When oil lifting is proposed to be 800 thousand bpd, per lifting of natural gas is targeted to be 1,200 thousand barrels of oil equivalent per day (bopd). The proposal is higher than the 2017 state budget.
The government plans to increase its oil lifting target by 2017 to 800 thousand barrels per day (bpd) in the 2018 State Budget. The target is higher than the previously proposed 771 thousand bpd lower threshold.
This was conveyed by the Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources IGN Wiratmaja Puja in a Working Meeting with the House Budget Board on the preliminary discussion of the macroeconomic framework and the principal of fiscal policy on Wednesday (7/6).
According to Wiratmaja, the target increase is due to the possibility of additional production from several fields. When oil lifting is proposed to be 800 thousand bpd, per lifting of natural gas is targeted at 1,200,000 barrels of oil equivalent per day (bopd). Thus, total lifting of oil and gas is proposed 2,000 thousand barrels of oil equivalent per day (boepd). The proposal is also higher than the 2017 state budget set to 1965 thousand barrels of oil equivalent per day (boepd). The price of Indonesian crude oil (ICP) is set at US $ 55 per barrel.
The ICP's filing is considering fluctuations in world oil prices that have not fully recovered. Until 2020 world oil prices are predicted not far from the range of US $ 60 per barrel.
Currently world oil prices from various indices are recorded at US $ 46-US 50% per barrel. On the other hand, geopolitical factors in the Middle East region also have a big effect in hoisting world oil prices. "If we look for example the situation in the Middle East has started to move again. So, geopolitics is very big role, "said Wiratmaja.
Governance
The government continues to make efforts to improve the governance of the mineral and coal mining business sector (minerba). Therefore, in the early stages, the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) has verified
Thousands of Mining Permits (IUP).
The verification of IUP is done due to the turmoil in the sector, which is the impact of the spike in licensing during the transition from the era of centralism to regional autonomy. As an illustration, the Mining Business License (IUP) in 2001 recorded 750 permits. However, by 2017, the number of IUP will reach 8,606 permits. It can be said that the issuance of permits in the mining sector becomes uncontrolled.
Based on the verification result, as of May 2017, from 8,606 IUPs recorded 5,998 IUPs are Clean and Clear (CnC) and 2,607 IUPs are heavy non CnC.
After completing the data collection, the ESDM Ministry synchronized data with the Corruption Eradication Commission (KPK). The data is a reference for local governments to revoke IUPs that do not meet administrative and regional evaluations.
"Indeed, overlaps in the mineral and coal sectors are still occurring. You could say there is no significant change, but we want the non-tax state revenue (PNBP) of this sector increased, "said Deputy Chairman of KPK Laode M Syarief. To that end, the government is asked to accelerate the follow-up on the control of the mineral and coal sectors, especially coal which is still problematic, both administratively and regionally.
IN INDONESIAN
Pemerintah Naikkan Target Lifting Minyak
Bila lifting minyak diusulkan jadi 800 ribu bph, per lifting gas bumi ditargetkan jadi 1.200 ribu barel setara minyak per hari (bopd). Usulan itu lebih tinggi daripada APBN 2017.
Pemerintah berencana menaikkan target produksi siap jual (lifting) minyak pada 2017 menjadi 800 ribu barel per hari (bph) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Target itu lebih tinggi daripada ambang batas bawah yang diusulkan sebelumnya, 771 ribu bph.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR mengenai pembahasan pendahuluan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Rabu (7/6).
Menurut Wiratmaja, penaikan target disebabkan adanya peluang penambahan produksi dari beberapa lapangan. Bila lifting minyak diusulkan jadi 800 ribu bph, per lifting gas bumi ditargetkan 1.200 ribu barel setara minyak per hari (bopd). Dengan demikian, total lifting migas diusulkan 2.000 ribu barel setara minyak per hari (boepd). Usulan tersebut juga lebih tinggi daripada APBN 2017 yang ditetapkan jadi 1.965 ribu barel setara minyak per hari (boepd). Harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok US$55 per barel.
Pengajuan besaran ICP itu mempertimbangkan fluktuasi harga minyak dunia yang belum sepenuhnya pulih. Hingga 2020 harga minyak dunia diprediksi tidak jauh dari kisaran US$60 per barel.
Saat ini harga minyak dunia dari berbagai indeks tercatat US$46-US%50 per barel. Di lain sisi, faktor geopolitik di kawasan Timur Tengah juga berpengaruh besar dalam mengerek harga minyak dunia. “Kalau kita Iihat misalnya situasi di Timur Tengah sudah mulai bergerak lagi. Jadi, geopolitik itu perannya besar sekali,” ujar Wiratmaja.
Tata kelola
Pemerintah terus melakukan upaya pembenahan tata kelola sektor usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba). Untuk itu, pada tahap awal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan verifikasi terhadap ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Verifikasi IUP dilakukan Iantaran terjadinya kekarut-marutan di sektor itu, yang merupakan imbas dari adanya lonjakan perizinan pada masa transisi dari era sentralisme menuju otonomi daerah. Sebagai gambaran, Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 2001 tercatat 750 izin. Namun, pada 2017, jumlah IUP mencapai 8.606 izin. Bisa dikatakan penerbitan izin di sektor pertambangan menjadi tidak terkontrol.
Berdasarkan hasil verifikasi, per Mei 2017, dari 8.606 IUP tercatat 5.998 IUP berstatus Clean and Clear (CnC) dan 2.607 IUP beratatus non CnC.
Setelah menyelesaikan pendataan, Kementerian ESDM melakukan sinkronisasi data dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mencabut IUP yang tidak memenuhi evaluasi administrasi dan kewilayahan.
“Memang tumpang-tindih di sektor mineral dan batubara masih saja terjadi. Bisa dibilang belum ada perubahan signifikan, padahal kami ingin penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor ini meningkat,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarief. Untuk itu, pemerintah diminta mempercepat tindak lanjut penertiban sektor mineral dan batubara utamanya batu bara yang masih bermasalah, baik secara administratif maupun kewilayahan.
Media Indonesia, Page-18, Friday, June 9, 2017
No comments:
Post a Comment