Minister of Energy and Mineral Resources Ignasius Jonan banned the use of the State Revenue and Expenditure Budget to finance the construction of refineries. Just give it to the operator.
Jonan asserted, small-scale refinery projects should be managed by the business world, either as investors or contractors who work on construction work. This we open to anyone. If you have to tender and others too long
Earlier, the Ministry of Energy plans to auction the construction of eight mini refinery clusters, namely refineries with production capacity below 10 thousand barrels per day (bpd). The program is regulated in Ministerial Regulation No. 22 of 2015.
The mini refineries to be auctioned are cluster I of North Sumatera (Rantau dan Pangkalan Susu) with 3,617 bph oil production, Malaka Strait and Petroselat Stage II II clusters with 4,427 bph oil production, Riau III cluster (Tonga, Siak, Pemalian , Langgak, West Area, Kisaran) with 2,391 bph oil production, Jambi IV cluster (Palmerah, Mengoepeh, Lemang, Karang Agung) with oil production of 1,914 bpd, and South Sumatra V cluster (Merangin II and Ariodamar) with oil production of 3,947 bpd.
The cluster VI is located in South Kalimantan (Tanjung with oil production of 3,539 bph, cluster VII is in North Kalimantan (Bunyu, Sembakung, Mamburungan, Pamusian Juwata) with oil production 8,059 bph, and cluster VIII is in Maluku (Oseil and Bula) Oil is 3,947 bpd.
Jonan said the government had no resources to operate the mini refinery. In addition, the state budget is only to make something that is needed by society to the bottom of society. For example the construction of a gas network for urban, housing or flats in urban areas.
Jonan ensures the construction of the gas network will continue to be done. Because, with the infrastructure, the cost of consumption will be cheaper than using LPG. Thus, in the future, the government expects the demand for LPG to decline. Now it still imports 4.5 million tons, a lot.
Jonan targets, in the future, Indonesia can build a million home connections in a year to channel gas to people's homes.
IN INDONESIAN
Menteri Jonan Larang Anggaran Negara untuk Kilang Mini
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan melarang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai pembangunan kilang. Berikan saja kepada operator.
Jonan menegaskan, proyek kilang minyak berskala kecil sebaiknya dikelola dunia usaha, baik itu sebagai investor maupun kontraktor yang menggarap pekerjaan konstruksi. Ini kami buka kepada siapa saja. Kalau harus tender dan lain-lain terlalu lama
Sebelumnya, Kementerian Energi berencana melelang pembangunan delapan kluster kilang mini, yakni kilang dengan kapasitas produksi di bawah 10 ribu barel per hari (bph). Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2015.
Kilang mini yang akan dilelang ialah kluster I Sumatera Utara (Rantau dan Pangkalan Susu) dengan produksi minyak sebesar 3.617 bph, kluster II Selat Panjang Malaka (EMP Malacca Strait dan Petroselat) dengan produksi minyak 4.427 bph, kluster III Riau (Tonga, Siak, Pendalian, Langgak, West Area, Kisaran) dengan produksi minyak 2.391 bph, kluster IV Jambi (Palmerah, Mengoepeh, Lemang, Karang Agung) dengan produksi minyak 1.914 bph, serta kluster V Sumatera Selatan (Merangin II dan Ariodamar) dengan produksi minyak 3.947 bph.
Adapun kluster VI berada di Kalimantan Selatan (Tanjung dengan produksi minyak 3.539 bph, kluster VII berada di Kalimantan Utara (Bunyu, Sembakung, Mamburungan, Pamusian Juwata) dengan produksi minyak 8.059 bph, dan kluster VIII ada di Maluku (Oseil dan Bula) dengan produksi minyak 3.947 bph.
Jonan menambhakan pemerintah tidak punya sumber daya untuk mengoperasikan kilang mini tersebut. Selain itu, anggaran negara hanya untuk membuat sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat hingga kalangan yang paling bawah. Misalnya pembangunan jaringan gas untuk perkotaan, perumahan atau rusun di perkotaan.
Jonan memastikan pembangunan jaringan gas akan terus dilakukan. Sebab, dengan infrastruktur itu, biaya konsumsi akan lebih murah dibanding menggunakan elpiji. Dengan demikian, ke depan, pemerintah berharap permintaan elpiji akan menurun. Sekarang masih impor 4,5 juta ton, banyak sekali.
Jonan menargetkan, ke depan, Indonesia dapat membangun satu juta sambungan rumah dalam setahun untuk mengalirkan gas ke rumah-rumah warga.
Koran Tempo, Page-20, Thursday, May, 4, 2017
No comments:
Post a Comment