Building a petrochemical industry area becomes a big dream of the Ministry of Industry. This strategic sector plays an important role as a raw material supplier for many downstream manufactures such as plastic, textile, paint, cosmetics and pharmaceuticals industries.
Unfortunately the desire is still not running due to gas price problems hampered, whereas many investors who expressed interest to participate in the development of the industrial estate. Call it the cooperation of PT Pupuk Indonesia and Ferrostaal GmbH who are interested to build the area of Bintuni Bay petrochemical industry with a project value of about US $ 1.5 billion.
Site selection in Bintuni Bay, West Papua is not without reason, there are two potential sources of gas to supply raw materials for the petrochemical industry from the Tangguh project and in the Kasuri exploration block located south of Tangguh to Fakfak Regency.
The Ministry of Industry noted that the identifed natural gas potential of the area is 23.8 trillion cubic feet (TSCF), with 12.9 TSCF already allocated for 2 liquefied natural gas (LNG) trains, and the remaining 10.9 TSCF For 1 LNG train. In addition, a new reserve of 6-8 TSCR was found
In view of its continued impact, the gas-based petrochemical industry in Bintuni Bay is estimated to attract investment of up to US $ 10 billion in an area of 2,100 hectares.
However, due to price discrepancies led to the implementation of the industrial estate development is floating until now. Investors have requested that the gas price be set at US $ 4-US $ 5 per MMBtu, while the government has not been able to provide certainty about it.
Price and gas allocation, two things that always be a problem. Not only for new investors but also for the user industry. For consumers, especially businessmen, gas prices in Indonesia are considered very expensive. When global gas prices are already below US $ 4 per MMBtu, in Indonesia the price still stands above US $ 8 per MMBtu.
As a result, the competitiveness of Indonesian products was down, for example, fertilizer and rubber glove products. In Medan, many rubber glove manufacturers relocated to Malaysia due to lower gas prices.
Although some time ago the price of gas in the region of North Sumatra has been lowered, still the prevailing rate perceived is more expensive compared to the price of gas in Malaysia
It is not easy to lower the price of gas, because there are two interests that must be considered by the government that producers of gas and users. The pull of the striving interests becomes an endless polemic.
It is also a barrier to the implementation of Presidential Regulation No. 40 of 2016 on Gas Price Decrease. In fact, in the Presidential Regulation, it is stated that the gas price for seven industries is set at US $ 6 per MMBtu, and is valid since January 2017 from the original schedule on January 1, 2016.
The seven industrial sectors that get the price incentive are fertilizer, petrochemical, oleochemical, steel, ceramic, glass and gloves industries. Even to ensure that the rule runs at the beginning of the year, President Joko Widodo again reminded that gas prices are recalculated.
Although difficult, the government must immediately take concrete steps related to the determination of competitive gas prices for the business world. Businesspeople need policy implementation, no longer sweet promises. In times of intense competition and unfavorable purchasing power, pro-business policies are highly anticipated.
It is time for natural gas not to be seen merely as a commodity, but it must be used as development capital that can strengthen national industry which also push the competitiveness of industrial products in the world market. Given the magnitude of the further impacts that arise when the price of gas falls, the government should unite two different interests to both run what has been determined.
The decline in gas prices and the certainty of gas allocation to become the driving force of the gas-based industry. If the main component is not met, do not expect there will be investors who are interested to develop the petrochemical industry
IN INDONESIAN
Menagih Janji Penurunan Harga Gas
Membangun kawasan industri petrokimia menjadi mimpi besar Kementerian Perindustrian. Sebab sektor strategis tersebut berperan penting sebagai pemasok bahan baku bagi banyak manufaktur hilir seperti industri plastik, tekstil, cat, kosmetika hingga farmasi.
Sayangnya keinginan tersebut masih belum berjalan karena terhambat persoalan harga gas, padahal banyak investor yang menyatakan ketertarikannya untuk ikut dalam pengembangan kawasan industri itu. Sebut saja kerja sama PT Pupuk Indonesia dan Ferrostaal GmbH yang berminat membangun kawasan industri petrokimia Teluk Bintuni dengan nilai proyek sekitar US$1,5 miliar.
Pemilihan lokasi di Teluk Bintuni, Papua Barat bukan tanpa alasan, di wilayah itu terdapat dua sumber gas yang potensial untuk menyuplai bahan baku bagi industri petrokimia yaitu dari proyek Tangguh dan di blok eksplorasi Kasuri yang berada di selatan Tangguh sampai Kabupaten Fakfak.
Kementerian Perindustrian mencatat, potensi gas bumi di kawasan tersebut yang sudah di identifikasi sebesar 23,8 triliun standar kaki kubik (TSCF), dengan 12,9 TSCF sudah dialokasikan untuk 2 train liquefied natural gas (LNG), dan sisanya sebesar 10,9 TSCF untuk 1 train LNG. Selain itu, ditemukan cadangan baru sebesar 6-8 TSCR
Bila melihat dampak lanjutannya, kawasan industri petrokimia berbasis gas di Teluk Bintuni ini diperkirakan bisa menarik investasi hingga US$10 miliar di lahan seluas 2.100 hektare.
Namun, karena ketidakcocokan harga menyebabkan pelaksanaan pembangunan kawasan industri tersebut mengambang sampai sekarang. Investor meminta agar harga gas yang dipatok berada pada kisaran US$4-US$5 per MMBtu, sementara pemerintah belum dapat memberikan kepastian mengenai hal itu.
Harga dan alokasi gas, dua hal yang selalu menjadi persoalan. Tidak hanya bagi investor baru tetapi juga bagi industri pengguna Iama. Bagi konsumen khususnya pebisnis, harga gas di Indonesia dinilai sangat mahal. Saat harga gas di global sudah berkisar di bawah US$4 per MMBtu, di Indonesia harga masih saja bertahan di atas US$8 per MMBtu.
Akibatnya daya saing produk Indonesia pun turun, misalnya saja pupuk dan produk sarung tangan karet. Di Medan, banyak produsen sarung tangan karet yang relokasi pabrik ke Malaysia karena harga gas di sana jauh Iebih murah.
Meski beberapa waktu lalu harga gas di wilayah Sumatra Utara sudah diturunkan, tetap saja angka yang telah berlaku dirasakan Iebih mahal dibandingkan dengan harga gas di Negeri Malaysia
Tidak mudah memang menurunkan harga gas, karena ada dua kepentingan yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu produsen penghasil gas dan pengguna. Tarik ulur kepentingan menjadi polemik yang tidak berkesudahan.
Hal itu pula yang menjadi hambatan dilaksanakannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penurunan Harga Gas. Padahal, dalam Peraturan Presiden tersebut dengan lugas disebutkan bahwa harga gas untuk tujuh industri ditetapkan berada pada kisaran US$6 per MMBtu, dan berlaku sejak Januari 2017 dari jadwal semula pada 1 Januari 2016.
Tujuh sektor industri yang mendapatkan insentif harga tersebut yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan. Bahkan untuk memastikan aturan itu berjalan di awal tahun, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar harga gas dikalkukasi ulang.
Meski sulit, pemerintah harus segera mengambil langkah nyata terkait dengan penetapan harga gas yang kompetitif bagi dunia usaha. Pebisnis membutuhkan implementasi kebijakan, tidak lagi janji-janji manis. Di saat ketatnya persaingan dan tidak membaiknya daya beli, kebijakan yang pro dunia usaha sangat dinanti.
Sudah saatnya gas bumi tidak dilihat semata hanya sebagai komoditas, tapi harus dijadikan sebagai modal pembangunan yang bisa memperkuat industri nasional yang sekaligus mendorong daya saing produk industri di pasaran dunia. Mengingat besarnya dampak lanjutan yang timbul bila harga gas turun, sudah semestinya pemerintah menyatukan dua kepentingan yang berbeda untuk sama-sama menjalankan apa yang telah ditetapkan.
Penurunan harga gas dan kepastian alokasi gas menjadi motor penggerak industri berbasis bahan baku gas. Bila komponen utama itu tidak terpenuhi, jangan harap akan ada investor yang berminat untuk mengembangkan kawasan industri petrokimia.
Bisnis Indonesia, Page-2, Wednesday, June 7, 2017
No comments:
Post a Comment