Service in Region Not Sure Fast

Shares of Oil and Gas Block

The participation of participating interest or participating interest (PI) of oil and gas blocks of 10% to regional-owned enterprises is considered not to guarantee accelerated licensing at the local government level. Executive Director of Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong said the shares of oil and gas block participation are offered to regional-owned enterprises rather than to local governments.

Although BUMD shares are owned by the local government, it is not a guarantee that the licensing process can be accelerated by the ownership of shares of participation in oil and gas blocks. The reason, Local Government and BUMD are two different entities. Granting licenses and cutting processes and the length of time required actually has become a government obligation in terms of ease of doing business.

On the other hand, the share offer of participation should be done by the contractor of cooperation contract (KKKS) even before the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 37/2016 issued, but the offer of permanent participation should consider the economy of the field. That it will lead to field development problems.

From the data of the Coordinating Ministry for Economic Affairs of February 2017, licensing in upstream oil and gas sector requires 373 types of permits. Meanwhile, as many as 137 permits have to be met during the development and construction period. Then, 117 permits must be completed at the exploration and survey stage. The remainder, 109 permits are met at the production stage and 10 other licenses during the operation.

IN  INDONESIAN

Pelayanan di Daerah Belum Tentu Cepat

Penawaran hak partisipasi atau participating interest (PI) blok minyak dan gas bumi sebesar 10% kepada badan usaha milik daerah dianggap belum menjamin percepatan perizinan di tingkat pemerintah daerah. Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong mengatakan, saham partisipasi blok migas ditawarkan kepada badan usaha milik daerah bukan kepada pemerintah daerah.

Meskipun saham BUMD dimiliki pemerintah daerah, hal itu tidak menjadi jaminan bahwa proses perizinan bisa dipercepat dengan kepemilikan saham partisipasi pada blok migas. Pasalnya, Pemerintah Daerah dan BUMD merupakan dua entitas yang berbeda. Pemberian perizinan dan memangkas proses serta lamanya waktu yang dibutuhkan sebenarnya sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam kaitan kemudahan berbisnis.

Di sisi lain, penawaran saham partisipasi memang seharusnya dilakukan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS] bahkan sebelum Peraturan Menteri ESDM No. 37/2016 terbit. Meskipun demikian, penawaran hak partisipasi tetap harus mempertimbangkan keekonomian lapangan. Bila penawaran Pl nantinya mengganggu keekonomian, dia menyebut bahwa hal itu akan mengakibatkan masalah pengembangan lapangan. 

Dari data Kementenan Koordinator Bidang Perekonomian Februari 2017, perizinan di sektor hulu migas membutuhkan 373 jenis izin. Adapun, sebanyak 137 izin di antaranya harus dipenuhi ketika masa pengembangan dan konstruksi. Kemudian, 117 izin harus diselesaikan pada tahap eksplorasi dan survei. Sisanya, 109 izin dipenuhi pada tahap produksi dan 10 izin lainnya selama masa operasi.

Bisnis Indonesia Page-30, Monday, May 22, 2017