PT BBS Cooperation With Pertamina

PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), one of the regional-owned enterprises (BUMD) belonging to the Bojonegoro regency, re-exposed the business plan of the old wells management in Kedewan Sub-district to Commission B of the Bojonegoro Regional House of Representatives. The plan, PT BBS will work with PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu with fee management system.

PT BBS will do the job starting from active well logging, miners management, monitoring of mining equipment, to provide health insurance, such as BPJS and others to the miners.

PT BBS will be the old well managing party in cooperation with local miners, where PT BBS will benefit from the fee management obtained from Pertamina EP. We ask for a minimum of three years' agreement, if only one year we count is not enough to deal with permits and others, says PT BBS Operational Director, ToniAde Irawan.

If a day of production from an old well reaches 400 barrels per day (BPH), PT BBS is calculated to earn around Rp 4 billion per year. If production can continue to increase, then the income of PT BBS will also increase as well.

Nevertheless, there is still a question for the BBS that the operational costs incurred during the course of work will be charged to Pertamina EP or BBS parties. "If charged to us, frankly we can not, the money can run out for permission fees and others.

Currently PT BBS is also still awaiting regent regulation as the legal basis to manage the old wells. It is expected that this Regent's Regulation is described in detail about the management of old wells. The target next week can be out, said Toni Ade Irawan.

Meanwhile, Chairman of Commission B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto said, basically Commission B strongly supports the management of old wells by the BUMD. Management fee system offered is good enough according to him. If it is free from other costs, no problem, for example CSR who will join? If the production reaches 1,000 BPH, we can get Rp 9 billion.

Commission B fully supports and will put pressure on related parties so that the management of these old wells can be utilized by the region for the welfare of local communities.

IN INDONESIAN

PT BBS Kerjasama Dengan Pertamina

PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemkab Bojonegoro, kembali melakukan pemaparan rencana bisnis  pengelolaan sumur tua di Kecamatan Kedewan kepada Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro. Rencananya, PT BBS akan bekerja sama dengan PT Pertamina EP Aset 4 Field Cepu dengan sistem manajemen fee.

PT BBS akan melakukan pekerjaan mulai dari pendataan sumur yang aktif, pengelolaan para penambang, pengawasan peralatan tambang, hingga memberi jaminan kesehatan, seperti BPJS dan lain sebagainya kepada para penambang.

PT BBS akan menjadi pihak pengelola sumur tua bekerja sama dengan para penambang lokal, di mana nantinya PT BBS akan mendapatkan keuntungan dari manajemen fee yang didapat dari Pertamina EP. Kita minta perjanjian minimal tiga tahun, kalau hanya satu tahun kita hitung tidak cukup untuk mengurusi izin dan lain-lain, kata Direktur Operasional PT BBS, ToniAde Irawan.

Jika dalam sehari produksi dari sumur tua mencapai 400 barel per hari (BPH), PT BBS dikalkulasikan akan mendapatkan penghasilan sekitar Rp 4 miliar dalam setahun. Jika produksi bisa terus meningkat, maka penghasilan PT BBS juga akan meningkat pula.

Meski begitu, masih ada pertanyaan bagi BBS bahwa biaya operasional yang dikeluarkan selama melakukan pekeraan akan dibebankan kepada pihak Pertamina EP atau pihak BBS. “Kalau dibebankan kepada kita, terus terang kita tidak sanggup, uang tersebut bisa habis untuk biaya-biaya izin dan lain-lain.

Saat ini PT BBS juga masih menunggu peraturan bupati sebagai landasan hukum untuk mengelola sumur tua. Diharapkan dalam Peraturan Bupati ini dijelaskan secara rinci mengenai pengelolaan sumur tua. Targetnya minggu depan perbup tersebut bisa keluar, kata Toni Ade Irawan.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Sigit Kushariyanto mengatakan, pada dasarnya Komisi B sangat mendukung pengelolaan sumur tua oleh BUMD tersebut. Sistem manajemen fee yang ditawarkan cukup bagus menurutnya. Kalau itu sudah bebas dari biaya lain, tidak masalah, misalnya CSR nanti ikut siapa? Kalau produksi mencapai 1.000 BPH, kita bisa dapat Rp 9 miliar.

Komisi B mendukung penuh dan akan memberikan tekanan kepada pihak terkait agar pengelolaan sumur tua ini bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk kesejahteraan masyarakat lokal.

Koran Sindo, Page-19, Wednesday, May, 3, 2017