So far, only one company has started to use the flare gas
Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) on May 8, 2017 and then issued Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No. 32/2017 on Utilization and Selling Price of Gas Flares on Upstream Oil and Gas Business Activities. This rule gets welcome from entrepreneurs.
Patuan Alfon Simanjuntak, Director of Oil and Gas Engineering and Environment of the Ministry of Energy and Mineral Resources, reveals Ministerial Regulation 32/2017 to encourage the use of flare gas by business entities. "Therefore, prices are set lower by levels of contamination, so companies that utilize are able to get their return on investment," Alfons said.
Flare gas is a gas produced by exploration activities and production or processing of oil and gas, which is burned because it can not be handled production or processing facilities, so it has not been utilized. Flare gas can be utilized for power generation, through industrial or household pipes, compressed natural gas (CNG), Liquefied petroleum gas (LPG), dimethyl ether and other purposes.
According to Alfons, currently the distribution of flare gas already exists in West Java, Central Java, East Java, East Kalimantan South Sumatra, Jambi, Riau Islands and Nanggroe Aceh Darussalam, spread 175 chimney burning. Total gas burned per day can reach about 170 mmscfd.
But from the spreading of the flare gas, there is only one business entity that utilizes the flare gas. The price uses a business to business mechanism. Deputy Minister of EMR, Arcandra Tahar, said the flare gas price from KKKS to government agencies and business entities is at least US $ 0.35 per mmbtu.
According Arcandra, forward pricing based on the auction. While the gas flaring sales contracts were signed before the issuance of Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 32/2017, but there is no price agreement yet, the highest selling price is US $ 3.67 per mmbtu. This price can still be reduced if the flare gas contains CO2 or H2S is high enough. "Like gross splits, it's simple, there are two reducing factors H2S and CO2," said Arcandra.
Director of Commercial State Gas Company (PGN) Danny Praditya said the rules were good news for CNG industry players. But the utilization of flare gas is highly dependent on the economics of the project with location parameters, infrastructure and market availability. About the matter, our auction review first.
Toto Nugroho, President Director of Pertagas, said that his agency conducted a gas flare assessment, especially in Pondok Tengah field owned by Pertamina EP. Robby Sukardi, Chairman of the Association of Indonesian CNG Company said, will join an open auction.
IN INDONESIAN
Pengusaha Gas Tertarik Beli Gas Suar dari KKKS
Sejauh ini baru ada satu perusahaan yang mulai memanfaatkan gas suar bakar
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 8 Mei 2017 lalu menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 32/2017 tentang Pemanfaatan dan Harga Jual Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Aturan ini mendapat sambutan dari para pengusaha.
Patuan Alfon Simanjuntak, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM, mengungkapkan, Peraturan Menteri 32/2017 untuk mendorong pemanfaatan gas suar oleh badan usaha. "Karena itu, harga ditetapkan lebih rendah sesuai kadar pengotoran, agar perusahaan yang memanfaatkan mampu mendapatkan pengembalian investasi mereka," kata Alfons
Gas suar (flare) adalah gas yang dihasilkan kegiatan esksplorasi dan produksi atau pengolahan migas, yang dibakar karena tidak dapat ditangani fasilitas produksi atau pengolahan, sehingga belum termanfaatkan. Gas suar dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangkit listrik, melalui pipa untuk industri atau rumah tangga, compressed Natural gas (CNG), Liquefied petroleum gas (LPG), dimetil eter dan keperluan lain.
Menurut Alfons, saat ini sebaran gas suar memang sudah ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur Sumatra Selatan, Jambi, Kepulauan Riau dan Nanggroe Aceh Darussalam, tersebar 175 cerobong pembakaran. Total gas yang dibakar per hari bisa mencapai sekitar 170 mmscfd.
Namun dari penyebaran gas suar tersebut, hanya ada satu badan usaha yang memanfaatkan gas suar bakar. Harganya menggunakan mekanisme business to business. Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan, harga gas suar dari KKKS kepada lembaga pemerintah dan badan usaha minimal US$ 0,35 per mmbtu.
Menurut Arcandra, ke depan penetapan harga berdasarkan lelang. Sedangkan kontrak-kontrak penjualan gas suar yang ditandatangani sebelum terbitnya Peraturan Menteri ESDM 32/2017, tapi belum terdapat kesepakatan harga, harga jual paling tinggi US$ 3,67 per mmbtu. Harga ini ini masih bisa berkurang jika gas suar tersebut mengandung CO2 atau H2S cukup tinggi. "Seperti gross split, simple saja, faktor pengurang ada dua H2S dan CO2," kata Arcandra.
Direktur Komersial Perusahaan Gas Negara (PGN) Danny Praditya mengatakan, aturan itu kabar baik untuk pelaku industri CNG. Tetapi pemanfaatan gas suar sangat tergantung dari keekonomian proyek dengan parameter lokasi, ketersediaan infrastruktur dan pasar. Soal ikut, lelang kita review dulu.
Toto Nugroho, Direktur Utama Pertagas, mengatakan, pihaknya melakukan kajian gas suar, terutama di Lapangan Pondok Tengah milik Pertamina EP. Robby Sukardi, Ketua Asosiasi Perusahaan CNG Indonesia bilang, akan ikut lelang terbuka.
Kontan, Page-14, Tuesday, May, 16, 2017
No comments:
Post a Comment