Oil and Gas SKK 40 PSC's having trouble finding it because untracked continuing involvement in Indonesia. SKK Migas said that the total arrears originally reached about US $ 400 million and only managed to collect $ 50 million of them.
Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) has noted that to date there are 40 cooperation contracts (PSC), which has not paid a bonus of signatures (signature bonus) and the certainty of commitment (firm commitment).
The total value of arrears reached US $ 350 million, or equivalent to Rp 4.66 trillion. SKK Migas originally called the total arrears reached about US $ 400 million, and only managed to collect $ 50 million of them. Secretary Agustiono SKK Migas Budi explained that two types of deposit payment was supposed to be done 30 days after they won the bid an oil and gas block.
According to Budi, SKK Migas difficulty of tracing the whereabouts of 40 PSC. The agency claims to have repeatedly tried to contact and seek their existence, either by writing them as well as through announcements via mass media. "Already many times we will announce in the newspapers, we find the address but could not find," said Budi usai exposure to the performance of the upstream oil the first quarter of 2017, Friday (7/4).
Moreover, this time they will no longer be the operator, because the government has decided to contract them. Unfortunately, SKK Migas did not want to open up the names of the PSC are still in arrears. But clearly, SKK Migas has been collaborating with the Indonesian Embassy to contact the delinquent contractor. Among them is the Indonesian embassy in Canada and Mexico.
No authority
SKK Migas, said Budi, lamented the problem of arrears by the contractor's obligations. Moreover, this agency was not able to do anything because the task of SKK Migas only as an implementing agency. According to Budi, during SKK Migas not the institution conducting oil and gas block auction, the winning bidder or approved of the block.
"We were blamed for the 40 commitments. Why not pay? It's a contract that was recently the first year not to do seismic risk exists in the country," said Budi. In fact, if SKK Migas could make a decision, then they are not only able to prevent their arrears, but also can increase the production of oil and gas.
To that end, SKK Migas was already submitted to the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) in order in the revised Act new Oil and Gas, Oil and Gas SKK can be an institution that can make a decision. "We have conveyed somehow made what is not in the Ministry, the agency wanted to go all out, all decisions in this institution, would shape Special Business Entity or the State Owned Enterprises Special or SOE, the important thing was one to increase the production of" Budi said.
IGN Wiratmaja Puja Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources said, billing remains the task of SKK Migas. "In discussing the government to be talking SKK Migas for the business. Domain to SKK oil and gas business," he said.
Executive Director of the Indonesia Petroleum 'Association (IPA) Marjjolijn Wajong revealed similar situation with Wiratmaja. "The issue of arrears, because all the existing rules," he said.
IN INDONESIAN
Tunggakan 40 Kontraktor Migas Mencapai US$ 350 Juta
SKK Migas merasa kesulitan mencari 40 KKKS itu karena tidak terlacak Iagi di Indonesia. SKK Migas menyebutkan total tunggakan semula mencapai sekitar US$ 400 juta dan baru berhasil menagih sebesar US$ 50 juta diantaranya.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, hingga saat ini ada 40 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang belum membayar bonus tanda-tangan (signature bonus) dan komitmen kepastian (firm commitment).
Total nilai tunggakan mencapai US$ 350 juta, atau setara dengan Rp 4,66 triliun. SKK Migas menyebut total tunggakan semula mencapai sekitar US$ 400 juta, dan hanya berhasil menagih sebesar US$ 50 juta diantaranya. Sekretaris SKK Migas Budi Agustiono menjelaskan, pembayaran dua jenis setoran itu mestinya dilakukan 30 hari setelah mereka memenangkan tender suatu blok migas.
Menurut Budi, SKK Migas kesulitan melacak keberadaan 40 KKKS tersebut. Instansi ini mengklaim sudah berulangkali mencoba menghubungi dan mencari keberadaan mereka, baik dengan menyurati mereka maupun melalui pengumuman lewat media massa. "Sudah berkali-kali kami umumkan di koran, kami cari alamatnya tapi tidak ketemu," kata Budi usai paparan kinerja hulu migas kuartal I-2017, Jumat (7/4).
Selain itu, saat ini mereka tidak lagi menjadi operator, karena pemerintah sudah memutuskan kontrak mereka. Sayangnya, SKK Migas tidak mau membuka nama-nama KKKS yang masih menunggak itu. Namun yang jelas, SKK Migas telah bekerjasama dengan sejumlah Kedutaan Besar Indonesia untuk menghubungi kontraktor penunggak itu. Di antaranya adalah Kedutaan besar Indonesia di Kanada dan Meksiko.
Tidak punya wewenang
SKK Migas, kata Budi, menyesalkan masalah tunggakan kewajiban oleh kontraktor ini. Apalagi instansi ini merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena tugas SKK Migas hanya sebagai badan pelaksana. Menurut Budi, selama ini SKK Migas bukan lembaga yang melakukan lelang blok migas, ataupun menyetujui pemenang lelang blok tersebut.
"Kami yang disalahkan atas 40 komitmen. Kenapa belum bayar? Ini kontrak yang baru-baru tahun pertama tidak lakukan seismik, risiko ada pada negara," kata Budi. Padahal, Jika SKK Migas bisa membuat keputusan, maka mereka tidak hanya bisa mencegah adanya tunggakan, tapi juga bisa meningkatkan produksi migas.
Untuk itu, SKK Migas pun sudah mengajukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar dalam revisi Undang-Undang Migas yang baru, SKK Migas bisa menjadi lembaga yang bisa membuat keputusan. "Kami sudah sampaikan entah di buat apa tidak di Kementerian, inginnya lembaga ini all out, semua keputusan di lembaga ini, mau bentuknya Badan Usaha Khusus atau Badan Usaha Milik Negara Khusus atau BUMN, yang penting itu satu untuk tingkatkan produksi" ujar Budi.
IGN Wiratmaja Puja Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM mengatakan, penagihan tetap jadi tugas SKK Migas. "Di diskusikan ke pemerintah yang boleh bicara SKK Migas karena itu bisnis. Domain bisnis ke SKK Migas," ujarnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum "Association (IPA) Marjjolijn Wajong menyatakan hal senada dengan Wiratmaja. "Soal tunggakan, sebab semua sudah ada aturannya," ujarnya.
Kontan, Page-14, Monday, April, 10, 2017
No comments:
Post a Comment