Start Find Solutions

The process of negotiations between SKK Migas Jabanusa and Joint Operating Body (JOB) Pertamina-PetroChina East Java on the impact of flare gas upstream operators that began to find a bright spot. What were the results? Indeed, there is no agreement in the final. However, SKK Migas Jabanusa and JOB PPEJ willing to increase the ex-gratia from 2 months to 4 months. On the other hand, the lower the tension Rahayu village residents claim of 12 months (one year / 12 months) to 6 months.

SKK Migas head Jabanusa Ali Masyhar say, the abolition of the compensation policy flare impacts of operations JOB PPEJ in Rahayu village, District Soko as more and produced lower levels of production of this corporation. Simultaneously entrained gas burned in flares form also diminishing volume and pressure.

"Gas entrained-out volume is below 2 million cubic feet per day, so from the perspective of environmental impacts below the threshold," said Ali Masyhar.

Reality is based on a review conducted by an independent team from ITS Surabaya. Studies conducted since the ITS team since September 2015 to March 2016. The results of his study was released in July 2016.

"Earlier studies based their compensation policies, as well as an end to also be based on scientific studies which can be accounted for," said Ali Masyhar.

Independent assessment team ITS Surabaya, said FM JOB PPEJ Nusdi, not just involve JOB PPEJ and SKK Migas Jabanusa. Some skatekholders in Tuban. As the Environment Agency (BLH) Tuban, Rahayu Village Government, and other parties involved and coordinated.

FM manager JOB JOB PPEJ Nusdhi Septikaputra said PPEJ deliver correspondence about the impact assessment to BLH Tuban flare at 2 April 2015, February 15, 2015, June 29, 2015 and August, 2015.

While the government Rahayu Village, coordination and correspondence conducted on September 21, 2015 and December 22, 2015. "We also do not want their own wishes in this context," said the new Nusdhi served two months as FM JOB PPEJ.

Ali Masyhar delivered, the impact of flare compensation awarded SKK Migas and JOB PPEJ when the level of oil production from the field is managed by the corporation is quite high. At the peak of production in 2009, the level of oil lifting JOB PPEJ reached 40 thousand to 43 thousand barrels / day. Since late 2014 and early 2015, the oil production rate of JOB PPEJ under 15 thousand barrels per day. "Currently only about 10,500 barrels per day," said Ali Masyhar.

Therefore, the impact of flare caused also decreasing, from 20 million cubic feet per day to under 2 million cubic feet per day. "If you want reexamination, please" said Ali Masyhar.

Responding to this thorny issue, the Chairman of Parliament Tuban Miyadi proposed ex-gratia given for 6 months. Therefore, the release of the team's assessment Surabaya Institute of Technology (ITS) delivered in July 2016. Thus, within first 6 months of 2016 was seen no results of the study can be used as a handle objectively to stop awarding compensation flare effect that lasts seiak 2009 until the end of 2015. " If the object to mediation, using the positive law and filed a lawsuit to court. But, it should be remembered that step takes a long time, "Miyadi.

As of the end result a long meeting between all the parties still have not found a solution. SKK Migas Jabanusa has provided bids for the provision of ex-gratia for 4 months. Residents still want the offer increased provision of ex-gratia as much as 6 months.

"Actually, we wanted to finish this day with us give 4-month-gratia. But since this has not been agreed in consultation, then we will request this Rahayu village residents to SKK Migas in Jakarta, "said Ali.

IN INDONESIAN

Mulai Temukan Solusi 

Proses perundingan antara SKK Migas Jabanusa dan Joint Operating Body (JOB) Pertamina-PetroChina East Java soal dampak flare operator hulu migas itu mulai menemukan titik terang. Apa hasilnya? Memang, belum ada kesepakatan secara final. Namun demikian, SKK Migas Jabanusa dan JOB PPEJ bersedia menaikkan tali asih dari 2 bulan menjadi 4 bulan. Di sisi lain, warga Desa Rahayu menurunkan tensi tuntutannya dari 12 bulan (setahun/12 bulan) menjadi 6 bulan.

Kepala SKK Migas Jabanusa Ali Masyhar mengatakan, dihapuskannya kebijakan kompensasi dampak flare dari operasi JOB PPEJ di Desa Rahayu, Kecamatan Soko seiring makin turunnya tingkat produksi yang dihasilkan korporasi ini.  Sekaligus gas ikutan yang terbakar dalam bentuk flare juga makin menurun volume dan tekanannya. 

“Gas ikutan yang-keluar volumenya di bawah 2 juta kaki kubik per hari, sehingga dari perspektif dampak lingkungan di bawah ambang batas,” tegas Ali Masyhar.

Realitas itu didasarkan pada review yang dilakukan tim independen dari ITS Surabaya. Kajian tim ITS itu dilakukan sejak sejak September 2015 sampai Maret 2016. Hasil kajiannya dirilis pada Juli 2016.

“Awal adanya kebijakan kompensasi didasarkan kajian, demikian pula ketika mengakhiri juga didasarkan pada kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Ali Masyhar. 

Kajian tim independen ITS Surabaya itu, tegas FM JOB PPEJ Nusdi, tidak sekadar melibatkan JOB PPEJ dan SKK Migas Jabanusa. Sejumlah skatekholders di Tuban. Seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tuban, Pemerintahan Desa Rahayu, dan pihak lainnya dilibatkan dan dikoordinasi. 

Manajer FM JOB PPEJ Nusdhi Septikaputra mengatakan JOB PPEJ menyampaikan korespondensi soal kajian dampak flare ini kepada BLH Tuban pada 2 April 2015, 15 Februari 2015, 29 Juni 2015 dan bulan Agustus 2015.

Sedangkan dengan pemerintah Desa Rahayu, koordinasi dan korespondensi dilakukan pada 21 September 2015 dan 22 Desember 2015. “Kami juga tidak mau seenaknya sendiri dalam konteks ini,” kata Nusdhi yang baru menjabat 2 bulan sebagai FM JOB PPEJ. 

Ali Masyhar menyampaikan, kompensasi dampak flare diberikan SKK Migas dan JOB PPEJ ketika tingkat produksi minyak dari lapangan yang dikelola korporasi ini cukup tinggi. Pada puncak produksi di tahun 2009, tingkat lifting minyak dari JOB PPEJ mencapai 40 ribu sampai 43 ribu barel/per hari. Sejak akhir 2014 dan awal 2015, tingkat produksi minyak dari JOB PPEJ di bawah 15 ribu barel per hari. “Saat ini hanya sekitar 10.500 barel per hari," tegas Ali Masyhar.

Karena itu, dampak flare yang ditimbulkan juga makin mengecil, dari 20 juta kaki kubik per hari menjadi di bawah 2 juta kaki kubik per hari. “Kalau mau diteliti ulang,  silahkan” kata Ali Masyhar.

Menyikapi persoalan pelik ini, Ketua DPRD Tuban Miyadi mengusulkan tali asih diberikan selama 6 bulan. Sebab, rilis hasil kajian tim Institut Teknologi Surabaya(ITS) disampaikan pada Juli 2016. Sehingga dalam tempo 6 bulan pertama 2016 dipandang belum ada hasil kajian yang bisa dijadikan pegangan secara obyektif untuk menghentikan pemberian kompensasi dampak flare yang berlangsung seiak 2009 sampai akhir 2015. “Jika keberatan dengan mediasi, menggunakan hukum positif dan itu mengajukan gugatan ke pengadilan. Tapi, harus di ingat langkah itu membutuhkan waktu lama,” Miyadi.

Adapun dari hasil akhir pertemuan panjang antara semua pihak tersebut masih belum menemukan solusi. SKK Migas Jabanusa telah memberikan tawaran untuk pemberian tali asih selama 4 bulan. Warga masih ingin tawaran tersebut dinaikkan pemberian tali asih sebanyak 6 bulan. 

“Sebenarnya kita ingin selesai hari ini juga dengan kita berikan 4 bulan tali asih. Tapi karena belum sepakat dalam musyawarah ini, maka kita akan mengajukan permintaan warga Desa Rahayu ini ke   SKK Migas di Jakarta," kata Ali.

Surabaya Pagi, Page-10, Thursday, March, 2, 2017