Exxon Review Gross Split

ExxonMobil, the US oil and gas company, is considering implementing a scheme for gross proceeds or gross split in the working area of ​​oil and gas in the country.

"The point is what percentage are offered to investors and how much to the government. Depending on investment opportunities, many of which must be adapted to support investment, "said Senior Vice President of ExxonMobil Corporation Mark W. Albers when meeting Vice President Jusuf Kalla on Thursday (6/4).

Albers admits meeting with the Vice President to give a report about the development of the Banyu Urip field in Cepu, development of production and the contribution of Exxon and the investment climate in Indonesia. "And we talk about other business opportunities as well as the possibility to visit again in the future."

The government has implemented a split replace gross profit-sharing scheme that can be restored operating costs (cost recovery). The provisions set forth in the Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No. 8/2017. The government started to offer our government and contractor respectively 57% and 43% for oil, while 52% and 48% for gas projects.

Part contractor could still grow further adapted to the challenges in the field through a variable for the results. Separately, Deputy Special Operation Control Unit The Upstream Oil and Gas (SKK Migas) Muliawan said currently the Banyu Urip field is still waiting for the process of adding to the production of 200,000 barrels per day (bpd).

The addition of production requires the approval of the environmental impact assessment (EIA) of the Ministry of Environment and Forestry. Meanwhile, for the development in Cepu through Jambaran Gas Field project-Tiung Blue is currently in the stage of looking for a contractor who did the design, procurement, and construction (EPC)

IN INDONESIAN

Exxon Review Gross Split

ExxonMobil, perusahaan migas asal AS, masih mempertimbangkan untuk menerapkan skema bagi hasil kotor atau gross split dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi di Tanah Air.

“Intinya adalah berapa persen yang ditawarkan untuk investor dan berapa untuk pemerintah. Tergantung pada peluang investasi, banyak yang harus disesuaikan untuk mendukung investasi,” kata Senior Vice President ExxonMobil Corporation Mark W Albers saat menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (6/4). 

Albers mengakui pertemuan dengan Wakil Presiden untuk memberikan laporan perihal perkembangan lapangan Banyu Urip di Blok Cepu, perkembangan produksi dan kontribusi Exxon dan iklim investasi di Indonesia. “Dan kita bicara tentang kesempatan bisnis lainnya serta kemungkinan untuk berkunjung lagi ke depannya.”

Pemerintah telah menerapkan gross split menggantikan skema bagi hasil biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery). Ketentuan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 8/2017. Pemerintah memulai tawaran dengan bagian pemerintah dan kontraktor masing-masing 57% dan 43% untuk minyak, sedangkan 52% dan 48% untuk proyek gas. 

Bagian kontraktor selanjutnya masih bisa bertambah yang disesuaikan dengan tantangan di lapangan melalui variabel bagi hasil. Secara terpisah, Deputi Pengendalian Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Muliawan mengatakan, saat ini lapangan Banyu Urip masih menanti proses penambahan produksi menuju 200.000 barel per hari (bph).

Penambahan produksi membutuhkan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, untuk pengembangan di Blok Cepu melalui proyek Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru saat ini dalam tahap mencari kontraktor yang melakukan desain, pengadaan, dan konstruksi (EPC)

Bisnis Indonesia, Page-30, Friday, Apr, 7, 2017