Hundreds of Business Licenses Block Business Oil and Gas

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is seeking to deregulate licensing in the oil and gas sub-sectors. In the past, oil and gas business activities required 104 permits. Currently the number of oil and gas business licenses is only six.

Director General of Oil and Gas at IGN Wiratmaja Puja explained that the cutting of permits at the central level is expected to encourage the oil and gas industry to move faster. Permission pruning is also supported online licensing arrangements.

The six permits cover two upstream permits and four downstream clearances. Upstream permits relate to general surveys and utilization of oil and gas basis. Meanwhile, four downstream licenses cover processing, storage, transportation, and commercial operations.

The cuts in the oil and gas business permit continue to simplify the licenses cut to 42 permits last year. Licensing is also not done in the Ministry of ESDM because it has been delegated to the Investment Coordinating Board (BKPM).

Although permits at the central level have been cut, Wiratmaja acknowledges that oil and gas business is still full of regulations. The reason is that oil and gas business still needs 200 permits from other institutions.

IN INDONESIAN

Ratusan Izin Usaha Hambat Bisnis Migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya, Mineral (ESDM) berupaya melakukan deregulasi perizinan di sub-sektor minyak dan migas. Dulu kegiatan usaha bidang migas membutuhkan 104 izin. Saat ini jumlah izin usaha bidang migas hanya enam. 

Direktur Jenderal Migas IGN Wiratmaja Puja menjelaskan, pemangkasan izin di tingkat pusat diharapkan mendorong industri migas bergerak lebih cepat. Pemangkasan izin juga didukung pengurusan perizinan secara online.

Enam izin itu melingkupi dua izin di bagian hulu dan empat izin di bagian hilir. Izin di bidang hulu berkaitan dengan survei umum dan pemanfaatan dasar migas. Sementara itu, empat izin di hilir mencakup pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan usaha niaga.

Pemangkasan izin usaha migas tersebut melanjutkan penyederhanaan izin yang dipangkas menjadi 42 izin pada tahun lalu. Pemberian izin juga tidak dilakukan di Kementerian ESDM karena telah didelegasikan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Meski izin di tingkat pusat sudah dipangkas, Wiratmaja mengakui bahwa bisnis migas masih penuh dengan regulasi. Alasannya, usaha migas masih membutuhkan 200 izin dari institusi lain. 

Jawa Pos, Page-5, Thursday, April, 27, 2017