan migas Prancis; Maurel & Prom. Dan yang menarik ketika menggarap sumur atau ladang minyak di luar negeri, secara tidak langsung Pertamina juga menyerap teknologi yang mutakhir.
Fahmy membandingkan Pertamina dengan Petronas. Menurutnya, perusahaan migas asal Malaysia tersebut bisa menjadi pemain kelas dunia, karena pemerintah Malaysia memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada Petronas untuk mengelola blok migas mereka.
Hal senada dikemukakan Koordinator Indonesia Energy Watch (IEW) Adnan Rarasina. Menurut dia, meragukan kemampuan BUMN, sama artinya mengerdilkan peran mereka. Akibatnya, bangsa ini tidak akan pernah menjadi tuan rumah di negeri sendiri atas pengelolaan sektor tersebut.
“Sangat aneh. Negara lain berusaha menjadikannya NOC-nya besar dan kuat. Namun di Indonesia, justru dikebiri oleh pejabatnya sendiri. Presiden harus mengevaluasi pejabat seperti itu,” kata Adnan. Menurut Adnan, sesuai Pasal 33 UUD 1945, harusnya pemerintah mengembalikan kedaulatan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Salah satunya, dengan memberikan kepercayaan yang lebih luas kepada BUMN dalam mengelola migas dan secara perlahan mengurangi porsi tersebut kepada kontraktor asing.
“Bukan berarti anti asing. Namun dalam penguasaan tersebut, Pertamina bisa juga menggandeng mitra luar negeri, dengan pengendalian tetap berada di bawah Pertamina,” katanya
Investor Daily, Page-9, Tuesday, Feb, 28, 2017
No comments:
Post a Comment