About 10 contractors are yet to offer the maximum participation of 10% stake to local governments, the location of the working area of oil and gas. Contractor judge still needs time to realize the policy.
In fact, the Minister of Energy and Mineral Resources has appointed Ignasius Jonan local owned enterprises (enterprises) who are entitled to participation share offer oil and gas blocks. The provision was already contained in the Minister of Energy and Mineral Resources No. 37/2016 on Terms of Participation Shares Offer 10% On Oil and Gas Working Area.
Jonan has appointed enterprises that are entitled to a share offering maximum participation of 10% oil and gas blocks. However, until now the 10 contractors who have not made an offer to enterprises that have been designated.
Based on that rule, since the field development plan will first be produced to be on land or offshore up to 12 nautical miles, the contractor is required to offer 10% stake to local enterprises participation. Enterprises that are entitled to the offer must be owned entirely by the local government or in the form of a limited liability company with 99% owned by the local government.
Status of public enterprises and companies that passed through the local regulations and do not conduct business activities other than the management of oil and gas block participation shares. Ten working area that has not been offered ownership participation to local authorities, namely the Offshore North West Java (Pertamina Hulu Energi ONWJ), Mahakam block (Pertamina Hulu Mahakam), West Madura Offshore Block (Pertamina Hulu Energi WMO East Java, Block Ketapang (Petronas Ketapang Carigali), and Kangean (Kangean Energy Indonesia).
In addition, oil and gas blocks that have not been offered participation shares to local governments, namely Block Rapak (Chevron Rapak), Ganal (Chevron Ganal), Block Muriah (Petronas Carigali Muriah), Block Merangin II (Sele Raya Merangin ll), and Block Simenggaris (JOB Pertamina Medco Simenggaris).
Senior Vice President Upstream Bussiness and development PT Pertamina Denie Tampubolon said that, until now, talks with a number of local governments have done related to the participation share of oil and gas blocks. However, it takes time having to sign a commercial transaction. "The contractor is not willing to make an offer," he said.
He calls the Mahakam block has been discussed with local enterprises East Kalimantan, PT Gas Mandiri Pratama. ROE was requested to immediately access the data space Mahakam block. According Denie, it can not be done at this time because the new contract is not valid.
IN INDONESIAN
10 Kontraktor Belum Tawarkan ke Pemda
Sekitar 10 kontraktor kontrak kerja sama belum menawarkan saham partisipasi maksimum 10% kepada pemerintah daerah yang menjadi lokasi wilayah kerja minyak dan gas bumi. Kontraktor menilai masih butuh waktu untuk direalisasikan kebijakan tersebut.
Padahal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan telah menunjuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang berhak mendapat penawaran saham partisipasi blok migas. Ketentuan itu telah tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Saham Partisipasi 10% Pada Wilayah Kerja Migas.
Jonan telah menunjuk BUMD yang berhak mendapat penawaran saham partisipasi maksimum 10% blok migas. Namun, hingga saat ini 10 kontraktor yang belum melakukan penawaran kepada BUMD yang telah ditunjuk.
Berdasarkan aturan itu, sejak rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi berada di daratan atau lepas pantai sampai dengan 12 mil laut, kontraktor wajib menawarkan saham partisipasi 10% kepada BUMD. BUMD yang berhak mendapat tawaran harus dimiliki seluruhnya oleh pemerintah daerah atau berupa perseroan terbatas dengan 99% sahamnya dimiliki pemda.
Status BUMD dan perusahaan itu disahkan melalui peraturan daerah dan tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan saham partisipasi blok migas tersebut. Sepuluh Wilayah kerja yang belum ditawarkan kepemilikan saham partisipasinya kepada pemerintah daerah, yaitu Blok Offshore North West Java (Pertamina Hulu Energi ONWJ), Blok Mahakam (Pertamina Hulu Mahakam), Blok West Madura Offshore (Pertamina Hulu Energi WMO Jawa Timur, Blok Ketapang (Petronas Carigali Ketapang), dan Blok Kangean (Kangean Energy Indonesia).
Selain itu, blok migas yang belum menawarkan saham partisipasi kepada pemerintah daerah lainnya, yaitu Blok Rapak (Chevron Rapak), Ganal (Chevron Ganal), Blok Muriah (Petronas Carigali Muriah), Blok Merangin II (Sele Raya Merangin ll), dan Blok Simenggaris (JOB Pertamina Medco Simenggaris).
Senior Vice President Upstream Bussiness and development PT Pertamina Denie Tampubolon mengatakan, hingga saat ini, pembicaraan dengan sejumlah pemerintah daerah telah dilakukan terkait saham partisipasi blok migas. Namun, pihaknya membutuhkan waktu bila harus meneken transaksi secara komersial. “Kontraktor itu bukan tidak mau melakukan penawaran,” ujarnya.
Dia menyebut Blok Mahakam sudah dibicarakan dengan BUMD Kalimantan Timur, PT Migas Mandiri Pratama. BUMD itu meminta untuk segera mengakses ruang data Blok Mahakam. Menurut Denie, hal itu tidak bisa dilakukan saat ini karena kontrak yang baru belum berlaku.
Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, April, 18, 2017
No comments:
Post a Comment