Indonesia will re-activate its membership status in the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). The reactivation was submitted by the Minister of Energy and Mineral Resources (EMR) Ignasius Jonan formally to OPEC.
Head of Communications, Public Information Services and Cooperation Bureau of the ESDM Ministry Sujatmiko said the official stance was sent by mail on 24 May. In the letter also included the desired conditions in the reactivation.
"The ESDM minister sent a letter to OPEC as of May 24 proposing reactivation on condition that there is no production cuts. Given, our daily production has decreased, "said Sujatmiko dijakarta, Monday (5/6)
Sujatmiko said the membership reactivation was a request submitted by the Saudi Arabian Energy Minister and the United Arab Emirates Union. Only Sujatmiko did not explain when the request was delivered to Jonan. "They invite Indonesia to enter again. Indonesia has a quite awaited role, "he said.
He said Indonesia is now waiting for a response from OPEC regarding the conditions posed in the reactivation. He said Indonesia's active in OPEC could create a balance in various organizational interests.
Indonesia's decision to temporarily suspend membership was taken at OPEC's 171th Session in Vienna, Austria, on 30 November 2016. The freezing measures were taken following a court decision to cut crude output by 1.2 million barrels per day, excluding condensate.
As a net oil importer country, cutting production capacity is not profitable for Indonesia, as the price of oil will theoretically rise. With the membership freeze, Indonesia has recorded twice freeze membership in OPEC. The first freeze in 2008, effective in 2009. Indonesia decided to return to active as an OPEC member in early 2016.
This temporary freeze is the best decision for all OPEC members. Therefore, the cutting decision of 1.2 million barrels per day can be run, and on the other hand Indonesia is not bound by the decisions taken, in line with the national interest of Indonesia.
IN INDONESIAN
Indonesia akan Aktif Lagi di OPEC
Indonesia akan kembali aktif status keanggotaannya di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Reaktivasi itu sudah disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan secara resmi kepada OPEC.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan sikap resmi itu dikirimkan melalui surat pada 24 Mei lalu. Dalam surat itu pun dicantumkan syarat yang diinginkan dalam reaktivasi tersebut.
“Menteri ESDM mengirim surat ke OPEC per 24 Mei mengajukan reaktivasi dengan syarat tidak ada pemotongan produksi. Mengingat, produksi harian kita sudah menurun,” kata Sujatmiko dijakarta, Senin (5/6)
Sujatmiko menuturkan reaktivasi keanggotaan itu merupakan permintaan yang disampaikan oleh Menteri Energi Arab Saudi dan Persatuan Emirat Arab. Hanya saja Sujatmiko tidak menerangkan kapan permintaan itu disampaikan kepada Jonan. “Mereka mengajakindonesia untuk masuk lagi. Indonesia punya peran yang cukup ditunggu,” ujarnya.
Dikatakannya Indonesia kini menunggu respon dari OPEC terkait syarat yang diajukan dalam reaktivasi tersebut. Dia bilang aktifnya Indonesia di OPEC mampu menciptakan keseimbangan di berbagai kepentingan organisasi.
Keputusan Indonesia untuk membekukan sementara (temporary suspend) keanggotaan diambil dalam Sidang ke-171 OPEC di Wina, Austria, pada 30 November 2016 lalu. Langkah pembekuan diambil menyusul keputusan sidang untuk memotong produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barel per hari, di luar kondensat.
Sebagai negara net importer minyak, pemotongan kapasitas produksi ini tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena harga minyak secara teoritis akan naik. Dengan pembekuan keanggotaan itu, Indonesia tercatat sudah dua kali membekukan keanggotaan di OPEC. Pembekuan pertama pada tahun 2008, efektif berlaku 2009. Indonesia memutuskan kembali aktif sebagai anggota OPEC pada awal 2016.
Pembekuan sementara ini adalah keputusan terbaik bagi seluruh anggota OPEC. Sebab dengan demikian keputusan pemotongan sebesar 1,2 juta barel per hari bisa dijalankan, dan di sisi lain Indonesia tidak terikat dengan keputusan yang diambil, sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.
Investor Daily, Page-9, Tuesday, June 6, 2017
No comments:
Post a Comment