Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) to support the Government's plan Musi Banyuasin (Muba), South Sumatra closes around 27 oil wells in the region of PT Pertamina EP Field Asset 1 Ramba in Mangunjaya, District Babat Toman. Closure of wells mined illegally or illegally drilling on land owned by the state will be held the end of April 2017 with the involvement of the TNI / Polri and Pertamina.
Chief Representative of SKK Migas Region Southern Sumatra Tirat S lchtijar said PT Pertamina EP Asset 1 Field Ramba which is a cooperation contract (PSC) under the coordination and supervision of SKK Migas, has been coordinating with the Municipal Government of Muba related to the planned closure of oil wells appropriated by communities of Mangunjaya.
"So far, Pertamina is ready to support the Government of Muba District. Likewise, the security forces (TNI / Polri), coordination between them continue to run, "said Tirat.
According Tirat, drilling activity without a contract, let alone carried out on land owned by the state and had no management, the PSC is unlawful. Those involved in illegal drilling could be in prison with article 52 of Law N0 22 of 2001 on Oil and Gas which the penalty is six years in prison and penalties of Rp 60 billion. "Drilling illegal actions also violate Article 98 Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment, "he said.
Acting Regent of Muba previous Yusnin promising controlling 27 oil wells in the working area and into assets Assets Pertamina EP 1 Field Ramba in Mangunjaya, managed Illegal miners, completed late April 2017.
At least 104 oil wells to be an asset Pertamina EP in Muba. A total of 81 wells are in the area Mangunjaya, Babat Toman and 23 wells in the area currently administered Keluang illegally society. Oil wells are in Keluang been controlled completely, while 27 wells in Mangunjaya not issued.
Member of the DPR Energy Commission Ganinduto Dito said, local governments are required to curb the practice of illegal drilling. District Government should cooperate closely with the security forces and PSC. On the other hand, according to Dito, SKK Migas required to supervise the enforcement activities.
"If there is a game that involves local government officials or forces behind the illegal activity drilling this, take action. To that end, coordination among stakeholders needs to be improved. Drilling illegal practices danger to health, the environment, and also the safety of miners and surrounding communities, "he said.
Tirat admitted illegal mining activities in the state-owned assets is very dangerous for the health and safety and the safety of miners and surrounding communities. On the other hand, in the vicinity of many workers and illegal mining around marginalized population.
There was no illegal mining they still live in poverty. Therefore it is not true miners and communities around the well location to enjoy the sustenance of illegal mining activity in wells owned by Pertamina.
Daily Acting Director of PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf said the illegal oil drilling activities in the working area of Pertamina EP in addition to violating the law and environmental damage, also have a direct impact to the operators, workers and surrounding communities.
IN INDONESIAN
SKK Migas Dukung Penertiban Illegal Drilling di Wilayah Kerja Pertamina
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan menutup sekitar 27 sumur minyak di wilayah kerja PT Pertamina EP Asset 1 Field Ramba di Mangunjaya, Kecamatan Babat Toman.
Penutupan sumur yang ditambang secara ilegal atau illegal drilling di lahan milik negara itu akan dilaksanakan akhir April 2017 dengan melibatkan aparat TNI/Polri dan Pertamina.
Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tirat S lchtijar mengatakan, PT Pertamina EP Asset 1 Field Ramba yang merupakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di bawah koodinasi dan supervisi SKK Migas, telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Muba terkait rencana penutupan sumur minyak yang diserobot oleh masyarakat di wilayah Mangunjaya.
“Sejauh ini Pertamina telah siap mendukung Pemerintah Kabupaten Muba. Demikian juga pihak keamanan (TNI/Polri), koordinasi di antara mereka terus berjalan," ujar Tirat.
Menurut Tirat, kegiatan pengeboran tanpa memiliki kontrak, apalagi dilakukan di lahan milik negara dan sudah ada pengelolanya, yaitu KKKS adalah tindakan melanggar hukum. Pelaku illegal drilling bisa di penjara dengan pasal 52 UU N0 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ancaman hukumannya adalah penjara enam tahun dan sanksi berupa denda Rp 60 miliar.
“Tindakan illegal drilling juga melanggar pasal 98 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," katanya.
Pelaksana Tugas Bupati Muba Yusnin sebelumnya menjanjikan penertiban 27 sumur minyak yang berada di wilayah kerja dan menjadi aset Pertamina EP Aset 1 Field Ramba di Mangunjaya, yang dikelola secara ilegal oleh para penambang, tuntas akhir April 2017.
Sedikitnya 104 sumur minyak yang menjadi aset Pertamina EP di Muba. Sebanyak 81 sumur berada di area Mangunjaya, Babat Toman dan 23 sumur di area Keluang yang saat ini dikelola masyarakat secara ilegal. Sumur minyak yang berada di Keluang berhasil ditertibkan seluruhnya, sedangkan 27 sumur di Mangunjaya belum ditertibkan.
Anggota Komisi Energi DPR Dito Ganinduto mengatakan, pemerintah daerah wajib melakukan penertiban praktik illegal drilling. Pemerintah Kabupaten harus bekerja sama sama dengan aparat keamanan dan KKKS. Di sisi lain, menurut Dito, SKK Migas diwajibkan mengawasi kegiatan penertiban tersebut.
“Kalau ada permainan yang melibatkan oknum pemerintah daerah atau aparat dibalik kegiatan illegal drilling ini, segera ambil tindakan. Untuk itu, koordinasi di antara stakeholders perlu ditingkatkan. Praktik illegal drilling bahaya bagi kesehatan, lingkungan, dan juga keselamatan penambang dan masyarakat sekitar,” katanya.
Tirat mengakui, kegiatan penambangan ilegal pada aset milik negara sangat membahayakan bagi kesehatan dan keamanan serta keselamatan penambang serta masyarakat sekitar. Di sisi lain, di sekitar lokasi penambangan ilegal banyak pekerja dan penduduk sekitar yang termarjinalkan.
Ada tidak ada penambangan liar mereka hidup tetap di garis kemiskinan. Karena itu, tidak benar penambang dan masyarakat sekitar lokasi sumur menikmati rezeki dari kegiatan penambangan ilegal di sumur milik Pertamina.
Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf mengatakan, kegiatan pengeboran minyak ilegal pada wilayah kerja Pertamina EP selain melanggar ketentuan hukum dan merusak lingkungan, juga berdampak langsung ke para operator, pekerja, dan masyarakat sekitar.
Investor Daily, Page-9, Tuesday, April, 11, 2017
No comments:
Post a Comment