The Government of Indonesia has decided to return to active membership in the Organization of Petroleum Exporting Countries or OPEC after passive status since November 2016 following the request of Saudi Arabia and the United Arab Emirates.
The government has sent an official letter to the Secretariat of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) at the end of May 2017. However, until now there has been no decision from OPEC regarding the letter from Indonesia to be active again in the oil exporting organization.
Special Staff of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Hadi Djuraid said the government decided to freeze OPEC membership by the end of 2016 because there is an obligation to cut oil production.
In fact, Indonesia's oil production tends to decline so that it is not willing to reduce the production of black liquor. "We have already sent an official letter to reactivate at OPEC in mid-May 2017 with the requirement that there is no obligation to cut oil production."
He explained, there has been no official decision from OPEC related to the status of Indonesia as an active member in the organization. Saudi Arabian Energy Minister and Energy Minister of the United Arab Emirates requested that Indonesia return to OPEC.
Meanwhile, Head of Communications and Public Service Information Services Bureau of the ESDM Ministry Sujatmiko said that his party had delivered a letter to OPEC on May 24, 2017. In the letter, Indonesia declared to be active again on condition not to follow the cutting of oil production.
Because the trend of Indonesian daily oil production continues to decline. OPEC agreed to cut oil output by around 1.2 million barrels per day (bpd) from January 1 to June 30, 2017. Oil production cuts were also done by producer countries outside OPEC. "OPEC also continued the policy of cutting 1.2 million bpd of oil production until the first quarter of 2018.
The move to reactivate at OPEC is based on the request of UAE Energy Minister Suhail Mohammed Faraj Al Mazrouei and Saudi Energy Minister Khalid al-Falih to ESDM Minister Ignatius Jonan. The request also received a positive response from President Joko Widodo despite the active decision to return only a few months.
Previously, Indonesia decided to be active again at OPEC in early 2016 under Minister of EMR Sudirman Said after previously freezing membership since 2008. "Yes, we send the letter so. Reactivate [reactivate] on condition that there is no daily production because our production has decreased, "said Sujatmiko, Monday (5/6).
GREAT ROLE
According to him, the request of the energy ministers of the two largest oil producing countries indicates that Indonesia has a big role in OPEC membership. Therefore, the government responded positively to the request with an active proposal back at OPEC. In fact, the decision to temporarily be temporarily disabled by ESDM Minister Ignatius Jonan while attending OPEC's 171th Session in Vienna in November 2016.
The decision is temporarily off because Indonesia does not want to participate in reducing production which is not in line with the government's desire to boost production.
Meanwhile, OPEC has asked Indonesia to cut about 5% of its production or about 37,000 bpd. As an illustration, as of April 30, 2017, the average production of oil ready to sell or lifting Indonesia is 794,210 bph.
The WoodMackenzie research institute predicts that by 2017 global oil supplies will grow by 240,000 bpd, while demand will increase by 1.3 million bpd. Meanwhile, US shale oil supply rose 430,000 bpd in 2017 and 800,000 bpd in 2018.
On the other hand, the average price of Brent oil is predicted to reach the level of US $ 55 per barrel in 2017 and US $ 57 per barrel in 2018. "The Minister of Saudi Arabia, the Minister of the UAE asked our ministers to re-enter OPEC means that the role of Indonesia is needed.
If people invite, very dare needed his role. There is a missing role in OPEC that Indonesia can take to maintain balance, "he said.
EMR Deputy Minister of Energy and Mineral Resources, Arcandra Tahar, said that the company is still trying to increase national oil production. The government is targeting oil production to last at least 800,000 bph for the next 5 years.
Therefore, the likelihood of lifting target on the draft revenues and expenditure budget (RAPBN) 2018 is still in the range of 800,000 bpd as this year's target of 815,000 bpd. "If the production next year if it can be above 800,000 bpd," said Arcandra.
IN INDONESIAN
Indonesia Kembali Aktif di OPEC
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk kembali menjadi anggota aktif di Organisasi Negara Eksportir Minyak atau OPEC setelah berstatus pasif sejak November 2016 menyusul permintaan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Pemerintah telah mengirimkan surat resmi ke sekretariat Organization ofthe Petroleum Exporting Countries (OPEC) pada akhir Mei 2017. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan dari OPEC terkait dengan surat dari Indonesia untuk aktif kembali di organisasi eksportir minyak tersebut.
Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hadi Djuraid mengatakan, pemerintah memutuskan untuk membekukan keanggotaan OPEC pada akhir 2016 karena ada kewajiban untuk memangkas produksi minyak.
Padahal, produksi minyak Indonesia cenderung turun sehingga tidak bersedia untuk mengurangi produksi cairan hitam tersebut. “Kami sudah mengirimkan surat resmi untuk kembali aktif di OPEC pada pertengahan Mei 2017 dengan persyaratan tidak ada kewajiban untuk memangkas produksi minyak,”.
Dia menjelaskan, belum ada keputusan resmi dari OPEC terkait dengan status Indonesia sebagai anggota aktif di organisasi tersebut. Menteri Energi Arab Saudi dan Menteri Energi Uni Emirat Arab meminta agar Indonesia kembali aktif di OPEC.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat ke OPEC pada 24 Mei 2017. Dalam surat tersebut, Indonesia menyatakan untuk aktif kembali dengan syarat tidak harus mengikuti pemangkasan produksi minyak.
Pasalnya, tren produksi minyak harian Indonesia terus menurun. OPEC sepakat untuk memangkas produksi minyak sekitar 1,2 juta barel per hari (bph) sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2017. Pemangkasan produksi minyak juga dilakukan negara produsen di luar OPEC. "OPEC pun melanjutkan kebijakan pemangkasan produksi minyak 1,2 juta bph hingga kuartal I/2018.
Langkah untuk aktif kembali di OPEC berdasarkan permintaan Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail Mohammed Faraj Al Mazrouei dan Menteri Energi Arab Saudi Khalid al-Falih kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan. Permintaan tersebut pun mendapat respons positif dari Presiden Joko Widodo meskipun keputusan aktif kembali hanya jeda beberapa bulan.
Sebelumnya, Indonesia memutuskan untuk aktif kembali di OPEC pada awal 2016 di bawah Menteri ESDM Sudirman Said setelah sebelumnya membekukan keanggotaan sejak 2008. “Iya, kita kirim surat begitu. Mereaktivasi [mengaktifkan kembali] dengan syarat tidak ada produksi harian karena produksi kita sudah menurun,” ujar Sujatmiko, Senin (5/6).
PERAN BESAR
Menurutnya, permintaan kedua menteri energi negara penghasil minyak terbesar itu menandakan Indonesia memiliki peran yang besar dalam keanggotaan OPEC. Oleh karena itu, pemerintah merespons positif permintaan tersebut dengan usulan aktif kembali di OPEC. Padahal, keputusan untuk nonaktif sementara dibuat Menteri ESDM Ignasius Jonan saat menghadiri Sidang ke-171 OPEC di Wina pada November 2016.
Keputusan nonaktif sementara karena Indonesia tidak ingin ikut menurunkan produksi yang tidak sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menggenjot produksi.
Sementara itu, OPEC meminta agar Indonesia memotong sekitar 5% dari produksinya atau sekitar 37.000 bph. Sebagai gambaran, per 30 April 2017, rerata produksi minyak siap jual atau lifting Indonesia 794.210 bph.
Lembaga riset WoodMackenzie memprediksi pada 2017 pasokan minyak global akan tumbuh 240.000 bph, sedangkan permintaan meningkat 1,3 juta bph. Adapun, pasokan minyak serpih (shale oil) AS naik 430.000 bph pada 2017 dan 800.000 bph pada 2018.
Di sisi Iain, rata-rata harga minyak Brent diprediksi mencapai level US$55 per barel pada 2017 dan US$57 per barel pada 2018. “Menteri Arab Saudi, Menteri UEA meminta menteri kita masuk lagi ke OPEC artinya peran Indonesia dibutuhkan.
Kalau orang mengajak, sangat berani dibutuhkan perannya. Ada peran yang hilang di OPEC yang bisa diemban Indonesia untuk menjaga keseimbangan,” katanya.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, pihaknya masih mengupayakan produksi minyak nasional terus naik. Pemerintah menargetkan produksi minyak minimal dapat bertahan pada level 800.000 bph sampai 5 tahun ke depan.
Oleh karena itu, kemungkinan target lifting pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2018 masih di kisaran 800.000 bph seperti target tahun ini 815.000 bph. “Kalau produksi tahun depan kalau bisa di atas 800.000 bph,” kata Arcandra.
Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, June 6, 2017
No comments:
Post a Comment