Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) lgnasius Jonan expects new officials of Special Unit for Upstream Oil and Gas Operations (SKK Migas) to accelerate the permit process related to upstream business activities.
He stressed that there will be no complaints that the administrative process in SKK Migas is slow. The reason, the slow process will affect the operating costs of contractors working contracts (KKKS) also operating costs are replaced or cost recovery.
"I do not want to hear anyone protesting to me the licensing process in SKK late," he said, while giving a speech at the inauguration ceremony at the Ministry of Energy and Mineral Resources.
On that occasion, Jonan appointed Sukandar as Deputy Head of SKK Migas to replace Zikrullah who served since 2015, the Minister also inaugurated the Head of Oil and Gas Downstream Regulatory Agency (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa.
And the Ministry of Energy and Mineral Resources data, the time frame of the development of working area on some projects is considered too long. For example, in Tangguh Square, Papua (BP), the duration is 105 months; At Banyu Urip Field (ExxonMobil Cepu Limited) of 152 months; Field Jambaran-Tiung Biru (Pertamina EP Cepu) 73 months; Field Cricket (ENI) 84 months and Bangka Field (Chevron) 106 months.
He considered the commodity sector, needed high efficiency in order to make a profit. Because the price is a factor that can not be controlled by business actors. Therefore, he considers that new officials can ensure that all activities executed are cost efficient without compromising achievement.
As an illustration, from data of SKK Migas March 31, 2017, the production of oil sold (lifting) reached 787,800 barrels per day (bpd) or 96.7% of the target state budget of 815,000 bpd. Lift lifting factors include weather conditions and constraints on the transport process.
From the gas side, the realization of lifting until the end of March is already above target. In APBN, gas lifting is targeted at 6,440 MMscfd, while the realization reaches 6,503 MMscfd or 101% of target. Production targets are expected to be achieved with a budget ceiling of reusable operating costs or cost recovery of US $ 10.4 billion. From the investment realization, up to March 31, 2017, KKKS's investments reached US $ 1.9 billion or 14% of the set target of US $ 13.8 billion.
IN INDONESIAN
Jonan: Izin Hulu Migas Agar Dipercepat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lgnasius Jonan mengharapkan pejabat baru Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bisa mempercepat proses izin terkait kegiatan usaha hulu.
Dia menekankan agar tidak ada lagi keluhan bahwa proses administrasi di SKK Migas berjalan lamban. Pasalnya, lambannya proses akan berpengaruh terhadap biaya operasi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga biaya operasi yang diganti atau cost recovery.
“Saya tidak mau mendengar lagi orang protes ke saya proses perizinan di SKK telat," ujarnya. saat memberi sambutan dalam acara pelantikan di Kementerian ESDM.
Pada kesempatan itu, Jonan melantik Sukandar sebagai Wakil Kepala SKK Migas menggantikan Zikrullah yang menjabat sejak 2015, Menteri juga melantik Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa.
Dan data Kementerian ESDM, tata waktu pengembangan wilayah kerja pada beberapa proyek dianggap terlalu lama. Sebagai contoh, di Lapangan Tangguh, Papua (BP), durasi 105 bulan; di Lapangan Banyu Urip (ExxonMobil Cepu Limited) dari 152 bulan; Lapangan Jambaran-Tiung Biru (Pertamina EP Cepu) 73 bulan; Lapangan Jangkrik (ENI) 84 bulan dan Lapangan Bangka (Chevron) 106 bulan.
Dia menilai pada sektor komoditas, diperlukan efisiensi tinggi agar bisa mendapat keuntungan. Pasalnya, harga merupakan faktor yang tidak bisa dikendalikan para pelaku usaha. Oleh karena itu, dia menganggap para pejabat baru bisa memastikan semua kegiatan yang dieksekusi menggunakan biaya yang efisien tanpa mengurangi pencapaian.
Sebagai gambaran, dari data SKK Migas 31 Maret 2017, produksi minyak yang terjual (lifting) mencapai 787.800 barel per hari (bph) atau 96,7% dari target APBN sebanyak 815.000 bph. Faktor penekan lifting tersebut antara lain kondisi cuaca dan kendala pada proses pengangkutan.
Dari sisi gas, realisasi lifting sampai akhir Maret sudah di atas target. Dalam APBN, lifting gas ditargetkan sebesar 6.440 MMscfd, sedangkan realisasinya mencapai 6.503 MMscfd atau 101% dari target. Target produksi diharapkan bisa tercapai dengan pagu anggaran biaya operasi yang bisa dikembalikan atau cost recovery sebesar US$ 10,4 miliar. Dari aspek realisasi investasi, sampai dengan 31 Maret 2017, investasi yang sudah dikeluarkan KKKS mencapai US$1,9 miliar atau 14% dari target yang ditetapkan yakni US$13,8 miliar.
Bisnis Indonesia, Page-9, Saturday, May 27, 2017
No comments:
Post a Comment